Apa yang sebetulnya pemerintah inginkan dari demonstrasi kemarin? Pertanyaan ini pantas diajukan kepada pemerintah, bukan kepada adik-adik mahasiswa ataupun warga yang berdemo. Karena lagi-lagi publik diberi suguhan lambannya respons pemerintah terhadap aspirasi demonstrasi kemarin. Padahal, toh, isunya sudah bergulir sejak berpekan-pekan. Mengapa pemerintah terkesan ‘memelihara isu’ tersebut untuk menjadi bahan demonstrasi?

Apa saja tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam demonstrasi kemarin? Pertama, pemilu tetap sesuai jadwal, yakni 2024. Kemudian, meminta pemerintah menjaga atau kalau bisa menurunkan harga sembilan bahan pokok. Lalu isu lawas soal UU Cipta Kerja yang tetap diminta dicabut. Tuntutan BEM SI jumlahnya belasan sejak demonstrasi akhir tahun lalu. Itu kemudian ditambah dengan empat tuntutan baru terkait posisi politik wakil rakyat di DPR. Mahasiswa meminta anggota DPR mendengarkan aspirasi mereka dan jangan mengkhianati konstitusi, dengan terus mendorong upaya tiga periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kalau mau jujur, di mata pemerintah tuntutan itu bisalah mereka anggap ‘receh’ untuk dijawab. Presiden tinggal memerintahkan para pembantunya turun menjelaskan ke mahasiswa soal posisi terakhir pemerintah terkait apa pun isunya. Sesederhana ini. Pemerintah punya seperangkat alat untuk menjelaskan, dengan sebaik-baiknya. Tinggal keinginan untuk melakukan atau tidak.

 

Kalau mau jujur, di mata pemerintah tuntutan itu bisalah mereka anggap ‘receh’ untuk dijawab.

 

 

SHARE    

Dengan kuasa sedemikian besar di eksekutif dan legislatif, rasanya amat aneh ketika pemerintah dan koalisi justru memilih ‘memelihara isu’ ini sampai menjadi demonstrasi besar di kota-kota besar se-Indonesia. Kalau pemerintah merasa menjalankan kebijakannya dengan benar, mengapa pemerintah tidak bisa atau tidak mau menjelaskannya dengan gamblang kepada kelompok mahasiswa? Ini yang menjadi sebuah tanda tanya besar, ada apa di balik demonstrasi kemarin?

Isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa pemerintahan bukan barang baru. Isu ini sudah bergulir sejak awal periode kedua Presiden Jokowi. Sudah berkali-kali dijelaskan oleh Presiden Jokowi. Namun, berkali-kali pula dipanas-panasi oleh politikus anggota koalisi, bahkan oleh sejumlah menteri itu sendiri. Kalau pemerintah benar-benar serius ingin mematahkan isu ini, seharusnya tidak ada ruang untuk manuver politik oleh siapa pun. Sampai Presiden harus menegaskan meminta menterinya untuk setop berbicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa presiden. Dan harus rapat kabinet terbatas pada Ahad kemarin untuk mengulangi penegasan itu. Mengapa hal ini tidak dilakukan sejak berbulan-bulan lalu?

Isu bahan pokok dan minyak goreng lebih ironis lagi. Presiden sudah sejak Februari-Maret menggelar rapat kesiapan bahan pokok jelang puasa. Kepada publik selalu 'gembar-gembor' bahwa pasokan cukup, harga akan dijaga. Namun, yang terjadi buyar semua. Lonjakan harga bahan pokok pada tahun ini terasa lebih menyakitkan ketimbang dua tahun terakhir. Padahal kondisi perekonomian sedang berbalik pulih.

 

Dengan kuasa sedemikian besar di eksekutif dan legislatif, rasanya amat aneh ketika pemerintah dan koalisi justru memilih ‘memelihara isu’ ini sampai menjadi demonstrasi besar di kota-kota besar se-Indonesia. 

SHARE    

Soal minyak goreng bahkan sudah empat bulan tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah. Kalau pemerintah serius menangani, mengerahkan sumber daya politik dan ekonominya yang luar biasa besar itu, persoalan sembako ini pun seharusnya bisa diredam. Tapi toh lagi-lagi kita melihat pemerintah memilih tidak menggunakan kekuasaannya itu.

Jadi demonstrasi kemarin, atau kericuhan yang terjadi kemarin, adalah buah dari apa yang pemerintah tanam selama ini. Memendam masalah, tidak memiliki jalan keluar yang tepat, solusi parsial tidak komprehensif, ego sektoral kementerian, memilih tidak menyelesaikan secara tuntas, serta minimnya kemauan politik kelompok-kelompok yang berkuasa untuk benar-benar menyelesaikan masalah bangsa.

Kita mendesak pemerintah untuk lebih terkoordinasi dan lebih serius lagi menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Pemerintah memang tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi pemerintah punya pilihan untuk tidak membuat rakyat menderita, seperti mengantre BBM jenis solar atau mengantre minyak goreng, apalagi pada Ramadhan seperti ini. Mahasiswa? Mahasiswa dan tuntutannya adalah pelantang suara dari warga yang tenggorokannya tercekat akibat kebijakan pembangunan yang dijalankan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat