JAKARTA -- Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) melakukan pengawasan terhadap pengadaan gorden di Rumah Jabatan Anggota (RJA). Untuk itu, BURT akan memanggil Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar terkait dengan polemik pengadaan gorden di RJA pada Selasa (17/5). 

"BURT memiliki fungsi pengawasan. Karena itu, (BURT) akan memanggil sekjen DPR untuk menjelaskan secara perinci terkait dengan polemik pengadaan gorden di RJA," kata Wakil Ketua BURT DPR, di Jakarta, Rabu (11/5).

Johan mengatakan, BURT sudah memanggil sekjen DPR untuk menjelaskan terkait dengan polemik pengadaan gorden tersebut. Namun, sekjen DPR perlu menjelaskan secara perinci kepada BURT, misalnya, terkait dengan rasionalisasi anggaran sebesar Rp 48 miliar untuk pengadaan gorden yang menjadi pertanyaan masyarakat.

"Saya akan tanyakan yang menjadi kritik publik, seperti proses tender, kenapa perusahaan dipilih yang melakukan penawaran paling tinggi? Kenapa anggaran pengadaan gorden sampai Rp 48 miliar?" ujarnya.

Menurut dia, jika penjelasan sekjen DPR dalam rapat menunjukkan kejanggalan, BURT akan meminta proyek pengadaan gorden itu dibatalkan. Johan Budi mengatakan, BURT juga sudah meminta pihak inspektorat mengaudit terkait dengan pengadaan gorden tersebut. 

Sejumlah anggota DPR bersorak ketika mengikuti rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Perlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengungkapkan sejumlah keanehan dalam proses tender pengadaan gorden. Pertama, banyaknya perusahaan yang ikut mendaftar tak disusul konsistensi mengikuti tahapan selanjutnya.

"Hanya tiga dari 49 perusahaan yang mengajukan penawaran harga di proses tender," kata Lucius kepada Republika.

Kedua, soal seleksi kualifikasi yang ternyata tak mampu menganalisis secara tepat perusahaan yang menjadi peserta. Ia menjelaskan, ada perusahaan dengan kualifikasi bidang IT dan kontraktor serta perusahaan pemenang tender ini juga ternyata yang mengajukan harga paling mahal. "Biasanya, tender dilakukan agar bisa memilih yang paling murah tetapi berkualitas,” kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pengadaan gorden DPR RI jangan sampai menyalahi aturan. KPK juga mengaku bakal melakukan penindakan jika nantinya ditemukan pelanggaran pidana dalam pengadaan gorden DPR RI. 

Saat ini, KPK akan fokus pada sektor pencegahan terlebih dahulu. "Saya kira, itu ada tiga yang dilakukan KPK yaitu pendidikan, pencegahan, dan penindakan, secara simultan itu yang dilakukan," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Indra Iskandar menjelaskan, lelang gorden dimulai pada 8 Maret 2022 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp 45.767.446.332.84. Sebanyak 49 perusahaan mendaftar. “Dari 49, hanya ada tiga perusahaan yang memasukkan penawaran,” kata dia. 

Ketiga perusahaan mengajukan penawaran di bawah HPS, yakni PT Sultan Sukses Mandiri dengan harga penawaran Rp 37.794.795.705.00, PT Panderman Jaya Rp 42.149.350.236.00, dan PT Bertiga Mitra Solusi Rp 43.577.559.594.23. Kemudian, PT Sultan Sukses Mandiri dan PT Bertiga Mitra Solusi dinyatakan lulus evaluasi administrasi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat