JAKARTA -- Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memperkuat upaya digitalisasi dengan memanfaatkan akses data kependudukan. Kompartemen BPRS Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama akses data kependudukan dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri). 

Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo Cahyo Kartiko menyampaikan, kerja sama tersebut meliputi 82 BPRS dari seluruh Indonesia. "Dalam kesempatan kali ini dilakukan penandatanganan dengan 82 BPRS dari Aceh hingga Maluku Utara," kata Cahyo seusai seremoni penandatanganan kerja sama pada Rabu (23/3).

Cahyo mengatakan, kerja sama ini telah dipersiapkan sejak tiga tahun lalu. Dengan kerja sama akses data kependudukan, verifikasi nasabah dapat dilakukan secara lebih efisien. Hal itu juga akan menghindarkan BPRS dari risiko kriminal, seperti penipuan data hingga fraud oleh nasabah tak bertanggung jawab.

Cahyo mengatakan, kerja sama dengan Dukcapil menjadi pencapaian signifikan bersamaan dengan kinerja BPRS yang juga terus berkembang. Meski sempat menghadapi tantangan pandemi, BPRS mampu mencatat kinerja di atas rata-rata perbankan pada 2021. "Industri BPRS mampu melewati situasi sulit karena pandemi dua tahun terakhir," katanya.

Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo, Cahyo Kartiko - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Menurut statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset BPRS tumbuh 14,16 persen menjadi Rp 17,06 triliun per Desember 2021. Dana pihak ketiga (DPK) dan pembiayaan juga tumbuh masing-masing 13,61 persen dan 19,01 persen.

Cahyo mengatakan, kinerja keuangan ini melampaui industri perbankan syariah dan target Kompartemen BPRS Asbisindo yang dicanangkan bersama, yakni sekitar 10 persen. Sejumlah rasio keuangan, seperti permodalan, likuiditas, dan rentabilitas, juga masuk kategori baik.

"Ini menunjukkan BPRS mampu bertahan dan tumbuh di tengah upaya pemulihan ekonomi. Hal ini juga tentu karena peningkatan kepercayaan masyarakat pada industri BPRS," katanya.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menyampaikan, kerja sama ini memberikan BPRS hak akses pemanfaatan sejumlah data kependudukan. "Saat ini kita bergerak ke era single data, sehingga tingkat ketepatan data kependudukan dapat memberikan manfaat dan mendorong tata kelola di perbankan jadi lebih baik," katanya.

Ia berharap dengan kerja sama ini maka tata kelola BPRS bisa lebih efisien dan berdaya saing. Ia juga mengingatkan terkait sistem keamanan siber yang harus diperhatikan oleh BPRS dalam mengakses data Dukcapil.

Pembiayaan perumahan

Kompartemen BPRS Asbisindo juga menggandeng PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF untuk meningkatkan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan. Cahyo menyampaikan, kerja sama ini diharapkan bisa membantu meningkatkan portofolio pembiayaan KPR BPRS.

Menurut Cahyo, BPRS sudah memiliki produk pembiayaan perumahan, seperti pembiayaan akad murabahah untuk renovasi rumah. Akan tetapi, pada banyak kasus, pembiayaan itu tidak dimanfaatkan sesuai peruntukan.

Contohnya, dana tersebut akhirnya tidak digunakan untuk renovasi, tapi untuk pendidikan anak. Pembiayaan KPR dari BPRS juga banyak mengalami kendala pengawasan saat bekerja sama dengan pengembang atau nasabah yang tidak bertanggung jawab.

BPRS masih ragu untuk menyalurkan KPR karena risikonya cukup tinggi dari sisi pengelolaan keuangan, misalnya ketidaksesuaian margin, daya saing, serta pengelolaan likuiditas. "Banyak yang ragu karena marginnya seperti tidak bisa bersaing. Bank besar itu bisa memberikan (margin) hanya 5 persen. Ada juga mismatch likuiditas karena KPR itu tenornya biasanya panjang hingga ada yang 30 tahun," katanya.

Kerja sama dengan SMF dinilai bisa menjadi solusi untuk kendala tersebut. Menurut dia, SMF telah menawarkan kerangka kerja sama yang membuat margin KPR BPRS bisa kurang dari 5 persen.

Direktur SMF Heliantopo mengatakan, pangsa pembiayaan KPR sebanyak 80 persen dikuasai oleh 10 bank umum yang berskala besar. SMF yang berfokus pada pembiayaan perumahan berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan lembaga yang ingin menyalurkan KPR.

"Memang penyaluran KPR dari SMF ke BPR/BPRS itu belum banyak dan baru kita mulai di akhir tahun lalu," kata Heliantopo.

BPRS dengan keunggulannya di segmen menengah ke bawah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat. Menurut dia, BPRS juga tidak perlu khawatir kalah saing dengan bank-bank besar karena bisa berfokus pada pemenuhan target pasarnya sendiri. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat