Sejumlah massa aksi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melaksanakan demonstrasi di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022). Pada aksi tersebut BEM SI menuntut agar DPR mendengar dan menjemput aspirasi rakyat, mendesak anggota p | Republika/Putra M. Akbar

Kabar Utama

DPR Terima Aspirasi Demonstrasi Mahasiswa

12 Apr 2022, 03:55 WIB

DPR memastikan tidak akan ada penundaan pemilu.

JAKARTA -- Pimpinan DPR menerima aspirasi para mahasiswa yang berunjuk rasa di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4). Di depan massa aksi, DPR menyatakan tidak akan menunda pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).

Dalam aksi kemarin, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyuarakan empat tuntutan. Salah satu tuntutan itu adalah mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak melakukan amendemen terhadap UUD 1945 serta bersikap tegas menolak penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan presiden tiga periode. Aksi serupa dilakukan mahasiswa di daerah lain.

Pimpinan DPR menemui massa aksi sekitar pukul 15.18 WIB. Mereka adalah Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, dan Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo turut mendampingi pimpinan DPR saat menemui massa aksi.

"Kawan-kawan mahasiswa ke sini untuk sampaikan aspirasi. Kami akan terima aspirasinya," kata Sufmi Dasco yang berbicara kepada massa aksi dari atas mobil komando, kemarin.

Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (11/4/2022). Dalam unjuk rasa tersebut mereka menuntut pemerintah untuk tetap berpedoman pada konstitusi undang-undang serta menstabilkan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM). - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Mengenai tuntutan massa aksi yang menolak penundaan pemilu, Dasco menegaskan, DPR akan melaksanakan pemilu sesuai dengan jadwal yang disepakati. "Akan kami proses tahapan pemilu sebagaimana semestinya. Perpanjangan tiga periode dan proses yang tidak konstitusional tidak akan dilaksanakan," kata dia.

Dasco mengatakan, Presiden Joko Widodo pada Selasa (12/4) juga akan melantik anggota Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu terpilih periode 2022-2027. Menurut dia, pelantikan tersebut akan mempercepat proses tahapan Pemilu 2024.

Sementara itu, perwakilan aliansi BEM SI membacakan sejumlah tuntutan di depan pimpinan DPR dan Kapolri. "Jangan ada amendemen," kata salah seorang perwakilan mahasiswa.

Sejumlah massa aksi berlarian saat terjadi kericuhan usai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022). Aksi unjuk rasa yang berujung ricuh tersebut dibubarkan oleh aparat kepolisian dengan menembakan gas air mata dan water canon. Republika/Putra M. Akbar - (Republika/Putra M. Akbar)

Tuntutan lain yang dibacakan yakni mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi partai. Selain itu, massa mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menggelar rapat terbatas persiapan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 pada Ahad (10/4). Saat membuka rapat, Jokowi memastikan pemilu dan pilkada serentak akan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yakni pada 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Partai Golkar mendukung sikap pemerintah yang menegaskan bahwa pemilu dilakukan pada 2024. "Pemerintah menegaskan bahwa pemilu akan tetap sesuai keputusan pemerintah dengan DPR yang sudah diambil sebelumnya di Komisi II. Nah, Golkar sebagai partai pemerintah posisinya sama dengan itu," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Sejumlah massa aksi melemparkan batu saat terjadi kericuhan usai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/4/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

Sebelumnya, Partai Golkar mendukung penundaan Pemilu 2024. Namun, Doli mengatakan, pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto tersebut tercetus ketika tengah menyerap aspirasi masyarakat.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN Eddy Soeparno menilai penegasan dari Jokowi telah mengeliminasi berbagai asumsi tentang wacana penundaan Pemilu 2024. "Dengan demikian, berbagai diskursus terkait topik penundaan pemilu sudah sepatutnya dihentikan," kata Eddy kepada Republika, Senin (11/4).

Aksi unjuk rasa di depan gedung DPR sempat diwarnai kericuhan. Aksi memanas sesaat setelah massa ditemui pimpinan DPR. Sekitar pukul 15.40 WIB, massa berpakaian bebas yang berada di luar gedung DPR melempari gedung DPR dengan batu dan botol minum. Pihak kepolisian pun menembaki massa dengan gas air mata. Beberapa anggota kepolisian terlihat dipapah.

Dalam aksi kemarin, dosen Universitas Indonesia yang juga pegiat media sosial Ade Armando menjadi sasaran pendemo. Ade diketahui ikut hadir dalam aksi. Kira-kira pukul 15.50 WIB, kericuhan terjadi dan ia menjadi sasaran pukul dari sejumlah peserta aksi.

Sebelum kejadian tersebut, Ade mengaku tak berniat ikut dalam aksi unjuk rasa bersama mahasiswa. Namun, ia mendukung aspirasi yang menolak wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Segera Siapkan Pemilu

Kalangan pengamat menilai, pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait perlu secepatnya memulai persiapan Pemilu 2024. Hal ini dianggap penting untuk menunjukkan keseriusan bahwa tidak akan ada perpanjangan jabatan presiden ataupun penundaan pemilu.

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun mengatakan, wacana jabatan presiden tiga periode sudah berlangsung lebih dari 10 bulan. Agar wacana tiga periode tidak kembali muncul, pelantikan KPU dan Bawaslu yang sudah terpilih sejak dua bulan lalu harus disegerakan. Sesuai jadwal, pelantikan anggota KPU dan Bawaslu akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada hari ini, Selasa (12/4).

Mahasiswa berorasi di depan Gedung DPRD Kota Tasikmalaya, Senin (11/4/2022). - (Bayu Adji P/Republika)

"Jika sudah dilantik, KPU pada bulan ini akan mulai bekerja untuk menyiapkan melaksanakan pemilu tahun 2024. Dengan begitu, tertutup peluang wacana penundaan pemilu," kata Ubedilah Badrun kepada wartawan, Senin (11/4).

Dia mengatakan, sebelumnya ada sejumlah menteri yang secara jelas mendukung masa jabatan presiden tiga periode dan atau penundaan pemilu. Oleh karena itu, menurut dia, menjadi hal wajar apabila publik menduga bahwa isu tiga periode dan penundaan pemilu sudah ada restu dari Istana.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Ahad (10/4) telah menegaskan, tidak akan ada penundaan pemilu. Pemilu akan tetap digelar sesuai jadwal, yaitu pada 14 Februari 2024.

Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, mengapresiasi sikap Presiden, termasuk keputusan untuk segera melantik komisioner KPU dan Bawaslu terpilih.

Menurut Ujang, hal tersebut sangat bagus agar proses persiapan pemilu bisa segera dimulai. "Sudah dijadwalkan akan ada pelantikan KPU dan Bawaslu. Dan itu bagus agar pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan jadwal, maka pelantikan itu harus diutamakan," katanya kepada Republika, Senin (11/4).

Ia juga mengapresiasi ketegasan sikap Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pada Ahad (10/4), yang membahas pemilu. Dalam rapat itu, menurut Ujang, Presiden berpesan agar tidak ada lagi spekulasi mengenai penundaan, perpanjangan pemilu, atau soal tiga periode. Itu merupakan reaksi cepat pemerintah terhadap para aksi demo. "Reaksi cepat dilakukan pemerintah agar para demonstran tidak membesar yang dikhawatirkan akan terjadi kerusuhan," kata dia.

Aksi demonstrasi menolak penundaan pemilu digelar di berbagai daerah. Di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, aksi di depan gedung DPRD Kota Tasikmalaya pada Senin (11/4), sempat memanas setelah berjalan beberapa waktu. Mahasiswa yang membakar ban sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat kepolisian yang berjaga.

Dalam aksi itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya Aslim akhirnya menemui massa aksi. Dalam pertemuan itu, Aslim menyetujui untuk menyatakan sikap sesuai tuntutan mahasiswa.

Mahasiswa berorasi saat berunjuk rasa di depan kampus Universitas Muhammadiyah (Unismuh) di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (8/4/2022). Pengunjuk rasa menolak rencana penundaan Pemilu 2024 serta wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. - (ANTARA FOTO/Arnas Padda/wsj.)

"Kami bersama kapolres berjanji akan mendesak kepada negara menolak perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu," kata Aslim saat membacakan surat peryataan yang berisi tuntutan itu di hadapan ribuan mahasiswa.

Selain itu, Aslim mengatakan, pihaknya juga akan mendesak DPR untuk tidak melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945. Pihaknya juga akan membahas masalah kenaikan harga BBM serta kebutuhan pokok lainnya.

Terakhir, Aslim juga mengutuk tindakan represif aparat yang dilakukan kepada mahasiswa yang melakukan aksi. "Ini akan kami tindak lanjuti selambatnya 30 hari," kata dia.

Dalam membacakan kesempatan itu, mahasiswa mendesak Kapolres Tasikmalaya Kota AKBP Aszhari Kurniawan, menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi. Aszhari mengatakan, tugasnya hanya mengamankan agar aksi demonstrasi berjalan dengan lancar. Pihaknya tak bisa melakukan tanda tangan di atas surat pernyataan itu meski hanya sebagai saksi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat