JAKARTA -- Komisi XI DPR memilih Mahendra Siregar untuk menjabat ketua dewan komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2022-2027. Pemilihan dilakukan dengan mekanisme musyawarah mufakat anggota Komisi XI DPR. Dengan hasil tersebut, Mahendra mengungguli Darwin Cyril Noerhadi yang juga menjadi calon ketua DK OJK.

”Telah disepakati musyawarah mufakat calon DK OJK periode 2022-2027. Ketua Mahendra Siregar," kata Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir pada Kamis (7/4).

Komisi XI DPR juga telah memilih enam anggota DK OJK lainnya, antara lain, Mirza Adityaswara sebagai wakil ketua DK OJK, Dian Ediana Rae sebagai kepala eksekutif pengawas perbankan, Inarno Djajadi sebagai kepala eksekutif pengawas pasar modal, dan Ogi Prastomiyono sebagai kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Kemudian, Sophia Isabella Watimena menjabat ketua dewan audit dan Friderica Widyasari Dewi sebagai anggota DK OJK yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen.

Sebelumnya, Mahendra menyampaikan enam prioritas transformasi yang mendesak dilakukan. Pertama, meningkatkan efektivitas kepemimpinan OJK yang lebih bersifat kolektif.

“Hal ini perlu dilakukan agar pelaksanaan pengawasan lebih terintegrasi dan kualitas perlindungan konsumen meningkat,” ujar Mahendra.

Prioritas kedua, menurut Mahendra yang juga Wakil Menteri Luar Negeri itu, adalah penyesuaian dan penguatan struktur organisasi serta sumber daya manusia di industri keuangan nonbank dan pasar modal. Hal ini untuk menjamin terlaksananya pengaturan dan pengawasan yang efektif dengan berkembangnya industri dan inovasi produk.

Ketiga, mendorong pelayanan satu pintu untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan sebagai prioritas dalam menghilangkan inefisiensi dan duplikasi yang menggerus kredibilitas institusi. “Dalam satu tahun pertama, sudah bisa menerapkan single window untuk perizinan, pengesahan, dan persetujuan,” ucapnya.

Menurutnya, selama ini perizinan OJK cukup kompleks. Sebab, industri harus mendapatkan izin berdasarkan sektor dan persyaratan yang berbeda pula sehingga akan menyulitkan ketika terjadi tumpang-tindih.

Keempat, meningkatkan efektivitas pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, serta tindak lanjutnya dalam bentuk keputusan yang jelas, transparan, dan akuntabel. “Dengan demikian, kredibilitas institusi serta penguatan ekosistem jasa keuangan Indonesia makin terjaga. Ini mengacu pada beberapa kasus yang sedang ditangani saat ini maupun potensi munculnya kasus baru menunjukkan urgensi langkah ini,” tuturnya.

Kelima, meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan lembaga regulator maupun lembaga lain yang terkait baik dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) maupun secara terpisah. Keenam, melaksanakan sinergi penuh dengan pemerintah, DPR, dan lembaga negara lainnya dalam menjalankan strategi nasional untuk memperjuangkan kepentingan nasional. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat