OLEH RUSDY NURDIANSYAH 

Warga Kompleks Villa Pertiwi di RW 13 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok berinisiatif membentuk kelompok Bank Sampah. Kelompok ini bernama Bank Sampah Unit Villa Pertiwi (BSUV) 13. Ini merupakan salah satu langkah untuk menciptakan lingkungan bersih dan sehat juga untuk mengurangi volume sampah. 

Bank sampah tersebut merupakan satu dari 50 Bank Sampah yang ada di wilayah Kecamatan Cilodong, Kota Depok. Keberadaan Bank sampah selain dibentuk pemerintah juga dibentuk berdasarkan kesepakatan warga karena keberadaan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sudah overload.

"Sampah menumpuk tak terangkut petugas kebersihan, sehingga kerap tercium bau busuk sampah. Solusinya harus ada pemilahan sampah. Lalu, kami buat program pemilahan sampah, ada yang organik dan anorganik. Di Bank Sampah ini akan diolah sampah-sampah dari rumah tangga yang bersifat anorganik," ujar Camat Cilodong, Supomo di Kantor Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Senin (18/4).

Menurut Supomo, banyak manfaat yang dihasilkan dari Bank Sampah. Terutama dalam pengolahan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomi. Keberadaan Bank Sampah dapat menghasilkan uang bagi warga. 

"Pemilahan sampah memiliki banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Salah satunya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Mindset masyarakat harus diubah bahwa sampah bukan lagi musibah, tapi berubah menjadi berkah jika dapat diolah dengan baik," tuturnya.

Supomo sangat mendukung pembentukan Bank Sampah untuk menekan volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Cipayung. Termasuk, mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah dari rumah.

"Pembentukan Bank Sampah tidak semudah yang dibayangkan, perlu ada dukungan dari semua pihak untuk menciptakan lingkungan bebas sampah dan bersih. Oleh sebab itu, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2023 pelaku Bank Sampah dan masyarakat diberi kesempatan untuk mengusulkan kebutuhan terkait pengolahan sampah.

Pelatihan pemilahan sampah akan kami lakukan sampai ke tingkat RW, sehingga benar-benar kami mendorong masyarakat langsung turun aksi memilah sampah organik dan anorganik di rumahnya," jelasnya.

Di Cilodong, diupayakan ada 69 Bank Sampah yang dibentuk pada 2022 ini. Ditargetkan setiap RW ada satu Bank Sampah. "Kami harapkan ada satu RW, ada dua atau tiga Bank Sampah, tapi kami akan mendukung tiap RW minimal terbentuk satu Bank Sampah," ungkapnya. 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok sangat mendorong terbentuknya Bank Sampah di tingkat kelurahan hingga RW. Langkah ini untuk mengatasi masalah persampahan di Kota Depok. Hal ini juga terkait sudah tak tertampungnya sampah yang dibuang ke TPA Cipayung.

"Kami terus mendorong terbentuknya Bank Sampah di tingkat kelurahan. Berdasarkan data terakhir jumlah Bank Sampah di Kota Depok mencapai 925 kelompok yang tersebar di 63 kelurahan," ujar Kepala DLHK Kota Depok, Ety Suryahati.

Warga melintas di Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Lulut Nambo yang belum beroperasi di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/4). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/aww/18. - (ANTARAFOTO)

SHARE    

Selain itu, untuk mengatasi darurat sampah, DLHK Kota Depok juga mendorong terbentuknya Unit Pengolahan Sampah (UPS) di setiap kelurahan. Saat ini, sudah ada 30 UPS organik di Kota Depok dan akan terus dioptimalkan. 

"Yang baru saja dioperasionalkan adalah pengolahan sampah setempat menjadi bahan bakar atau palet pengganti kayu bakar. Mudah-mudahan upaya ini bisa mengurangi produksi sampah dari masyarakat yang masuk ke TPA Cipayung," jelasnya.

Ety menyebut, adanya Bank Sampah dan UPS cukup membantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPA Cipayung, hingga 30 persen. Namun, tetap saja TPA Cipayung tidak mampu menampung volume sampah warga Depok yang mencapai 1.500 ton per harinya. 

"Rencana membuang sebagian sampah, 1.000 ton sampah di TPA Cipayung ke Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS), Lulut Nambo, Kabupaten Bogor belum juga terlaksana, sehingga membuat saat ini Kota Depok darurat sampah," ungkapnya. 

Kepala UPTD TPA Cipayung, Ardan, mengatakan, TPA Cipayung sudah melebihi kapasitas untuk menampung sampah di Kota Depok. Setiap harinya, sampah di Kota Depok mencapai 1.500 ton. Namun, hanya 900 ton sampah yang bisa di tampung TPA Cipayung. 

"Hanya 900 ton sampah yang dapat masuk ke TPA Cipayung, sedangkan sampah organik di tampung di TPS di wilayah Kota Depok untuk dijadikan pupuk," ujar Ardan.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono geram dengan kembali tertundanya sampah Kota Depok dibuang ke TPPAS Nambo, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. Dia bahkan mengancam akan membuang sampah ke Bantargebang, Kota Bekasi, jika akhir Mei, TPPAS Nambo belum beroperasi juga.

"Saya sudah cek ke TPPAS Nambo, sudah kesekian kalinya kita belum bisa buang sampah ke sana, padahal awalnya Februari lalu dijanjikan sudah bisa membuang sampah, tapi pertemuan ngaret lagi," ujar Imam saat mengunjungi TPPAS Nambo, di Kabupaten Bogor, Rabu (12/4) lalu.

Pemkot Depok telah diberikan janji beberapa kali untuk bisa membuang sampah ke TPPAS Nambo. Janji pertama pada Oktober 2019 belum tercapai karena sarana dan prasarana belum siap. Janji kedua, Februari 2020 diundur lagi hingga Februari 2022. Namun, lagi-lagi diundur dan sampai hari ini Depok belum bisa buang sampah ke TPPAS Nambo. Pembuangan sampah Kota Depok ke TPPAS Nambo diberikan janji lagi pada awal Juni 2022. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat