JAKARTA -- Lembaga keuangan syariah (LKS) dinilai lebih maju dalam penerapan keuangan berkelanjutan dibandingkan lembaga konvensional. Direktur Pusat Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Indonesia, Rahmatina Awaliah Kasri, menyampaikan, konsep keuangan yang fokus pada prinsip environment, social, dan governance (ESG) memiliki semangat dan kesamaan dengan konsep keuangan syariah.

"Pelaksanaan ESG oleh LKS di Indonesia sudah dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti pembentukan peta jalan dan regulasi, komitmen perusahaan, produk, dan program yang sesuai," ujarnya dalam Webinar Kesiapan Industri Jasa Keuangan Syariah dalam Mendukung Keuangan Berkelanjutan yang digelar OJK Institute, Kamis (17/3).

Secara global, adanya korelasi positif tersebut membuat LKS memiliki skor ESG yang secara rata-rata lebih tinggi enam persen dibandingkan perusahaan nonsyariah. Ini karena kriteria keuangan yang diterapkan dalam pengawasan syariah telah sesuai dengan prinsip ESG.

Untuk sektor nonkeuangan, selisihnya bahkan naik menjadi 10 persen. Skor ESG untuk perusahaan sesuai syariah berkisar tiga persen lebih tinggi untuk aspek tata kelola, 7,3 persen lebih tinggi untuk aspek lingkungan, dan tujuh persen lebih tinggi untuk aspek sosial.

"Kepopuleran ekonomi dan keuangan syariah bisa digunakan untuk mempromosikan konsep dan praktik ESG," katanya.

Rahmatina mengatakan, ESG memiliki peluang besar untuk diterapkan pada LKS di Indonesia. Konsep ESG juga dapat memberikan korelasi positif pada keuntungan perusahaan.

Menurut studi Oxford Sustainable Finance Group 2020, implementasi ESG mampu meningkatkan kinerja bisnis perusahaan hingga 88 persen. Selain itu, implementasi ESG juga membuat harga saham emiten tumbuh sebesar 80 persen.

Meski demikian, tetap ada tantangan dalam penerapan ESG. Hal itu, antara lain, biaya yang lebih mahal, keterbatasan produk, regulasi dan insentif, kapasitas dan sumber daya, serta permintaannya yang masih rendah.

"Pemberian insentif kepada perusahaan yang menerapkan ESG ini sangat diperlukan, misalnya, dengan keringanan pajak, apresiasi, dan melakukan penyelarasan dengan kinerja perusahaan," katanya.

Ia mengatakan, diperlukan inisiatif dan strategi yang tepat untuk mendorong pelaksanaan ESG, khususnya di LKS. Dia menilai, dukungan itu bisa berupa regulasi untuk meningkatkan transparansi dan adopsi, insentif, inovasi melalui riset dan kolaborasi, serta peningkatan literasi.

Di Indonesia, instrumen keuangan berkelanjutan terus berkembang. Penerbitan obligasi hijau telah mencapai 2,26 miliar dolar AS, pembiayaan berkelanjutan sebesar 55,9 miliar dolar AS, dan blended finance sebesar 3,27 miliar dolar AS.

Principal Investment Officer IDB Group, Muhammad Adnan Hasan, mengatakan, produk-produk ESG kini semakin banyak diburu oleh para investor global. Ini membuat penerbitan produk terkait ESG meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Dia memproyeksikan, investasi hijau tahunan akan mencapai satu triliun dolar AS untuk pertama kalinya pada 2021. Per 2020, investasi hijau tercatat 732,1 miliar dolar AS.

Pada 2019, instrumen sukuk hijau telah mencapai 4,4 miliar dolar AS yang diluncurkan Indonesia dan sejumlah negara Timur Tengah. Menurutnya, ada banyak inisiatif peluncuran produk investasi berkelanjutan, khususnya untuk mendorong masa pemulihan pandemi.

"Di Indonesia, ini bisa digunakan untuk proyek Ibu Kota Negara baru yang akan mengusung konsep berkelanjutan. Maka, produk pendanaannya harus sesuai," katanya.

Per Juni 2021, Indonesia menyumbang 23,11 persen penerbitan sukuk global. Pada 2019, Indonesia dan Dubai Holding Group Majid Al Futtaim mengeluarkan sukuk hijau pertama dengan total dua miliar dolar AS. Pada Juni 2020, Indonesia juga meluncurkan kembali sukuk hijau sebesar 750 juta dolar AS untuk penanganan pandemi. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat