JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mempertanyakan kapasitas Menko Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan membicarakan penundaan Pemilu 2024. Seorang pembantu presiden sebaiknya fokus pada tugas sesuai mandat yang diberikan. 

"Menurut saya Pak Luhut harus melakukan klarifikasi, beliau berbicara dalam kapasitas apa? Karena kalau berbicara politik, hukum dan keamanan itu kan ranah Menko Polhukam. Kalau berbicara politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu Mendagri," kata Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Senin (14/3).

Hasto meminta Luhut bisa menjelaskan pernyataannya tersebut. Apalagi, pernyataan Luhut berbeda dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. "Beliau harus mempertanggungjawabkan pernyataan itu secara akademis agar ini tidak membelah. Karena menjadi seorang pembantu presiden itu harus fokus pada tugasnya, sesuai mandat yang diberikan," ujar Hasto.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan usai memenuhi undangan pemeriksaan sebagai pelapor di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (27/9/2021). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Beberapa waktu lalu, Mahfud menyatakan bahwa pemerintah tidak pernah membahas penundaan pemilu. Namun pekan lalu, Luhut menyatakan, ada big data yang berisikan percakapan 110 juta orang di media sosial yang mendukung usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

PDIP mengimbau agar sebaiknya para pembantu presiden tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. “Tidak boleh ada menteri yang punya pendapat yang berbeda,” kata dia.

Menurut Hasto, Presiden Joko Widodo telah beberapa kali menegaskan taat pada konstitusi. Pemerintah juga telah menyepakati pemilu digelar pada 2024. "Presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional," ujar Hasto.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Nasdem Ahmad M Ali meminta semua masyarakat, pejabat negara, hingga pimpinan partai politik menghentikan pembahasan wacana penundaan Pemilu 2024 hingga perpanjangan masa jabatan presiden karena melanggar UUD 1945. Sebaiknya, kata Ahmad Ali, pemerintah fokus mengatasi permasalahan yang dihadapi negara dan dialami masyarakat ketimbang berputar-putar membahas wacana menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.

Di tengah perdebatan tentang wacana penundaan pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terpilih untuk periode masa jabatan 2022-2027 bertemu dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. Muhaimin merupakan salah satu ketua umum yang mengusulkan penundaan pemilu.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengatakan, pertemuan sangat mengejutkan sekaligus memalukan. “Satu, tidak jelas alasan rasional dan etika yang mendasari pertemuan tersebut," kata Ray.

Ia mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan pemilihan anggota penyelenggara pemilu periode 2022-2027 ini dikritik masyarakat atas asas transparansi. Pertemuan seperti ini dapat menambah timbunan kecurigaan publik atas independensi penyelenggara pemilu. 

Anggota KPU dan Bawaslu terpilih periode masa jabatan 2022-2027 bertemu dengan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar. - (Instagram )

SHARE    

Menurut anggota KPU terpilih, Hasyim Asy'ari, pertemuan dengan ketua umum PKB itu atas undangan pimpinan DPR. Pimpinan DPR lainnya yang juga berkesempatan menemui jajaran anggota KPU-Bawaslu terpilih adalah Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. 

Hasyim menyebutkan, topik yang disampaikan dalam audiensi agar para anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 bekerja berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Pemilu. Dalam audiensi juga dipesankan agar KPU dan Bawaslu bekerja secara profesional, mandiri, akuntabel, dan transparan. 

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid membantah ada pembahasan soal penundaan pemilu dalam pertemuan tersebut. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga meminta agar pertemuan itu tidak dipermasalahkan.

Sebab, pertemuan tersebut tidak hanya dilakukan kepada Muhaimin, tetapi juga kepada pimpinan DPR lainnya. “Ke tempat saya dulu sebelum ke Cak Imin justru,sehingga saya pikir itu tidak perlu dijadikan polemik," kata Dasco.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat