Prajurit Raider TNI yang anak diberangkatkan ke Papua mengikuti apel pemberangkatan disamping Kapal TNI AL di Pelabuhan Umum Krung Geukuh, Aceh Utara, Aceh, Rabu (23/2/2022). | ANTARA FOTO/Rahmad/hp.

Nasional

12 Mar 2022, 03:45 WIB

Wapres: Aparat Defensif di Papua

Unjuk rasa menolak pemekaran Papua di Jakarta berujung penangkapan.

JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengaku pemerintah mengutamakan pendekatan kesejahteraan dalam penanganan masalah Papua. Sedangkan, masalah pengamanan, kata Wapres, pemerintah saat ini memilih pada tahap defensif atau bertahan, tidak ofensif.

"Tapi defensif yang dinamis, tidak statis, yang kita harus pentingkan bagaimana tidak ada korban, tidak ofensif tapi tidak terjadi korban, ini kita lakukan langkah-langkah perlindungan terhadap masyarakat supaya tidak terjadi lagi (korban)," ujar Wapres saat di sela kunjungan ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jumat (11/3).

Dalam beberapa waktu terakhir, intensitas serangan teroris Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) makin masif. Serangan KKB dalam dua pekan terakhir lebih banyak menyasar pekerja di Papua.

Terbaru, KKB menyerang seorang pedulang emas hingga tewas di Kabupaten Yahukimo pada Senin (7/3) dan seorang tukang bangunan sehingga mengalami luka di bagian leher di Kabupaten Intan Jaya pada Selasa (8/3). Bahkan, serangan KKB menewaskan delapan pegawai PT Palapa Ring Timur Telematika di Tower B3 Kampung Jenggeran, distrik Beoga, kabupaten Puncak, provinsi Papua pada 2 Maret 2022.

Wapres menuturkan, pemerintah berupaya terus melakukan dialog dengan seluruh elemen di Papua atau lokal mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, pimpinan daerah, para pemuda maupun tokoh perempuan. 

"Kita sudah dialog dengan local champion dengan semua kalangan kita dialog untuk menyelesaikan permasalahan, bagi kita adalah kesejahteraan bagaimana agar masyarakat papua sejahtera dan langkah kedua bagaimana masyarakat aman, tidak terjadi lagi seperti kemarin itu," katanya.

Terkait serangan KKB yang menyasar pekerja dalam beberapa waktu terakhir, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengingatkan jajarannya untuk mengawal pembangunan di Papua secara proporsional. Mengedepankan dialog dan humanis kepada masyarakat, tapi tegas terhadap kelompok yang mengganggu keamanan dan ketertiban.

"Personel Polri yang melakukan operasi di Papua tentunya harus mengedepankan dialog dan humanis kepada masyarakat," kata Sigit.

Kapolri mengakui ada pihak yang masih melakukan gangguan keamanan terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Papua. Gangguan ini dilakukan bersama propaganda yang memecah belah bangsa Indonesia.

Pihak-pihak tersebut dinilai menginginkan proses pembangunan Papua terhambat. Sigit mengatakan, Polri telah membuat pola operasi di Papua melalui Operasi Damai Cartenz dan Operasi Rasaka Cartenz.

photo
Para anggota kelompok separatis bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) di Kabupaten Puncak, Papua, Rabu (9/3/2022). - (Dok TPNPB)

"Saya harapkan ke depan Polri meminimalkan, jangan sampai lagi muncul korban, baik muncul dari personel maupun masyarakat kecil," tegasnya.

Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Mayjen TNI Widi Prasetijono menegaskan, belum ada penambahan personel Kopassus ke Papua. "Sementara ini belum ada (penambahan personel). Tapi, kami menunggu petunjuk dari Panglima TNI Jenderal TNI Andika selaku pengguna pasukan TNI," kata Widi.

Sementara, KKB pelaku penyerangan terhadap pekerja proyek pembangunan rumah bantuan sosial di di Kampung Kumbalagupa, Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, Papua, adalah anak buah dari Undius Kogoya. Serangan tersebut mengakibatkan Aris Kalan mengalami luka di bagian leher. 

Tolak pemekaran

Sementara, polisi menahan sejumlah peserta aksi unjuk rasa penolakan pemekaran Papua di dekat kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat pada Jumat (11/3) siang. Akibat kericuhan unjuk rasa tersebut, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon terluka.

"Benar ada anggota yang terluka. Sementara ada beberapa orang yang sedang kita bawa ke Polda Metro untuk dilakukan pemeriksaan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan saat dihubungi, Jumat (11/3). 

photo
Para mahasiswa peserta aksi penolakan pemekaran Papua saat diamankan di Mapolda Metro Jaya, Jumat (11/3/2022). - (Ali Mansur/Republika)

Namun, Zulpan belum membeberkan berapa peserta demo yang diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya. Setidaknya ada beberapa kendaraan yang membawa para peserta demo itu ke Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan sekitar pukul 14.00 WIB. "Jumlah pastinya nanti setelah mereka tiba di Polda ya saya infokan," kata Zulpan.

Sebelumnya, dalam aksi demonstrasi yang digelar para mahasiswa Papua di dekat kantor Kemendagri, demonstran nekat menerobos barikade aparat untuk merangsak kantor Kemendagri. Akibat kericuhan itu, Kasat Intel Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Ferikson Tampubolon terluka terkena pukulan. Menurut Kapolsek Sawah Besar Kompol Maulana Mukarom, anggota polisi tersebut mengalami luka robek di bagian kepala. 

Aksi unjuk rasa yang dilakukan puluhan mahasiswa itu merupakan buntut rencana pemerintah dalam hal ini Kemendagri melakukan pemekaran di Provinsi Papua menjadi enam wilayah administrasi. Rencananya akan ada enam provinsi yang diusulkan menjadi daerah otonomi baru itu.

Di antaranya Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dan Papua Tabi Saireri. Rencana itu mengacu pada pada Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 2 Tahun 2021. 

photo
Mahasiwa melakukan aksi di depan Perumas II Waena, Jalan Raya SPG Taruna Bakti, Kota Jayapura, Papua, Selasa (8/3/2022). Aksi menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tersebut dibubarkan polisi karena tidak memiliki izin. - (ANTARA FOTO/Gusti Tanati/wpa/tom.)

Pemerintah mengeklaim pemekaran bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat. Kemudian juga disebut dapat mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua atau OAP.

Di lain pihak, sebagian masyarakat Papua menolak karena rencana itu tak dibicarakan dengan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan perwakilan resmi masyarakat adat di Papua. Pemekaran juga disebut sebagai akal-akalan pusat memecah-belah Papua.

Dari pihak pengunjuk rasa, salah satu peserta aksi bernama Nico mengaku ada rekannya yang terluka akibat dipukul aparat. Setidaknya ada lima orang mengalami luka. Bahkan ada rekannya seorang perempuan sampai tidak sadarkan diri.

"Ada kawan yang dipukuli di wajah sampai darah, ada yang bajunya sampai robek. Lima orang terluka. Ada cewek dipukul sampai pingsan. Saat ini belum sadar," jelas Nico di Stadion Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (11/3).

Lanjut Nico, peserta aksi unjuk rasa menolak pemekaran provinsi Papua diikuti sekitar 104 mahasiswa Papua yang dibawa ke Polda Metro Jaya. Padahal, aksi unjuk rasa yang dilakukannya merupakan aksi damai. "Aksi kami aksi damai menolak pemekaran Papua," kata Nico. ';

Wapres: Tindak Tegas Spekulan Pangan

Kementan dan Kemendag menjamin stok bahan pokok aman menjelang Ramadhan.

SELENGKAPNYA

Kabar Duka dari Beoga Papua

Tiga pekerja yang wafat dan seorang yang masih hidup mendapatkan perlindungan program Jamsostek.

SELENGKAPNYA

KKB Papua Kembali Teror Pekerja

MRP menilai terjadi penyerobotan lahan demi kepentingan bisnis.

SELENGKAPNYA
×