BEIJING – Pemerintah Cina dilaporkan telah mengizinkan Komisioner Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (HAM), Michelle Bachelet, untuk mengunjungi Xinjiang. Beijing mempersilakan Bachelet untuk berkunjung setelah penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin Beijing yang digelar 4-20 Februari mendatang.

South China Morning Post atau SCMP, mengutip beberapa sumber pada Kamis (27/1), melaporkan, Cina meminta kunjungan ke Xinjiang diizinkan dengan syarat kegiatan itu harus “bersahabat”. Menurut Cina, kunjungan itu jangan dibingkai sebagai penyelidikan. Cina juga meminta kantor Bachelet tidak memublikasikan laporan tentang situasi di Xinjiang.

Dewan HAM PBB memulai sidang lima pekan pada 28 Februari. Menurut para diplomat dan aktivis, jendela diplomasi bagi Bachelet telah tertutup. Apalagi, mengingat jadwal kunjungan yang ditetapkan Pemerintah Cina.

Bachelet telah meminta untuk bernegosiasi dengan Cina sejak September 2018. Ia meminta untuk dapat berkunjung ke Xinjiang, tapi tak jua diizinkan. Sementara terkait laporan SCMP, Bachelet masih belum berkomentar ketika dihubungi Reuters.

Seorang diplomat Barat mengaku ragu akan laporan SCMP. Menurut dia, Bachelet dan Cina masih belum sepakat mengenai syarat yang diajukan. Bachelet misalnya, meminta akses kepada siapa pun secara bebas dan tak ada pembungkaman.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Zhao Lijian, mengatakan, Bachelet telah diundang ke Xinjiang sejak lama. Undangan itu adalah wujud sikap timbal balik dan kerja sama. Zhao mengatakan, Cina menentang "manipulasi politik" apa pun terkait kunjungan Bachelet.

Merespons kabar SCMP, Direktur Human Rights Watch untuk Cina, Sophie Richardson, berharap Bachelet tidak terkecoh oleh Beijing.

“Tidak seorang pun, terutama diplomat HAM terkemuka dunia, harus tertipu oleh upaya Pemerintah Cina untuk mengalihkan perhatian dari kejahatannya terhadap kemanusiaan, yang menargetkan (etnis) Uighur dan komunitas Turk lainnya,” kata Richardson.

Sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Australia, Jepang, dan Denmark diketahui telah memutuskan untuk melakukan boikot diplomatik terhadap penyelenggaraan Olimpiade Musim Dingin Beijing.

Dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan Cina, termasuk terhadap Muslim Uighur, menjadi landasan mereka mengambil keputusan itu. Namun, negara-negara terkait tetap mengizinkan para atletnya untuk berpartisipasi dalam ajang olahraga tersebut.

Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar Cina, Jakarta, Jumat (14/1/2022). Mereka meminta negara-negara di dunia memboikot Olimpiade musim dingin Beijing 2022 terkait kekerasan terhadap Muslim Uighur  di Xinjiang. - (AP/Tatan Syuflana)

SHARE    

Cina telah mengecam aksi boikot diplomatik itu. Cina menilai, olimpiade seharusnya tidak dimanfaatkan untuk panggung politik.

Cina konsisten membantah laporan yang menyebut ada pelanggaran HAM sistematis di Xinjiang, termasuk penahanan lebih dari 1 juta masyarakat Uighur. Namun, Beijing tak menampik tentang adanya kamp-kamp yang disebut mereka sebagai pusat-pusat pendidikan kejuruan di Xinjiang.

Menurut Cina, pusat-pusat itu sengaja didirikan untuk memberi pelatihan keterampilan dan keahlian kepada warga Uighur dan etnis minoritas lainnya. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sehingga angka pengangguran di Xinjiang dapat berkurang.

Anggota parlemen AS mendesak Dewan HAM PBB merilis laporan tentang kondisi Cina sebelum Olimpiade Musim Dingin. Setelah berbulan-bulan penundaan, pada Desember juru bicara Bachelet mengatakan dalam briefing di Jenewa, bahwa laporan itu merupakan tahap akhir. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat