JAKARTA — Badan usaha milik daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, sedang menjajaki rencana pembangunan pabrik minyak goreng dengan BUMD milik Provinsi Jawa Barat (PT Agro Jabar) dan milik Provinsi Jawa Tengah (PT Jateng Agro Berdikari).

"Penjajakan dengan Agro Jabar dan Agro Jateng itu adalah untuk membuat pabrik minyak goreng," kata Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (23/3).

Pamrihadi menjelaskan, niat tersebut bertujuan untuk menjaga ketahanan pangan demi terciptanya kemandirian pangan di Ibu Kota. Dia menyebut, Jakarta sudah mulai merintis kemandirian dengan stok beras yang cukup dengan menggandeng beberapa daerah lain. Padahal, Jakarta tak memiliki sawah dalam jumlah banyak untuk mencukupi kebutuhan beras masyarakat.

Menurut dia, sinergi antara tiga BUMD lebih karena pertimbangan sektor hilir. Pamrihadi menjelaskan, daya serap yang dimiliki dua provinsi tersebut relatif sama dengan Jakarta yang memiliki 10 juta penduduk. Sementara penduduk Jawa Barat sekitar 35 juta dan Jawa Tengah 30 juta.

"Poinnya adalah ketika kita memproduksi, market-nya atau pasarnya ada apa enggak? Sekarang pasarnya kan sudah digenggam nih, tinggal gimana kita memproduksinya," kata Pamrihadi.

Meski demikian, pihaknya menjelaskan, rencana pembangunan pabrik minyak goreng tersebut baru pembicaraan tahap awal. Baik mengenai bentuk kerja sama maupun calon lokasi pabrik yang memiliki tiga opsi, yakni di Jakarta, Surabaya, atau Kendal, masih perlu pembahasan lebih lanjut. Khusus di Jakarta, ia sudah memiliki pilihan lokasi pabrik dibangun di kawasan Marunda.

Pamrihadi menyebutkan, jika bentuknya hanya kerja sama operasional (KSO), bisa langsung dieksekusi dalam waktu yang relatif singkat. "Sementara jika diminta buat perusahaan patungan (joint venture) atau anak perusahaan, tentu saja butuh verifikasi lebih lama karena ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk membuat joint venture," ujar Pamrihadi. Dia pun berharap, rencana itu bisa terealisasi pada 2023.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengkritik ide PT Food Station Tjipinang Jaya yang ingin membuat pabrik minyak goreng patungan dengan dua BUMD lainnya. Menurut Gembong, wacana tersebut tanpa melalui kajian jelas dan penghitungan matang terkait pembentukan sentra bisnis barunya.

"Kalau mau bangun itu perlu ada kajian. Kalau mau menguntungkan atau bicara profit kan harus dilihat lebih jauh," kata Gembong.

Menurut dia, rencana pembangunan pabrik harus berdasarkan keuntungan jangka panjang. Pihaknya menolak wacana itu jika didasarkan alasan kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini. "Jangan karena ada kelangkaan terus bangun pabrik. Harus lihat kajian matang," kata Gembong.

Jika memang BUMD DKI tersebut memiliki kajian bakal mendapatkan keuntungan dalam jangka panjang, Gembong siap memberi dukungan pendirian pabrik minyak goreng. Namun, pihaknya perlu meminta lebih dulu kajian berbasis data yang digunakan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk membangun pabrik. "Kalau untuk kelangkaan minyak kan berarti sesaat. Dan kalau kelangkaan selesai diatasi, apa mau berhenti operasionalnya?" kata Gembong.

Antre

Ratusan warga mengantre minyak goreng murah dalam operasi pasar yang digelar di halaman kantor Kelurahan Ciracas, Jakarta Timur (Jaktim), Rabu. Lurah Ciracas Rikia Marwan menerangkan, operasi pasar juga menyediakan beberapa produk sembako, seperti beras, daging sapi, daging ayam, terigu, hingga gula. "Untuk minyak goreng curah disediakan sebanyak 4.000 liter. Maksimal pembelian seorang warga 10 liter," kata Rikia saat ditemui di lokasi.

Minyak goreng curah itu dijual seharga Rp 14 ribu per kilogram sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Kementerian Perdagangan. Rikia menyebut, pasar murah merupakan hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Jaktim dan perusahaan swasta.

Dia menjelaskan, untuk daging sapi, ayam, terigu, dan gula disediakan PT Food Station Tjipinang Jaya. Sedangkan, beras dipasok melalui Badan Urusan Logistik (Bulog) Jakarta. "Kita juga bekerja sama dengan sejumlah minimarket. Untuk pembelian warga tidak menggunakan sistem kupon, hanya nomor antrean. Ini hanya digelar Rabu ini," ujar Rikia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat