Pro kontra daerah otonomi baru (DOB) di Papua terus mengemuka. Warga di sejumlah kota besar, baik di Papua maupun Papua Barat, sudah beberapa kali menggelar aksi unjuk rasa mendukung ataupun menolak tiga provinsi baru itu.

Pemerintah dan DPR pada awal April memang menyepakati tambahan tiga provinsi di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Tengah. Bersamaan dengan itu, teror kelompok bersenjata dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) terus terjadi. Korban berjatuhan dari warga sipil ataupun aparat.

Situasinya memang unik. Amat jarang pembentukan DOB baru diwarnai tarik ulur cukup keras. Yang lazim malah warga beramai-ramai menyorongkan proposal ke DPR dan pemerintah agar bisa membentuk DOB baru. Proposal DOB baru itu, dari berbagai kota/kabupaten di seluruh Indonesia, jumlahnya amat banyak.

Menko Polhukam Mahfud MD sampai menyitir ada ratusan usulan DOB baru. Namun, pemerintah bergeming. Hanya Papua yang mendapat ‘kompensasi’ DOB setelah UU Otonomi Khusus Papua habis masa berlakunya.

Logika politik dan ekonominya, pembentukan DOB baru akan memberi ruang pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kesejahteraan bagi rakyat Papua. Ini penting karena sejak pemekaran di Papua, laju kesejahteraan warga, terutama orang asli Papua (OAP), justru lamban tercapai.

Segala indikator mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lainnya memang tumbuh. Tapi menilik dari besarnya sumber daya ataupun anggaran yang diguyur ke Papua, perbaikan kesejahteraan di sana harusnya lebih cepat tercapai. Seandainya sumber daya dan anggaran pembangunan tersebut disalurkan ke daerah lain, hasil yang didapat dipercaya bisa lebih maksimal. Ini memang menjadi tanda tanya.

 

Situasinya memang unik. Amat jarang pembentukan DOB baru diwarnai tarik ulur cukup keras.

 

 

SHARE    

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, tiga pekan lalu, menyatakan, pemerintah akan mempertimbangkan matang-matang pro kontra DOB ini. Pemerintah berupaya mendengar semua pendapat. Pemerintah tidak hanya mendengar kelompok elite Papua, tetapi juga warga di sana, termasuk kelompok adatnya.

Ini butuh strategi tersendiri, karena kelompok adat di Papua ataupun yang merasa mewakili suara OAP, banyak macamnya. Bukan cuma Majelis Rakyat Papua, atau apalagi Dewan Perwakilan Rakyat Papua.

Di satu sisi, ini memperlihatkan realitas bahwa suara OAP selama ini belum terakomodasi sepenuhnya secara sosial, ekonomi, dan politik. Di sisi lain, ini juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah memilah aspirasi yang murni rakyat. Bukan sekadar aspirasi kelompok, apalagi elite lokal. Di bagian lain ini juga memperlihatkan ada mekanisme perwakilan yang mandek dari tingkat bawah sampai atas.

Siapa yang berhak mewakili OAP? Secara politik, ada partai politik ataupun anggota dewan perwakilan daerah. Ini berjenjang dari kabupaten kota hingga provinsi. Secara sosial, ada lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat. Secara budaya, ada lembaga-lembaga adat dan budaya. Secara administratif, tentu orang-orang yang memiliki kartu tanda penduduk Papua.

 

Di satu sisi, ini memperlihatkan realitas bahwa suara OAP selama ini belum terakomodasi sepenuhnya secara sosial, ekonomi, dan politik.

 

 

SHARE    

Persoalan terjadi ketika sebagian dari kelompok masyarakat ini tidak merasa aspirasinya terwakili. Sementara secara politik, sudah ada wakil rakyat yang dipilih dari suaranya itu. Siapa yang harus didengar pemerintah pusat?

Seperti yang sudah-sudah, persoalan di Papua lebih banyak akan diselesaikan di atas oleh para elite, ketimbang di bawah oleh para kawulanya. Ini dipotret dengan baik oleh Emil Chairullah dalam bukunya Indonesia’s Failure in Papua: The Roles of Elite in Designing, Implementing, and Undermining Special Autonomy (2022).

Bagi para penolaknya, pembentukan DOB dipandang tidak lain sekadar kepanjangan tangan dari oligarki elite Papua yang sudah ada sebelumnya. Dengan demikian, DOB justru mengulang siklus dari dua provinsi dan ataupun kabupaten yang telah berdiri.

Mereka antara ada dan tiada. Secara institusi ada, tapi tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi OAP. Kesejahteraan justru hanya mengucur ke oligarki elite. Kalau begini, kita rasanya bisa memahami argumen para penolak DOB Papua.

Kita tentu terus mendesak pemerintah untuk benar-benar mendengarkan aspirasi OAP. Bukan suara oligarki Papua. Dengan demikian, aspirasi yang masuk ke meja pengambil keputusan adalah yang murni dan tulus untuk kemajuan warga Papua. Tapi ironisnya, pemerintah pusat justru terlihat tidak bisa lepas dari lingkaran elite tersebut. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat