JAKARTA – Tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia diperkirakan akan terus terjadi dan mencapai puncak pada akhir Februari hingga awal Maret 2022. Berbagai rumah sakit (RS) mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menghadapi gelombang ketiga Covid-19 yang disebabkan varian omikron, termasuk mempersiapkan tenaga kesehatan (nakes).

Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Bambang Wibowo mengatakan, Persi mengeluarkan imbauan kepada rumah sakit untuk mempersiapkan pelayanan, sarana prasarana, serta fasilitas dan sumber daya manusia (SDM). “Kami mengantisipasi lonjakan kasus adanya varian baru dengan memperbaiki sistem pelayanan dengan memperhatikan pelaksanaan PPI (pencegahan pengendalian infeksi) lebih ketat dan optimal,” kata dia, Kamis (27/1).

Angka kasus yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia pada Kamis (27/1) dilaporkan sebanyak 8.077 kasus. Dari penambahan itu, DKI Jakarta jadi penyumbang tertinggi sebanyak 4.149 kasus atau lebih dari separuh. Kenaikan kasus baru ini merupakan implikasi dari peningkatan kasus omikron di Indonesia.

Kesiapan rumah sakit dan nakes menjadi hal krusial dalam menghadapi kemungkinan lonjakan kasus. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah menyatakan, siap membantu pemerintah menghadapi lonjakan. Untuk saat ini, kata dia, tingkat hospitalisasinya masih rendah walaupun kasus bertambah dengan cepat. “Sudah lebih siap dari sebelumnya dan saat ini rumah sakit masih berjalan normal,” kata Harif.

Grafik Kasus Aktif, Kasus Sembuh dan Kasus Meninggal per Provinsi (Update per 27 Januari 2022) - (covid19.go.id)

SHARE    

Seandainya ada peningkatan tajam hunian di rumah sakit, kata Harif, baik pelayanan di rumah sakit dan kesiagaan para nakes sudah lebih siap lantaran adanya pengalaman saat menghadapi varian delta pada tahun lalu. Perihal jumlah nakes, khususnya perawat yang disiapkan untuk menghadapi lonjakan kasus Covid-19, saat ini sedang dikoordinasikan dengan PPSDM Kementerian Kesehatan.

Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) juga telah melakukan berbagai antisipasi. Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum RSHS, Muhammad Kamaruzzaman, mengatakan, hingga saat ini RSHS belum menerima pasien dengan varian omikron.

Namun, RSHS sudah melakukan kesiapan, baik dari sarana dan prasarana yang ada maupun SDM-nya. “Terkait dengan sarana dan prasarana tentunya kami sudah menyiapkan layout seperti pada saat terjadi lonjakan varian delta di bulan Juli Agustus 2021,” ujar dia.

Sejumlah rumah sakit di Kabupaten Garut, Jawa Barat, juga melakukan hal yang sama. Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD dr Slamet Kabupaten Garut, Zaini Abdillah, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sumber daya kesehatan sebagai langkah antisipasi lonjakan kasus omikron dalam beberapa bulan ke depan. “Salah satunya terkait dengan ruang isolasi,” kata dia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, saat ini total 70.641 tempat tidur telah disiapkan untuk pasien Covid-19. Per Rabu (26/1), total tempat tidur yang terpakai sebanyak 7.688. Sementara, ruang ICU terpakai sebanyak 432.

Artinya, dari 70.641 tempat yang siap pakai, sejauh ini terpakai belum sampai 10 persen. Bahkan, kata Budi, bila nantinya ada lonjakan kasus, kapasitas maksimal yang tersedia sekitar 120 ribu hingga 130 ribu tempat tidur perawatan.

Tenaga kesehatan memberi laporan kepada petugas yang berjaga sebelum memasuki Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Senin (10/1/2022). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Belum divaksin

Menkes Budi menambahkan, jumlah pasien yang meninggal terkonfirmasi varian omikron kini bertambah menjadi tiga orang. Dari tiga pasien yang meninggal, satu pasien diketahui belum sama sekali menerima vaksin Covid-19.

Jika dilihat dari usia, ketiga pasien meninggal berusia 64 tahun, 54 tahun, dan 78 tahun. Hingga Kamis (27/1), total pasien yang terkonfirmasi omikron sebanyak 1.988 orang. Dari jumlah tersebut, 854 orang membutuhkan perawatan.

“Perlu kita prioritaskan lansia-lansia itu untuk divaksinasi dahulu. Dan kalau ada lansia komorbid yang kena Covid-19, diprioritaskan dikirim ke rumah sakit,” ujar dia. 

Menurut Menkes, untuk pasien tanpa gejala atau gejala ringan disarankan menjalani perawatan di rumah atau isolasi mandiri. Bila tempat tinggal tidak memadai untuk isoman, maka akan diarahkan untuk menjalani isolasi terpusat.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jika dibandingkan kenaikan kasus akibat varian delta pada Juli 2021, jumlah kasus omikron masih jauh di bawah delta. Kenaikan pada satu pekan terakhir sebesar 14.729 kasus. Sedangkan puncak varian delta pada pertengahan tahun lalu mencapai 350.273 kasus dalam satu pekan.

Kendati demikian, Wiku memastikan, tren kenaikan Covid-19 saat ini menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah menyediakan stok obat-obatan dan oksigen dengan mendatangkan oksigen konsentrator yang akan dikirimkan ke seluruh rumah sakit di Indonesia. 

Satgas juga meminta pemerintah daerah yang wilayahnya terjadi peningkatan kasus untuk memperketat implementasi protokol kesehatan dan menekan mobilitas ke daerah lain guna mencegah transmisi antardaerah. Terutama pada tiga provinsi dengan penyumbang kasus terbanyak yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, mengatakan, ada peningkatan keterisian BOR isolasi rujukan di DKI yang kini mencapai 45 persen. Hal serupa, kata dia, juga berlaku untuk keterisian ICU di DKI yang kini ada di angka 14 persen.

“Masih (aman). Jadi tentu keterisian isolasi itu seperti dulu kan juga selalu dipertahankan berusaha di angka 60-70 persen,” kata Dwi.

Dwi menambahkan, angka yang ada hingga hari ini masih dirasa bisa diatur dengan baik. Dia menilai, pengendalian ruang BOR dan ICU itu masih dalam lingkup pemantauan yang memerlukan perawatan. Pemprov DKI akan menambah tempat tidur bagi pasien Covid-19 jika memang dirasa perlu. 

Terapkan WFH

Satgas Penanganan Covid-19 mendorong perkantoran non-esensial dapat mempertimbangkan untuk menerapkan bekerja dari rumah (WFH) bagi para karyawannya. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito mengatakan, langkah ini perlu dilakukan seiring dengan kembali melonjaknya kasus Covid-19.

Foto udara suasana Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Jumat (14/1/2022). Berdasarkan data RSDC Wisma Atlet pada Jumat (14/1/2022), pasien Covid-19 yang dirawat mengalami kenaikan dari sebelumnya 2.300 pasien bertambah 80 orang menjadi 2.380 pasien. - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.)

SHARE    

Wiku mengatakan, kebijakan WFH perkantoran bisa mengurangi mobilitas masyarakat dan mencegah kasus Covid-19 terus bertambah. Dia mengingatkan, Covid-19 memiliki risiko lebih besar bagi tenaga kesehatan yang bekerja langsung menangani pasien Covid-19 serta pekerjaan sektor esensial, yang bekerja di institusi penanganan Covid-19.

"Pun juga bagi mereka yang akibat tuntutan situasi ataupun profesi memiliki intensitas mobilitas dan interaksi yang tinggi," kata Wiku dalam konferensi pers, Kamis (27/1). 

Wiku mengingatkan semua pihak untuk terus waspada dan melakukan proteksi penuh dari penularan Covid-19. Sebab, Covid-19 bisa menginfeksi siapa pun tanpa pandang bulu. "Selama status pandemi belum berubah menjadi endemi maka kita harus tetap waspada, dan menerapkan proteksi penuh terhadap diri kita," kata Wiku.

Ia juga meminta masyarakat untuk benar-benar disiplin menjalankan protokol kesehatan mulai dari menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak. "Pergi ke tempat kerumunan menjadi hal-hal kecil yang penting untuk ditahan, untuk tidak pergi ke kerumunan menjadi hal yang penting untuk membantu agar kasus segera turun," kata Wiku.

Pesan serupa disampaikan Perkumpulan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB). PDIB mengimbau masyarakat untuk menjauhi kerumunan demi mengendalikan kasus Covid-19 di Indonesia yang belakangan kembali melonjak.

"Kalau tidak mendesak dan penting, jauhi tempat-tempat yang menyebabkan kerumunan atau situasi dengan tingkat kontak jarak dekat dalam kondisi aktivitas masyarakat yang ramai," kata Ketua Umum PDIB, James Allan Rarung, di Jakarta, Kamis.

Menjauhi kerumunan, menurut dia, merupakan bagian penting dari penerapan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di tengah masyarakat. Selain itu, dia mengatakan, memakai masker dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir juga harus konsisten diterapkan, untuk meningkatkan perlindungan diri dari serangan virus.

Dia mengingatkan kasus Covid-19 sedang meningkat belakangan ini. Pada 27 Januari, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah 8.077 orang, sementara pada 26 Januari bertambah 7.010 orang, dan pada 25 Januari bertambah 4.878 orang.

Dalam menangani masalah peningkatan kasus Covid-19 tersebut, James juga menekankan pentingnya masyarakat untuk melalukan vaksinasi, termasuk vaksinasi penguat.  Warga juga harus bergerak cepat jika terdapat gejala yang mulai memberat. Masyarakat diharapkan dapat segera memeriksakan diri kepada dokter atau di fasilitas kesehatan terdekat.

Adapun dari sisi pemerintah, James berharap para pembuat kebijakan bisa memperketat pengawasan karantina dari para pelaku perjalanan luar negeri. Hal ini karena banyak ditemukan kasus omikron dari pelaku perjalanan luar negeri.

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjalani karantina di Gedung Asrama Haji Batam, Kepulauan Riau, Senin (17/1/2022). Sebanyak 355 PMI dari Malaysia dan Singapura menjalani karantina Covid-19 di Asrama Haji. - (ANTARA FOTO/Teguh Prihatna)

SHARE    

"Jangan sampai ada oknum-oknum yang 'lolos', dan belum benar-benar terbebas dari infeksi, kemudian sudah berbaur dan berinteraksi dengan masyarakat," ujarnya.

Masyarakat, menurut dia, juga diharapkan ikut serta secara aktif memberikan sosialisasi dan informasi yang benar tentang Covid-19. James pun berharap pemerintah dapat tetap tegas dalam melakukan semua aturan tentang penanganan Covid-19.

"Karena yang paling penting adalah bagaimana penerapan di lapangan, termasuk pengawasan dan evaluasi terus-menerus," katanya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan, kembali memberlakukan WFH bagi pegawai sebanyak 25 persen di tengah kenaikan kasus varian omikron. Pemberlakuan WFH turut didorong di perusahaan-perusahaan swasta di Kota Bandung.

"Sudah ada surat edaran 25 persen WFH dari pekan ini," ujar Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Rabu (26/1).

Ia menuturkan, kebijakan WFH untuk pegawai sudah berlaku sejak 24 Januari. Pelaksanaan WFH diserahkan kepada masing-masing instansi untuk menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Pelaksanaan WFH di sektor swasta dapat dilakukan setelah peraturan wali kota Bandung telah turun. 

"Swasta kita dorong juga (WFH) dari satgas mengirimkan surat. Berdasarkan hasil ratas nanti ada peraturan wali kota. Kita sosialisasikan juga untuk dilakukan karena berlaku di semua perkantoran," katanya. 

Di samping WFH, ia mengaku, sudah menginstruksikan jajaran kewilayahan untuk menyiapkan tempat isolasi mandiri. Sebanyak 30 kecamatan diklaim telah memiliki tempat isolasi mandiri. "Kita minta teman-teman kewilayahan menyiapkan tempat isolasi mandiri, alhamdulillah di 30 kecamatan siap meskipun mudah-mudahan gak terpakai," katanya. 

Yana mengatakan, gejala penderita omikron relatif ringan sehingga apabila terdapat warga yang terpapar dapat menjalani isolasi mandiri dan tidak ke rumah sakit. Hal itu dilakukan agar rumah sakit tidak mengalami kelebihan kapasitas. 

"Sesuai arahan pusat, omikron relatif gejala ringan sehingga diharapkan, gak semua dilarikan ke rumah sakit, membebani rumah sakit BOR menjadi tinggi. Faktanya, yang enam (terpapar omikron) ini gejala ringan," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat