JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewaspadai adanya potensi kenaikan inflasi pada tahun depan. Pemerintah masih mematok target inflasi 2022 dalam rentang 2 persen hingga 4 persen atau sama dengan tahun ini.

Kendati demikian, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut, terdapat kemungkinan inflasi akan menyentuh level empat persen. "Tidak apa-apa, tetapi harus dijaga supaya tidak menjadi terlalu tinggi dan kemudian malah menjadi bumerang bagi pertumbuhan ekonomi kita," tegas Suahasil dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2022 di Jakarta, Kamis (21/4).

Pada tahun depan, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi di level 5,3 persen sampai 5,9 persen. Suahasil menjelaskan, pemulihan ekonomi di Indonesia saat ini terus berlanjut. Akan tetapi, terdapat dampak luka atau scarring effect dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan dunia usaha belum pulih sepenuhnya. Industri perlu waktu mengembalikan kapasitas produksi kembali seperti sebelum pandemi.

Selain itu, faktor gejolak eksternal, seperti konflik Rusia-Ukraina turut memperparah keadaan. Hal ini karena harga berbagai komoditas global melonjak, seperti gas alam, batu bara, minyak mentah, dan minyak sawit (CPO). Fenomena itu kemudian merembet dan berdampak ke dalam negeri. Suahasil menyampaikan, selain di Indonesia, inflasi juga sudah meningkat di sejumlah negara, seperti Jerman, Inggris, dan Amerika Serikat.

"Meski inflasi di Indonesia sudah meningkat dibandingkan 2020, kami bersyukur selama beberapa bulan terakhir indikator pembangunan kita masih sesuai jalur, seperti indeks belanja, PMI manufaktur, pertumbuhan konsumsi listrik, dan lain-lain," tutur Suahasil.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) berupaya mendorong konsumsi masyarakat agar tumbuh 5,2 hingga 5,4 persen pada tahun depan. Sebagai motor pendorong utama, sektor konsumsi perlu digenjot untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ini mengingat terjadinya peningkatan aktivitas masyarakat dengan peralihan dari masa pandemi ke endemi," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Selain itu, investasi diharapkan dapat tumbuh tinggi pada 2023. Pertumbuhan ini sejalan dengan berlanjutnya proyek pembangunan infrastruktur prioritas, pelaksanaan industrialisasi, serta peningkatan investasi pada industri yang ramah lingkungan.

Ekspor juga didorong agar tumbuh 6 persen hingga 7,3 persen. Pertumbuhan ini akan berasal dari peningkatan permintaan global seiring dengan membaiknya kondisi permintaan ekspor dan peningkatan produktivitas dalam negeri.

Pedagang mengemas minyak goreng curah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Senin (4/4/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada maret 2022 mengalami inflasi sebesar 0,66 persen secara bulanan (month to month/mtm). Penyumbang inflasi terbesar yakni minyak goreng, cabai merah, dan telur ayam ras. - (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.)

SHARE    

Sektor pertanian juga diharapkan tumbuh positif dengan berlanjutnya kebijakan pengembangan food estate serta program gerakan tiga ekspor pertanian. Sektor konsumsi diperkirakan tumbuh tinggi didukung oleh pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) pada 2023 dan berlanjutnya pembangunan infrastruktur prioritas lainnya.

Bappenas mencatat, alokasi dana program prioritas nasional 2023 mencapai Rp 467,3 triliun. Alokasi anggaran itu tersebar melalui sejumlah kementerian/lembaga (K/L) yang diarahkan untuk penuntasan infrastruktur dan konektivitas. Selain itu, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung tahapan pemilu 2024 serta pembangunan IKN.

Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan, target investasi pada 2023 menjadi Rp 1.400 triliun. Angka itu meningkat dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar Rp 1.099,8 triliun.

“Pada 2022 saja Bappenas dan Presiden (Joko Widodo) memerintahkan kami harus mencapai target investasi Rp 1.200 triliun,” kata Bahlil.

Bahlil menekankan, pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi guna mendatangkan investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Komitmen investasi dengan nilai lebih dari Rp 1 triliun akan dikawal oleh pemerintah guna memastikan proses perizinan tidak berbelit.

“Ini sebenarnya (perizinan) kalau mampu kita luruskan, saya pikir percepatan (investasi) itu bisa kita lakukan,” tuturnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat