JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan sejumlah bukti terkait dugaan kasus suap yang menjerat Bupati Bogor, Ade Yasin. Temuan bukti baru tersebut didapatkan saat melakukan penggeledahan di kediaman tersangka kasus korupsi tersebut.

"Pada tempat kediaman tersebut ditemukan dan diamankan d iantaranya berupa bukti elektronik," kata Plt Juru Bicara KPK bidang Penindakan, Ali Fikri di Jakarta, Ahad (1/5).

Adapun, dua lokasi penggeledahan adalah rumah kediaman dari dua tersangka yang berada di Buah Batu dan Kelurahan Gegerkalong Sukasari, Kota Bandung. Penggeledahan dilakukan pada Jumat (29/4) lalu. Ali mengatakan, temuan bukti-bukti dalam penggeledahan itu akan dianalisis lebih lanjut dan disita sebagai barang bukti elektronik. 

"Isi dari temuan bukti tersebut akan dikonfirmasi kembali kepada para saksi dan tersangka," kata Ali.

Ade Yasin ditetapkan KPK sebagai tersangka suap terhadap anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar. KPK juga menetapkan tiga tersangka pemberi suap lain yakni Sekretaris Dinas PUPR, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD, Ihsan Ayatullah dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas PUPR, Rizki Taufik.

Sedangkan, tersangka penerima suap yakni sejumlah pegawai BPK Jawa Barat seperti Kasub Auditorat Jabar III/Pengendali Teknis, Anthon Merdiansyah; Ketua Tim Audit Interim Kabupaten Bogor, Arko Mulawan dan dja orang pemeriksa, Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan Gerri Ginajar Trie Rahmatullah.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Dalam operasi senyap itu, KPK juga mengamankan bukti uang dalam pecahan rupiah dengan total Rp 1,024 miliar, terdiri dari uang tunai sebesar Rp 570 juta dan uang yang ada pada rekening bank dengan jumlah sekitar Rp 454 juta.

Suap diberikan agar Pemkab Bogor kembali mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2021 dari BPK Perwakilan Jawa Barat. Selanjutnya, BPK Perwakilan Jawa Barat menugaskan tim pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 milik Pemkab Bogor.

BPK melakukan audit mulai Februari hingga April 2022. Selama proses audit, diduga ada beberapa kali pemberian uang kembali oleh Ade Yasin melalui Ihsan dan Maulana pada tim pemeriksa dalam bentuk uang mingguan dengan besaran minimal Rp 10 juta hingga total selama pemeriksaan telah diberikan sekitar Rp 1,9 miliar.

Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kiri) menyaksikan barang bukti saat konferensi pers penetapan dan penahanan sejumlah tersangka salah satunya Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin (kanan) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dinihari. - (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

SHARE    

Menurut pengamat pemerintahan dan kebijakan publik, Yus Fitriadi, ada beberapa hal yang membuat opini WTP dari BPK penting bagi lembaga pemerintah daerah (pemda). Yus mengatakan, dalam WTP, opini audit menyatakan tidak ditemukan kesalahan, masalah dan catatan keuangan apa pun dalam laporan. Dalam arti lain sangat sempurna.

Dari perspektif politis opini WTP bagi pemda sangat krusial. Menurut Yus hampir semua kinerja pemda yang disimbolkan oleh Bupati, Wakil Bupati, dan pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, akan selalu mengandung unsur politik pencitraan ditengah masyarakat. Karena, ketiganya merupakan politisi yang merupakan representasi dari partai politik.

“Terlebih dalam konteks Kabupaten Bogor, Ade Yasin berniat mencalonkan kembali pada Pilkada 2024. Sudah dipastikan pentingnya opini dari pihak auditor bahwa bupati berkinerja baik dan jauh dari perilaku koruptif,” ujar Yus, Ahad (1/5). 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat