JAYAPURA --- Kepolisian menyebut situasi dan kondisi keamanan di Papua dalam status aman dan kondusif pascaaksi unjuk rasa penolakan Daerah Otonom Baru (DOB) Bumi Cenderawasih, Selasa (10/5).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Papua, Komisaris Besar (Kombes) AM Kamal mengatakan, tujuh orang pengunjuk rasa ditangkap dalam aksi penolakan yang diinisiasi oleh Petisi Rakyat Papua (PRP) tersebut. Kamal menerangkan, dari deteksi keamanan, unjuk rasa tersebut digelar di lima kota dan wilayah di Papua, yakni di Kabupaten Deiyai, kemudian di Yahukimo, Biak Numfor, dan Jayawijaya.

Pusat aksi protes para warga sipil dan gabungan mahasiswa itu dilakukan di Kota Jayapura. "Situasi dan kondisi di Provinsi Papua aman dan kondusif, meski di beberapa wilayah di Papua menggelar aksi unjuk rasa," kata Kamal saat dihubungi wartawan dari Jakarta, Selasa (10/5).

Namun demonstrasi yang membuat status keamanan di Papua naik ke siaga satu itu berujung pada pembubaran paksa oleh pasukan keamanan Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kata Kamal, pembubaran paksa dilakukan karena alasan perizinan aksi turun ke jalan yang tak dikeluarkan oleh pihak keamanan. Atas aksi tersebut, tujuh orang pengunjuk rasa di Jayapura, ditangkap kepolisian Polres Jayapura. Mereka yang ditangkap, termasuk Juru Bicara PRP Jeffry Wenda. "Tujuh yang diamankan di Polres Jayapura," sambung Kamal.

Polisi menyemprotkan air untuk membubarkan para pengunjuk rasa yang tergabung dari berbagai elemen mahasiswa di Jalan Buper, Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/5/2022). - (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)

SHARE    

Selain melakukan penangkapan, kata Kamal, saat upaya pembubaran unjuk rasa kepolisian juga mengamankan sejumlah senjata tajam dan alat-alat berbahaya dari para pengunjuk rasa. Di Sentani, kata Kamal, tim kepolisian mengamankan enam bilah parang, dua bambu runcing, 13 busur panah dan anaknya, serta gelang-gelang bermotif bendera Bintang Kejora.

Barang-barang yang dinilai berbahaya tersebut, didapat dari para pengunjuk rasa di Sentani, yang akan melakukan konvoi menuju Waena, dan ke pusat demonstrasi di Kota Jayapura. Sebanyak 15 unit kendaraan bermotor yang ditumpangi para pengunjuk rasa, kata Kamal, juga turut diamankan lantaran disebut tak  ada surat-surat resmi kepemilikan.

Kaops Satgas Damai Cartenz Kombes Pol Muhammad Firman membenarkan penangkapan terhadap Jefri Wenda dan enam orang rekannya. Mereka yang ditangkap berinisial OB, OS, IK, AD, MM, dan Nel.

Nel merupakan satu-satunya perempuan yang diamankan bersama keenam orang lainnya di salah satu rumah yang ada di Perumnas IV Jayapura. Ketika ditanya apakah keenam orang yang diamankan itu adalah anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Kaops Satgas Damai Cartenz mengaku belum bisa memastikannya apakah seluruhnya anggota KNPB atau bukan.

Memang ada di antara yang diamankan adalah anggota KNPB. Namun, kata dia, apa jabatannya masih didalami.

Penangkapan Jefri dilakukan sekitar pukul 12.28 WIT dan langsung dibawa ke Polresta Jayapura Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Berdasarkan pantauan Antara di Jalan Biak, pengunjuk rasa mulai berkumpul sekitar pukul 10.00 WIT.

Puluhan demonstran itu kemudian dihadang oleh personel Brimob Polda Papua dengan menggunakan mobil water canon. Beberapa saat kemudian, para demonstran berhasil dibubarkan menggunakan gas air mata .Sementara itu aktivitas masyarakat di Jalan Biak mulai dilakukan setelah pembubaran massa.

Sebelumnya aktivitas masyarakat di wilayah tersebut sempat terhenti, namun arus lalu lintas di Lingkaran Abepura mulai lancer. Salah satu warga di Jalan Biak Maria menyebutkan, meski sebagian masyarakat menolak DOB, tetapi dirinya tetap mendukung program pemerintah tersebut. "Saya NKRI harga mati, kami tetap mendukung DOB," katanya.

Demonstrasi di sejumlah kota di Papua adalah respons atas penolakan 122 organisasi di Papua dan Papua Barat yang menolak Otonomi Khusus (Otsus) Jilid II untuk Papua. Unjuk rasa tersebut juga digelar sebagai respons warga asli Papua atas inisiatif DPR RI mengesahkan pembahasan Rencana Undang Undang (RUU) Pemekaran dan Pembentukan Provinsi Baru di Papua dan Papua Barat.

Sejumlah pengunjukrasa dari berbagai elemen mahasiwa berunjukrtasa di Jalan Buper, Waena, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/5/2022). Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. - (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)

SHARE    

Dalam RUU tersebut, DPR akan mengesahkan penambahan tiga provinsi baru di Bumi Cenderawasih. Yakni Provinsi Papua Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Namun, pembentukan provinsi baru tersebut, keras mendapat penolakan dari Orang Asli Papua (OAP). Bahkan Majelis Rakyat Papua (MRP), satu-satunya lembaga representasi OAP, adalah salah satu pihak penggugat di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Otsus Papua Jilid II dan menolak pemekaran. 

Alasan penolakan

Jefry Wenda yang kemarin ditangkap sebelumnya menegaskan, Otonomi Khusus Jilid II di Papua dan Papua Barat, bukanlah kebutuhan murni dari rakyat asli di Bumi Cenderawasih. Menurut dia, pembentukan tiga provinsi baru di Papua dan Papua Barat, adalah kemauan para politikus elite di Jakarta, yang tak mementingkan pendapat, dan aspiras warga asli di Papua.

Klaim tersebut, dikatakan Jefry, terbukti dengan penihilan peran, dan  keterlibatan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam setiap pembahasan Otonomi Khusus Jilid II di Papua dan Papua Barat, juga rencana pembentukan tiga provinsi baru.

“Pengesahan otonomi khusus oleh Jakarta, sepihak tanpa melibatkan rakyat Papua, dan bertujuan untuk menghapus semua kewenangan pemerintah provinsi, dan MRP dalam setiap pembahasan otonomi, dan pemekaran terkait Papua,” ujar Jefry, dalam siaran pers kepada Republika, di Jakarta, Kamis (5/5).

Menurut Jefry, penihilan peran, dan keterlibatan MRP sebagai satu-satunya lembaga representasi politik rakyat asli Papua, adalah cara pemerintahan di Jakarta, dan DPR untuk mengambil alih semua keputusan.

Rencana pembentukan tiga provinsi baru di Papua, dan Papua Barat, pun menurut PRP, dikatakan Jefry, juga hanya mementingkan kalangan investor asing yang dinilai tak peduli dengan kondisi rakyat asli Papua. Itu sebabnya, dikatakan Jefry, PRP, bersama 122 organisasi masyarakat di Papua, dan Papua Barat menyerukan penolakan segala bentuk otonomi khusus, dan pembahasan RUU Provinsi Baru di Papua dan Papua Barat. 

“Otonomi khusus Jilid II dan pemakaran, bukan untuk rakyat Papua melainkan membuka lapangan pekerjaan bagi kaum migran dan investor asing untuk dapat melakukan eksploitasi sumber daya alam secara masif yang tentunya akan berdampak pada marginalisasi, genosida, ekosida dan etnosida di Papua,” begitu kata Jefry.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat