OLEH RIZKY SURYARANDIKA

Kisruh pembangunan Bendungan Bener di Desa Wadas kembali mengemuka pasca munculnya soal tes uji coba (TUC) ujian sekolah SMP Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Soal di mata pelajaran PPKn itu mencantumkan tema Wadas dari sisi pro pembangunan tambang andesit. 

Dalam akun Instagram Wadas_Melawan disebutkan ada tiga foto soal ujian PPKn tentang polemik Desa Wadas pada Rabu (23/3). Akun itu menganggapnya sebagai kebohongan terstruktur di ruang akademik. Wadas_Melawan menilai narasi yang ada pada soal itu menyudutkan warga kontra tambang dan mengaburkan latar belakang penolakan tambang. 

"Padahal sudah jelas bahwa sedari awal warga Wadas menolak tambang," tulis akun Wadas_Melawan yang dikutip Republika, Ahad (27/3). 

Wadas_Melawan menyayangkan penyebutan warga yang ditangkap adalah pembuat kericuhan. Mereka meyakini soal yang dicantumkan jauh dari kebenaran. Selama ini akun tersebut lantang menyuarakan ketidakadilan terhadap warga Wadas kontra pembangunan tambang andesit. 

Anak-anak bermain bersama relawan di halaman Masjid Nurul Falah, Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (24/2/2022). Relawan mengajak bermain anak-anak di Desa Wadas untuk menghilangkan trauma pascapenangkapan warga desa saat mujahadah pada Selasa (8/2/2022) lalu. Pascapenangkapan warga anak-anak mengalami trauma tidak mau keluar rumah dan takut bertemu aparat. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

"Padahal faktanya justru aparat kepolisian yang mengepung dan menangkapi warga Wadas ketika sedang melakukan mujahadah," tulis Wadas_Melawan.

Wadas_Melawan menganggap kebohongan informasi dalam soal TUC ujian sekolah SMP Purworejo merupakan upaya pencucian otak terhadap peserta didik. "Kejadian ini mencederai ruang akademik yang seharusnya menjunjung nilai-nilai kebenaran," tulis akun  Wadas_Melawan.

Berikut  bunyi lengkap soal yang dipermasalahkan:

"Simaklah cuplikan tes berikut !

 Apa yang menyebabkan persoalan di Desa Wadas bisa ramai dan tidak berjalan dengan mulus?

Menurut informasi yang beredar karena adanya keterlibatan lembaga masyarakat sehingga sebagian warga terprovokasi menolak penjualan tanahnya. Kemudian sebagian warga Wadas yang menolak lahannya dijadikan bendungan, sempat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 tahun 2021, tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Bendungan Bener ke PTUN Semarang.

Tetapi pada tanggal 13 Agustus 2021 gugatan tersebut ditolak. Lalu warga Wadas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga keluar putusan kasasi ditolak pada tanggal 29 November 2021. Walaupun sudah ada kasasi dari Mahkamah Agung, sebagian warga masih menolak. Hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Komnas HAM memediasi.

Pada tanggal 16 November 2021 Ganjar Pranowo mengundang Komnas HAM rapat di kantor Gubernur dan dihadiri Kades Wadas, Camat Bener, BBWS, BPN, Polda Jateng, Pakar Lingkungan Hidup Prof Soedarto, Prof Beni, dan lainnya.

6 Desember 2021 Komnas HAM mengeluarkan surat berisi beberapa rekomendasi untuk mengatasi masalah, seperti membangun ruang dialog dengan warga untuk penyelesaian konflik.

 Tanggal 20 Januari 2022 Komnas HAM menggelar dialog di Hotel Grasia. Dialog ini mengundang warga yang pro, warga yang kontra, BPN, BBWS, Polda dan lainnya.

Pihak yang pro akhirnya meminta segera melakukan pengukuran lahan. Pengukuran lahan direncanakan Selasa, 8 Februari 2022 hingga 10 Februari 2022. Pengukuran lahan dilaksanakan oleh 10 tim yang masing-masing tim berisi BPN, Dinas Pertanian, tim apraisal, pemilik tanah dan saksi.

 "Pengukuran ini sekali lagi hanya dilakukan untuk yang sudah setuju," tegas Ganjar Pranowo.

Aliansi Solidaritas Untuk Wadas menggelar unjuk rasa di Tugu Pal Putih Yogyakarta, Selasa (22/3/2022). Mereka menuntut Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menghentikan rencana penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Lalu kenapa pengukuran perlu didampingi aparat kepolisian? Hal itu menurutnya karena petugas pengukuran dihalangi warga yang kontra. Sehingga memprovokasi warga yang pro dan tugas aparat kepolisian untuk menahan kisruh. Tetapi kisruh tidak dapat dihindari, sehingga aparat kepolisian menahan beberapa warga yang membuat keributan.

 Dari teks diatas jawablah pertanyaan berikut:

1. Siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut ?

2. Bagaimana upaya menyelesaikan masalah tersebut ?

3. Bagaimana tanggapan anda terhadap permasalahan di atas ?" demikian isi soal bernomor 45 tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, Wasit Diono, mengonfirmasi soal ujian bertemakan Wadas. Ia mengakui tema Wadas muncul pada soal PPKn. "Iya benar soal itu memang ada untuk TUC SMP di seluruh Purworejo," ujar Wasit. 

Warga yang sempat ditahan polisi bertemu ibunta usai tiba di halaman masjid Desa Wadas, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Rabu (9/2/2022). Sebanyak 64 warga Desa Wadas dibebaskan oleh pihak kepolisian terkait aksi penolakan pembangunan Bendungan Bener. - (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/wsj.)

SHARE    

Wasit menyampaikan soal ujian dibuat oleh tim Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PPKn. Soal tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh pihak lain. Adapun tim pembuat soal dibentuk oleh Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Purworejo. 

Wasit mengakui soal tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat. Ia pun mengundang para pihak terkait pada Kamis (24/3) dalam pembuatan soal guna memberikan klarifikasi. "Saya sudah mempertemukan antara penyusun soal dan warga Wadas. Ini untuk klarifikasi karena kami tidak berniat apa pun," ucap Wasit.

Wasit berharap semua pihak tak lagi membahas polemik ini. Ia sudah meminta maaf dan memediasi para pihak yang terlibat. "Iya sudah damai karena sudah selesai ya polemiknya. Saya sudah akui kesalahan. Saya minta maaf dan ini jadi evaluasi untuk jajaran," ucap Wasit. 

Di sisi lain, polemik ini mendapat perhatian dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM memang telah memantau insiden kekerasan di Wadas. Komnas HAM merekomendasikan semua pihak agar tak memperkeruh situasi lagi. 

"Saya minta semua pihak termasuk dinas pendidikan atau sekolah untuk menahan diri supaya situasi di Wadas bertambah rumit," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Beka menekankan agar para siswa tak perlu dipengaruhi atas insiden kekerasan di Wadas. Pihak MGMP PPKn diharapkan membuat soal ujian dengan tema lain di kemudian hari. 

"Jangan menempatkan peserta didik yang sedang pada masa tumbuh kembang terbawa dan terpengaruh problem di Wadas yang belum selesai," kata Beka meminta.

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) merespons soal bertema Desa Wadas dalam tes uji coba (TUC) ujian sekolah SMP Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. P2G memandang soal tersebut tak komprehensif karena condong pada versi pro tambang andesit. 

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, guru saat ini dituntut mampu membuat soal berdasarkan prinsip keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Kriteria soal HOTS di antaranya memuat keterampilan kompetensi berpikir yang kompleks, mengandung penalaran, pemecahan masalah, dan mengandung literasi dasar.

Warga berdatangan untuk mujahadah di Masjid Nurul Falah, Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah, Senin (14/2/2022). Kegiatan warga berlangsung normal pascapenarikan aparat kepolisian dari Desa Wadas. Kondisi desa juga mulai kondusif pascapenangkapan warga pekan lalu. Diketahui 63 warga ditangkap kepolisian bersamaan dengan pengukuran tanah warga yang setuju dengan penambangan batu andesit untuk Bendungan Bener di Wadas. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

"Prinsip dasar soal HOTS harus mampu ukur kemampuan siswa berpikir tingkat tinggi. Tapi ternyata pertanyaannya tidak berorientasi ke situ karena pertanyaannya malah siapa tokoh-tokoh yang terlibat. Kalau siapa, di mana, kapan, itu pertanyaan bernalar rendah. Mestinya yang kategori nalar rendah nggak masuk," kata Satriwan kepada Republika, Ahad (27/3). 

Satriwan menyampaikan narasi teks dalam soal memang menjadi stimulus menarik. Namun, teks soal yang dimuat tidak komprehensif karena hanya mengambil salah satu versi dari cerita sebenarnya. "Soal Wadas ini relevan bagi anak-anak di Purworejo, tapi saya rasa gurunya agak khilaf untuk memuat teks yang komprehensif dan berkeadilan," ujar Satriwan. 

Dia menyarankan soal itu mestinya memuat teks versi masyarakat kontra tambang andesit sebagai perbandingan. Hal ini akan memacu daya nalar dan kritis murid lebih baik lagi. "Kalau si guru memunculkan dua versi ini tentu soalnya makin bagus, tapi kalau cuma sebagian versi saja rentan untuk dipolitisasi, diinterpretasikan macam-macam. Ada yang mengatakan ini soal titipan," ucap Satriwan. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat