JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan terima kasih atas dukungan Panitia Kerja (Panja) Penyelamatan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Komisi VI DPR. Erick dan Panja Komisi VI DPR RI telah menyepakati pelaksanaan atau eksekusi skema penyelamatan maskapai pelat merah tersebut.

"Kita bersyukur dan berterima kasih dengan dukungan Panja Komisi VI DPR sangat berarti dalam upaya penyehatan Garuda," kata Erick saat Rapat Panja Penyelamatan Garuda bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/4).

Erick tak ingin Kementerian BUMN menjadi menara gading dan tentu akan memerlukan dukungan banyak pihak, termasuk DPR RI, dalam menyelamatkan Garuda. Erick menilai, dukungan politik dari DPR RI sangat penting bagi Kementerian BUMN dalam upaya menyehatkan kembali kinerja Garuda. 

"Alhamdulillah, setelah melalui berbagai rapat kerja, rapat dengar pendapat, hingga panja, sekarang kita telah sama-sama sepakat bahwa penyelamatan Garuda  menjadi keharusan," ujar Erick yang disambut standing ovation dari seluruh peserta rapat panja. Hal yang jarang terjadi. 

Erick mengatakan, Kementerian BUMN dan Garuda akan menjalankan rekomendasi- rekomendasi dari panja, mulai dari memperbaiki tata kelola korporasi yang buruk disertai timeline dan tolok ukur yang jelas. 

Panja Komisi VI DPR RI, Erick melanjutkan, juga meminta Kementerian BUMN dan direksi Garuda melaksanakan secara konsisten terkait rencana bisnis, optimalisasi rute, jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan lease rate, serta peningkatan kargo dan pendapatan lainnya. Alhasil, Garuda menjadi perusahaan yang sehat dan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

"Kesepakatan antara Panja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian BUMN dan Garuda merupakan kolaborasi dan sinergitas yang baik dalam memperbaiki Garuda," kata Erick

Erick menilai, dukungan Panja Komisi VI DPR RI semakin melengkapi proses transformasi dan restrukturisasi yang sedang dilakukan Garuda. Tak hanya itu, Kementerian BUMN juga telah menggandeng Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk menindaklanjuti indikasi dugaan korupsi di Garuda. 

"Perbaikan menyeluruh dari sisi penegakan hukum dan sisi bisnis bertujuan untuk membuat Garuda ke depan lebih akuntabel, profesional, dan transparan," kata Erick menambahkan.

Ketua Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan, Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR RI mendukung pelaksanaan skema penyelamatan Garuda yang telah disusun Kementerian BUMN dan Garuda. Martin meminta Kementerian BUMN dan Garuda melaporkan secara berkala progres penyelamatan Garuda.

Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI DPR meminta Garuda Indonesia memperbaiki tata kelola korporasi yang buruk, disertai timeline dan tolok ukur yang jelas.

"Panja Penyelamatan Garuda meminta Kementerian BUMN dan Garuda secara konsisten melaksanakan implementasi rencana bisnis yang telah disepakati meliputi optimalisasi rute, jumlah dan tipe pesawat, implementasi penurunan biaya sewa, peningkatan kargo, dan pendapatan lainnya," kata Martin.

Martin meminta Kementerian BUMN dan Garuda melaporkan jika ada perubahan rencana bisnis kepada Komisi VI DPR RI. Martin mengatakan, Panja Penyelamatan Garuda juga menyetujui usulan penyertaan modal negara (PMN) ke Garuda sebesar Rp 7,5 triliun dari cadangan pembiayaan investasi APBN 2022, yang akan dicairkan jika Garuda Indonesia Tbk mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam PKPU. 

Martin menyampaikan, Panja Penyelamatan Garuda Komisi VI meminta Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan Komite Privatisasi Pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait program privatisasi yang akan dilakukan selama kepemilikan negara minimal 51 persen. 

"Panja Penyelamatan Garuda Kementerian BUMN dan Garuda  melaporkan terlebih dahulu kepada Komisi VI apabila investor strategis, selama kepemilikan negara minimal 51 persen," kata Martin.

Martin meminta Garuda tetap memperhatikan hak-hak karyawan dan meminimalkan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak pada masa restrukturisasi perusahaan maupun pascarestrukturisasi.

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, mengatakan, Fraksi Gerindra mendukung penuh rekomendasi tersebut. Andre berpesan agar Garuda menjalankan seluruh rekomendasi. Andre juga meminta Garuda tidak mengulangi kesalahan bisnis ke depan yang justru merugikan perusahaan.

"Kami ingatkan Garuda agar konsisten melaksanakan implementasi bisnis. Jangan sampai sudah selamat, lalu ada intervensi dengan harus beli pesawat ini itu, rute pindah ke sini," ujar Andre.

 

Kami ingatkan Garuda agar konsisten melaksanakan implementasi bisnis. Jangan sampai sudah selamat, lalu ada intervensi dengan harus beli pesawat ini itu, rute pindah ke sini.

 

 

SHARE    

Andre juga meminta saham pemerintah tetap menjadi mayoritas apabila memang ada investor yang masuk. Sebagai maskapai kebanggaan negara, Andre mengatakan, pemerintah tetap harus memiliki porsi terbesar dalam kepemilikan Garuda.

"Terakhir, kita meminta 17 Mei (2022) kita voting, pemerintah dan BUMN berjuang semaksimal mungkin untuk menang voting di PKPU. Karena menyelematkan Garuda ialah harapan rakyat Indonesia," kata Andre.

Sebelumnya, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan fokus dalam mengakselerasikan langkah pemulihan kinerja perseroan. Ia mengatakan, salah satu yang dilakukan melalui restrukturisasi kewajiban usaha bersama seluruh krediturnya.

“Di tengah tekanan kinerja usaha yang dihadapi seluruh pelaku industri penerbangan, langkah restrukturisasi menjadi sebuah opsi yang paling tepat dan relevan dalam menunjang upaya pemulihan kinerja Garuda,” kata Irfan, beberapa waktu lalu.

Irfan menambahkan, di tengah percepatan langkah restrukturisasi bersama mitra usaha, Garuda Indonesia memastikan seluruh aspek kegiatan operasional penerbangan akan tetap berlangsung dengan normal. “Kami berkomitmen untuk senantiasa mengoptimalkan standar layanan penerbangan yang aman dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat  maupun pengangkutan kargo bagi sektor perekonomian nasional,” kata Irfan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat