JAKARTA -- Platform tekfin peer to peer lending (P2P lending) syariah Ethis berhasil membukukan kenaikan penyaluran pembiayaan sebesar 30 persen pada kuartal I 2022. CEO dan Co-Founder Ethis, Ronald Wijaya, menyampaikan, Ethis sedang melakukan pengembangan dari sisi internal dalam beberapa waktu terakhir.

"Terkait kinerja memang di kuartal I ini alhamdulillah kita sedang banyak pengembangan internal. Kita sedang banyak hiring dan untuk kinerja sudah ada peningkatan sekitar 30 persen secara tahunan," kata Ronald kepada Republika, akhir pekan lalu.

Meski belum bisa menjelaskan kinerja pertumbuhan secara detail, Ronald menyebut, Ethis memasang target pertumbuhan signifikan pada tahun ini. Ethis menargetkan pertumbuhan bisa mencapai 300 persen pada 2022. Optimisme ini muncul berkat peningkatan kinerja yang dicapai pada tahun lalu ketika Ethis resmi mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ethis optimistis dapat mencapai target pertumbuhan tiga digit dengan sejumlah strategi. Salah satunya, ujar Ronald, melalui kerja sama dengan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).

"Sebelumnya juga sudah bekerja sama dengan BPRS dan kami sedang upayakan supaya ada beberapa BPRS lagi akan bekerja sama. Kami optimistis bisa setidaknya mencapai pertumbuhan 300 persen," kata dia.

Menurut Ronald, minat masyarakat pada industri tekfin syariah masih terus meningkat. Dia menilai, aturan terkait pengenaan pajak atas imbal hasil investasi di tekfin P2P lending tidak akan menurunkan minat masyarakat secara signifikan. Dia mengatakan, hal itu justru menjadi tantangan bagi perusahaan tekfin syariah untuk berinovasi agar tetap menarik bagi masyarakat.

"Tentunya ini perlu penyesuaian oleh tekfin, kami harus pintar-pintar untuk berinovasi sehingga nanti bisa tetap menarik," katanya.

Salah satu tekfin pinjam-meminjam yang memiliki layanan syariah, Investree juga sudah menyosialisasikan penerapan PMK 69 Tahun 2022 kepada para pengguna layanan. Dengan adanya ketentuan tersebut, mulai 1 Mei 2022, Investree akan melakukan pemotongan PPh pasal 23 dari jumlah bruto atas imbal hasil yang diperoleh pendana secara langsung.

Dalam simulasi yang disampaikan Investree, apabila pendana memberikan pendanaan sebesar Rp 1 juta dengan tenor pinjaman 60 hari dan tingkat imbal hasil 14 persen per tahun, maka PPh 23 sebesar 15 persen yang dikenakan mencapai Rp 3.500. Kendati demikian, persentase PPh dapat berbeda tergantung pada status kepemilikan NPWP. Investree akan menyiapkan sistem pembayaran pajak tersebut dan akan menyediakan bukti potong untuk pelaporan pajak bagi pendana.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan pengenaan PPN untuk biaya jasa layanan transaksi keuangan digital. Hal itu menjadi salah satu aturan dari 14 aturan turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Kepala Subdirektorat PPN Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya DJP Kemenkeu Bonarsius Sipayung menekankan, PPN jasa teknologi finansial (tekfin) tidak dipungut atas jumlah transaksi melainkan atas biaya jasa. 

"Yang kita kenakan (PPN) tekfin adalah jasa-jasa yang dilakukan pihak yang memfasilitasi. Dia (perusahaan tekfin) memfasilitasi //lender//, investor, dan konsumen," kata Bonarsius.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat