Ketua DPR Puan Maharani (tengah) bersama Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco (kiri) dan Sekretaris Jenderal IPU Martin Chungong (kanan) berjalan usai menanam pohon kelengkeng di kawasan Bali International Convention Center, Nusa Dua, B | ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.

Narasi

Deklarasi Nusa Dua Jadi Komitmen Perangi Perubahan Iklim

Deklarasi Nusa Dua memperkuat aksi nyata mengantisipasi perubahan iklim di tingkat nasional.

Sidang Inter-Parliament Union (IPU) ke-144 digelar di Nusa Dua, Bali 20-24 Maret 2022. Pertemuan anggota parlemen dunia ini berhasil menyepakati sejumlah resolusi. Salah satu fokus pembahasan delegasi dari 115 negara yang hadir yakni soal amcaman pemanasan global akibat perubahan iklim.

Wartawan Republika Febrianto Adi Saputro mengikuti langsung proses debat yang akhirnya membuahkan Deklarasi Nusa Dua ini. Melalui deklarasi ini, DPR bersama parlemen dunia menyatakan komitmen untuk memerangi perubahan iklim yang disebabkan pemanasan global.

Deklarasi Nusa Dua disusun para delegasi dalam debat umum pada sidang IPU ke-144 yang mengangkat tema "Getting to Zero: Mobilizing Parliament to Act on Climate Change". Adopsi dokumen Deklarasi Nusa Dua merangkum keseluruhan komitmen parlemen global menuju nol bersih emisi di tahun 2050 atau sesuai target masing-masing negara.

Ketua DPR Puan Maharani menuturkan, Deklarasi Nusa Dua merupakan awal dari aksi nyata parlemen dunia menghadapi perubahan iklim. Salah satu aksi nyata tersebut adalah merealisasikan dukungan dana iklim dari negara maju untuk negara berkembang sebesar 100 miliar dolar AS. 

"Dukungan terhadap pembiayaan iklim bagi negara berkembang sebesar 100 miliar dolar AS harus segera dipenuhi," kata Puan dalam pidatonya di penutupan IPU ke-144, Kamis (24/3) lalu.

Deklarasi Nusa Dua juga menegaskan pentingnya memperkuat aksi nyata dalam mengantisipasi perubahan iklim di tingkat nasional. Parlemen dunia berkomitmen untuk memastikan produk undang-undang yang dihasilkan selaras dengan Perjanjian Paris 2015. 

"Kami (parlemen dunia) berkomitmen untuk mencanangkan target nol bersih emisi dalam undang-undang dan untuk menerapkan kerangka hukum tentang emisi. Kerangka legislatif dan kebijakan nasional tentang perubahan iklim harus mencakup target yang jelas dan terikat waktu untuk memfasilitasi pengawasan dan akuntabilitas," bunyi deklarasi tersebut.

photo
Ketua DPR Puan Maharani (kanan) bersama Presiden Inter-Parliamentary Union (IPU) Duarte Pacheco (kiri) menanam pohon kelengkeng di kawasan Bali International Convention Center, Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (19/3/2022). Penanaman pohon sebagai rangkaian kegiatan Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly and Related Meetings ke-144 merupakan wujud komitmen IPU terhadap penanggulangan dampak perubahan iklim. - (ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/rwa.)

Selain itu, parlemen dunia juga sepakat mempercepat energi bersih untuk mengurangi ancaman perubahan iklim. Undang-undang yang dihasilkan parlemen harus mendorong investasi hijau dan memprioritaskan alokasi anggaran untuk kegiatan rendah karbon. 

Deklarasi Nusa Dua juga mendorong parlemen yang lebih hijau. Puan memastikan DPR akan mengadopsi Deklarasi Nusa Dua tersebut secara baik. "Maka saya mengajak kawan-kawan anggota dewan untuk mendukung gerakan DPR Hijau. Kita harus bekerja untuk mengurangi jejak karbon kita sendiri di tingkat institusional," ajak Puan.

"Kita harus memimpin dengan memberi contoh dan mengurangi emisi parlemen kita sendiri, termasuk melalui perubahan penggunaan energi dan praktik pengadaan, dengan membangun keberlanjutan, dan mengoptimalkan penggunaan alat dan teknologi digital," imbuhnya.

Selain Deklarasi Nusa Dua, Sidang IPU ke-144 juga menyepakati dua resolusi lain, yaitu resolusi yang menekankan pada pentingnya memelihara perdamaian dan resolusi tentang teknologi informasi.

Sidang Majelis IPU ke-144 juga mengadopsi satu resolusi emergency item terkait situasi di Rusia dan Ukraina. Resolusi tersebut berjudul 'Peaceful Resolution of The World Ukraine Respecting International Law The Charter of The United Nation and Teritorial Integrity'.

Puan mengatakan Indonesia telah memainkan peranan penting dalam penyusunan resolusi tersebut, dimana Indonesia tergabung dalam drafting committee. Indonesia sejak awal menekankan pentingnya peran sentral IPU dalam mencari solusi isu Ukraina secara berimbang.

“Dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum internasional, integritas dan kedaulatan wilayah, penghentian konflik, penggunaan dialog dan diplomasi, bantuan kemanusiaan dan menjamin jalur aman bagi pengungsi yang meninggalkan Ukraina," ucapnya.

Selain itu, Indonesia telah meyakinkan IPU untuk menyepakati pembentukan satuan tugas (task force) untuk mendorong terciptanya solusi damai atas konflik Ukraina dan Rusia. Dalam sidang ini Indonesia juga membahas dan mendorong pengarusutamaan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Produk Impor

Membangun kecintaan pada produk domestik tak efektif jika lewat kebijakan instan tanpa internalisasi makna mendalam.

SELENGKAPNYA

Malala Sesalkan Larangan Perempuan Afghanistan Bersekolah

Aktivis hak perempuan di Afghanistan akan menggelar demonstrasi nasional.

SELENGKAPNYA

Harga dan Ketersediaan Pangan

Pemerintah idealnya mampu mengantisipasi persoalan ketersediaan pangan jika muncul di tengah jalan.

SELENGKAPNYA