JAKARTA — Pemerintah mencatat realisasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan liquid petroleum gas (LPG) meningkat lebih dari dua kali lipat pada Maret 2022 dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini disebabkan meningkatnya harga energi dunia dan tingkat konsumsi masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, realisasi subsidi BBM per Maret 2022 tercatat sebesar Rp 3,2 triliun, lebih tinggi dari Maret 2021 yang sebesar Rp 1,3 triliun. Kemudian, realisasi subsidi LPG naik dari Rp 10,2 triliun pada Maret 2021 menjadi Rp 21,6 triliun pada Maret tahun ini. Volume penyaluran juga disebut mengalami kenaikan.

Menurut Sri, hal ini menunjukkan adanya tekanan terhadap daya beli seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan kenaikan harga energi dunia.  “Jadi kita lihat di sini, bantalan sosial yang lindungi tekanan karena lonjakan harga energi dunia adalah belanja subsidi naik dua lipat pada Maret 2022,” ujarnya saat konferensi pers APBN KiTa, Rabu (20/4)).

Dia menjelaskan, tahun ini terjadi pergeseran tekanan atau guncangan terhadap perekonomian masyarakat. Jika pada tahun lalu guncangan utama berasal dari pandemi Covid-19, saat ini ada dari sisi daya beli.

"Tingginya harga komoditas menekan daya beli masyarakat, sehingga perlu adanya subsidi untuk menjaga konsumsi. Naiknya volume konsumsi membuat beban subsidinya pun meningkat," ucapnya.

Adapun secara keseluruhan, realisasi subsidi meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. "Kalau tiga tahun berturut-turut (2019-2021), subsidi berkisar Rp 15 triliun sampai Rp 19 triliun. Tahun ini kita melonjak sangat tinggi Rp 38,51 triliun," ungkapnya.

Naiknya harga komoditas energi, seperti minyak mentah dunia, memunculkan opsi naiknya harga BBM jenis Pertalite. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah saat ini masih melakukan kajian terkait wacana kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan elpiji 3 kilogram.

Pemerintah, kata dia, masih mempertimbangkan perkembangan ekonomi global, khususnya terkait dampak perang Rusia-Ukraina yang meningkatkan harga komoditas di pasar internasional dan inflasi di sejumlah negara. “Tentu ini semua harus kita kaji dan karena itu kita akan melihatnya secara hati-hati," ujarnya.

Foto udara sejumlah truk dan bus mengantre untuk mengisi bahan bakar solar bersubsidi di salah satu SPBU di Palu, Sulawesi Tengah, Senin (18/4/2022). Antrean pengisian solar bersubsidi terjadi di sejumlah SPBU di daerah tersebut, bahkan sejumlah sopir memilih mulai mengantre sejak malam hari. - (ANTARA FOTO/Mohamad Hamzah/aww.)

SHARE    

Menurutnya, kenaikan harga komoditas, terutama minyak mentah dunia akan memengaruhi anggaran pemerintah untuk belanja subsidi energi bagi masyarakat. “Sisi lain, kehati-hatian kita juga harus diperhitungkan karena kalau terjadi peningkatan harga komoditas maka subsidi kita juga akan meningkat. Tentu kita harus mencari balanceyang paling pas berapa besar yang harus kita lakukan," kata  Suahasil.

Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai, pemerintah memiliki empat cara untuk menahan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan elpiji 3 kilogram. Pertama, mengalihkan alokasi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebagian ke subsidi energi. 

Kedua, melakukan realokasi anggaran infrastruktur termasuk proyek yang masih dalam tahap uji kelayakan atau proyek yang belum dimulai seperti IKN. Ketiga, lakukan penjualan aset Pertamina atau PLN dapat menutup selisih subsidi maupun dana kompensasi. 

Keempat, menggunakan windfall dari naiknya harga komoditas subsidi silang ke naiknya beban subsidi energi.  “Diperkirakan ada tambahan pajak dan PNBP sebesar Rp 111 triliun jika harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun,” ujar Direktur Celios Bhima Yudhistira ketika dihubungi Republika, Rabu (20/4).

Sementara itu, Ekonom Center of Reform (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menambahkan, jika ingin menahan agar tidak terjadi kenaikan harga BBM Pertalite dan elpiji, maka pemerintah bisa melanjutkan untuk menanggung beban harga keekonomian dari masing-masing komoditas ini. 

“Jika hal ini dilakukan memang ini akan menambah pos belanja negara yang lebih besar,” ucapnya. Namun demikian, jika melihat dari kinerja dari sisi penerimaan negara, sebenarnya sentimen kenaikan harga komoditas juga berpotensi menambah pundi penerimaan. Hal ini juga terlihat dari pertumbuhan realisasi penerimaan negara yang dapat tumbuh hingga 32 persen.

Jika dilihat lebih detail, kata dia, beberapa pos penerimaan negara seperti pajak pertambangan, dan PNBP migas dan nonmigas, dapat tumbuh di level pertumbuhan yang cukup signifikan.  “Sehingga dengan sisi penerimaan yang terjaga, pemerintah dapat lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan di sisi belanja, termasuk di dalam kebijakan menanggung beban kenaikan dari komoditas Pertalite dan elpiji,” ucapnya.

Rendy menyebut, kenaikan subsidi energi sampai Maret 2022 tidak terlepas dari sentimen kenaikan harga minyak yang saat ini tengah terjadi. Hal ini akhirnya bermuara pada ongkos produksi  dan harga jual yang lebih tinggi. 

Petugas melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kendaraan konsumen di SPBU 64.761.02 Jalan Mayjend Sutoyo, Gunung Malang Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (18/4/2022). - (ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/rwa.)

SHARE    

“Saat ini pemerintah masih menanggung selisih harga keekonomian dari produk Pertalite dan elpiji namun memang ketika harga meningkat selisih dari kenaikan harga ini menjadi semakin besar dan itulah yang berpotensi ditanggung oleh APBN,” ucapnya.

Pertamina pada 1 April 2022 telah menaikkan harga BBM jenis Pertamax  hingga 30 persen. Kenaikan harga BBM ini menambah daftar panjang kenaikan harga barang kebutuhan masyarakat.

Ekonom dari FEB Universitas Gadjah Mada (UGM) Akhmad Akbar Susamto menyarankan agar pemerintah tidak menaikkan harga Pertalite, solar dan tarif listrik. Hal itu untuk menjaga kelangsungan ekonomi masyarakat bertahan di tengah pandemi.

"Pemerintah harus menjaga agar harga Pertalite, solar dan tarif dasar listrik tidak naik. Kenaikan harga tersebut akan berdampak besar bagi masyarakat secara langsung dan tidak langsung melalui inflasi," kata Akbar, Rabu (20/4).

Akbar menuturkan, misalkan rencana menaikkan tetap dilakukan, tidak menutup kemungkinan pemerintah akan menuai protes keras dari masyarakat. Selain itu, ia mengingatkan, terdapat pula risiko-risiko sosial sebagai respon kebijakan itu.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (11/4/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pemerintah untuk tetap berpedoman pada konstitusi undang-undang serta menstabilkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). Foto: Republika/Abdan Syakura - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

SHARE    

Salah satunya muncul ketidakpuasan masyarakat yang bisa berupa protes dan demonstrasi. Kemudian, lanjut Akbar, ada resiko-resiko lain jika pemerintah benar-benar bersikeras untuk kembali menaikkan harga Pertalite, Solar, dan TDL. "Dan lagi, pemerintah sebenarnya juga sedang menikmati windfall penerimaan tambahan dari kenaikan harga-harga komoditas," ujar Akbar. 

Skema subsidi

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendorong pemerintah mempertimbangkan usulan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama, terkait perubahan skema pemberian subsidi energi kepada masyarakat Indonesia. Skema itu adalah dengan memberikan subsidi secara langsung kepada orang yang berhak. 

Pria yang akrab disapa Bamsoet mengatakan, penyaluran subsidi selama ini berbasis komoditas dan bersifat terbuka. “Perlu diubah menjadi subsidi yang diberikan secara langsung kepada orang yang tidak mampu. Sebagaimana juga telah diterapkan pada pemberian subsidi minyak goreng," kata Bamsoet dalam keterangannya seperti dikutip pada Rabu (20/4).

Saat ini, harga keekonomian Pertamax berada di kisaran Rp 16 ribu per liter. Pertamina menjualnya dengan harga di kisaran Rp 12.500 - Rp 14 ribu. Dengan adanya kenaikan harga, ia menilai, kini semakin banyak kalangan mampu yang mengalihkan bahan bakarnya dari Pertamax ke Pertalite, yang disubsidi sekitar Rp 4.500 per liter oleh pemerintah. Sementara, untuk solar, pemerintah memberi subsidi hingga Rp7.800 per liter.

"Harga minyak mentah dunia sudah menyentuh 119 dolar Amerika Serikat (AS) per barel, jauh berada di atas asumsi pemerintah dalam APBN 2022, yang berada di kisaran 65 dolar AS per barel," tuturnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, melihat tren minyak mentah dunia yang terus naik, pemerintah harus bersiap mengeluarkan Rp 320 triliun untuk subsidi kompensasi BBM dan LPG.

Akan tetapi, penikmat subsidi tersebut tidak seluruhnya berasal dari kalangan tidak mampu. Ditambah masih masifnya, jual beli solar bersubsidi yang dilakukan industri. Perilaku tersebut menjadikan subsidi energi untuk BBM ataupun epliji tidak tepat sasaran. 

Bamsoet menilai, jika subsidi tersebut diberikan langsung ke masyarakat tidak mampu, akan memberikan efek berganda yang besar bagi peningkatan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan laporan BPS, jumlah penduduk miskin per September 2021 sekitar 26,5 juta orang.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, sekitar 40 persen penduduk termiskin menikmati 36,4 persen dari anggaran subsidi energi. Tetapi, 40 persen penduduk terkaya malah menikmati hampir 40 persen dari anggaran subsidi energi.

Warga melintas di depan aksi para mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyikapi isu ekonomi dan politik nasional di depan gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (5/4/2022). Aksi itu di antaranya menyatakan sikap menolak kenaikan BBM, mendesak pemerintah menjamin kesetabilan dan ketersediaan bahan pangan, menolak perpanjangan masa jabatan presiden serta menolak penundaan pemiu. - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

"BPS melaporkan pada September 2021, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia mencapai 136,32 juta unit, yang terdiri atas 115,29 juta sepeda motor, 15,8 juta mobil penumpang, 5,01 juta truk, dan 233,42 ribu bus. Tidak heran jika subsidi energi BBM terus-menerus membengkak setiap tahunnya," ucap Bamsoet.

Pakar ekonomi energi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM, Ardiyanto Fitrady berpendapat, pemberian subsidi energi, khususnya BBM, memang lebih tepat diberikan secara langsung ke individu dibandingkan berupa komoditas.

Apalagi, data rumah tangga miskin saat ini seharusnya sudah lebih baik. “Dengan diberikan secara tunai, masyarakat bisa mengalokasikan uangnya lebih fleksibel,” kata Ardiyanto.

Ia mengatakan, jika subsidi diberikan ke komoditas, kemungkinan kebocoran sangat besar dan sulit dikendalikan. “Kalaupun terpaksa karena sudah telanjur ke komoditas, subsidi harus ada batasnya juga. Dengan begitu, sisi keuangan pemerintah bisa menjaga alokasi anggaran.” 

Menurut Ardiyanto, menaikkan harga komoditas isunya sangat besar. Apalagi, kaitannya dengan komoditas yang digunakan banyak orang, seperti BBM ataupun elpiji.

Untuk itu, dia menyarankan lebih baik pemerintah memberikan subsidi langsung ke rumah tangga miskin. Apalagi, tujuan awal subsidi adalah mengurangi beban masyarakat miskin, sedangkan masyarakat menengah ke atas tidak perlu dibantu.

Dia menyebutkan, BBM bukan energi terbarukan sehingga jika disubsidi, pasti akan ada kebocoran. Masyarakat akan lebih banyak membeli BBM daripada seharusnya.

"Ini yang dimaksud level efisien. Harusnya harga itu disesuaikan karena kalau mahal, berkurang belinya. Harga itu mencerminkan kelangkaan. Kalau langka, individu akan mengurangi konsumsi," kata dia. Antara ed: satria kartika yudha

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat