NEW YORK -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres menyatakan prihatin atas langkah Rusia mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk yang dilakukan Senin (21/2). Sementara itu Dewan Keamanan PBB menggelar sidang khusus membahas Ukraina.

Guterres melalui juru bicaranya, Stéphane Dujarric, menyerukan "Penyelesaian damai pada konflik Ukraina timur, sesuai dengan Kesepakatan Minsk, sebagaimana yang didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2202 (2015)".

Menurut laman UN News pada Senin, Guterres bahkan menilai keputusan Rusia, "Sebuah pelanggaran terhadap integritas teritori dan kedaulatan Ukraina serta tidak sejalan dengan prinsip Piagam PBB."

Guterres juga mendesak seluruh pihak terkait untuk fokus pada upaya menghentikan semua bentuk permusuhan, serta melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil.

Sejalan dengan resolusi Majelis Umum PBB, kata Dujarric, maka PBB mendukung sepenuhnya kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritori Ukraina, sesuai dengan batas wilayah yang diakui secara internasional. Pernyatan ini menyiratkan menampik pengakuan kemerdekaan Donetsk dan Luhansk, yang secara resmi masih bagian Ukraina timur.

Sidang DK PBB

DK PBB yang beranggotakan 15 kursi, menggelar sidang pada Senin malam. Uniknya, saat ini Rusia menjadi presiden DK PBB sehingga mereka bertugas mengatur jadwal sidang tersebut.

"Risiko terjadinya konflik besar amat nyata dan harus dicegah dengan cara apapun," kata Assisten Sekjen PBB Urusan Politik dan Perdamaian Rosemary A. DiCarlo dalam sidang, dikutip laman UN News.

DiCario mengingatkan, kondisi kritis dalam waktu beberapa jam dan hari mendatang. Ia juga menyebutkan, langkah Rusia mengakui kemerdekaan Donetsk dan Luhansk melanggar kedaulatan Ukraina. Dampaknya dapat dirasakan di kawasan dan global.

"Kami juga menyesalkan perintah pengerahan pasukan Rusia ke Ukraina timur, yang dilaporkan sebagai 'pasukan penjaga perdamaian'," katanya.

DiCarlo juga menyoroti keputusan untuk memerintahkan "evakuasi massal warga sipil Donetsk dan Luhansk ke dalam Federasi Rusia." Ia mengutip misi pemantau Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) pada 18-20 Februari. Menurutnya, adan 3.231 pelanggaran gencatan senjata di Donbas, 1.073 pelanggaran di Luhansk, 2.158 pelanggatan di Donetsk.   

Ia mengakui, PBB tidak bisa memverifikasi klaim yang dilakukan berbagai pihak berbeda. Namun, ia khawatir akan laporan korban sipil, aksi yang membidik infrastruktur sipil, dan evakuasi yang terus berlanjut.

Sementara Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergei Kislitsa menyebut Rusia adalah virus karena telah memercikkan perang dan kerusuhan selama delapan tahun. "PBB sakit. Itu kenyataan. Karena diserang oleh virus yang disebarkan Kremlin," katanya.

Kislitsa menegaskan, wilayah Ukraina adalah sesuai kesepakatan yang diakui secara internasional. Batasan itu, "Tidak akan berubah terlepas dari pernyataan dan tindakan Federasi Rusia," ujarnya.

Sementara Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzya mengatakan, setelah sejumlah pernyataan yang sangat emosional, penilaian menyudutkan, dan ksimpulan yang terlalu jauh, ia tidak akan bereaksi. Ia mengaku, "akan berkonsentrasi bagaimana mencegah perang."

Ia menyerukan rekan-rekannya di Barat untuk "Menggunakan akal sehat, mengenyampingkan emosi mereka, dan tidak membuat situasi memburuk.".

Secara keseluruhan, Rusia tidak mendapat dukungan dalam sidang ini. Bahkan Cina sebagai sekutu dekat Rusia pun mendesak jalur diplomasi.  

"Seluruh pihak harus menahan diri dan menghindari tindakan apapun yang meningkatkan ketegangan," kata Duta Besar Cina untuk PBB Zhang Jun dalam pernyataan singkat, tanpa menyinggung keputusan Rusia mengakui Donetsk dan Luhansk. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat