JAKARTA—Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, kasus Garuda Indonesia bukan sekadar pesawat, melainkan ekosistem. "Jadi, ini bukan sekadar pesawat, tapi ini ekosistem," ujar Erick Thohir saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, Rabu (26/1).

Menteri BUMN mendorong kasus Garuda Indonesia ini untuk dituntaskan. Menurut dia, tidak mungkin membeli atau menyewa pesawat tanpa rencana bisnis dan tanpa ada hitungan rute penerbangan.

Erick menilai, tidak adanya perhitungan tersebut pada akhirnya Garuda membayar biaya sewa pesawat kepada pemberi sewa atau lessor pesawat termahal di dunia sampai dengan 28 persen dibandingkan lessor pesawat maskapai-maskapai lain yang hanya 8 persen.

"Jadi, ada sistem dan ada solusi supaya Garuda ke depan tidak lagi mengulangi kasus serupa, karena tidak ada tata kelola akhirnya juga kerugiannya berdampak kepada rakyat, yakni tiket mahal. Hal ini dikarenakan terjadi monopoli tiket," kata Erick Thohir.

Erick telah menyerahkan bukti-bukti dari hasil audit investigasi BPKP kepada Kejaksaan Agung terkait pengadaan pesawat ATR 72-600 yang dilakukan Garuda Indonesia. Proyek pengadaan pesawat ATR 72-600 melalui leasing merupakan pengembangan kasus lama yang terjadi pada era mantan direktur utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar.

Dalam laporannya kepada Kejaksaan Agung, Erick juga menyampaikan tentang rencana pemerintah yang ingin melakukan restrukturisasi untuk menyelamatkan Garuda Indonesia.

Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) memberikan keterangan pers di Gedung Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (11/1/2022). Kedatangan Menteri BUMN ke Kejaksaan Agung tersebut dalam rangka melaporkan beberapa kasus terkait maskapai Garuda Indonesia. - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE     

Kejaksaan Agung (Kejakgung) kembali memeriksa pejabat tinggi di PT Garuda Indonesia (GIAA) pada Selasa (25/1). Pemeriksaan oleh tim Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut, lanjutan penyidikan dugaan korupsi pengadaan dan sewa pesawat oleh perusahaan maskapai penerbangan sipil milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung, Leonard Ebenezer Simanjuntak, mengatakan, empat pejabat tinggi GIAA yang diperiksa tersebut adalah, insial R, dan Capt AW, WW, serta AB. “Empat saksi tersebut diperiksa terkait mekanisme perencanaan dalam pengadaan dan pembayaran sewa pesawat udara,” ujar Ebenezer.

Ebenezer menolak menyebutkan identitas resmi dari para terperiksa tersebut. Namun, mengacu tangkapan layar monitor para terperiksa di Gedung Pidana Khusus (Pidsus) Kejakgung, saksi inisial R mengacu pada nama Reanindita. Nama tersebut diperiksa selaku Senior Manager di PT GIAA.

Sedangkan, Capt AW di tangkapan layar monitor terperiksa, mengacu pada nama Capt Agus Wahyudo. Ia diperiksa selaku Executive Project Manager di PT GIAA. 

Nama Capt Agus Wahyudo, juga pernah terlibat dalam skandal penerimaan suap di PT Garuda, yang pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selanjutnya, saksi WW, mengacu pada nama Widianto Wiriatmoko. Ia diperiksa selaku PV Strategis and Network Planning PT GIAA. Terakhir inisial AB, mengacu pada nama Albert Burhan. Penyidik memeriksanya selaku Vice President Bagian Treasury PT GIAA. 

Penyidikan dugaan korupsi di PT GIAA, dimulai sejak Rabu (19/1). Dalam kasus tersebut, Jampidsus Febrie Adriansyah pernah mengungkapkan, nilai kerugian negara mencapai Rp 3,7 triliun lebih. Febrie menerangkan, dugaan korupsi pada perusahaan maskapai penerbangan milik pemerintah tersebut, terjadi pada periode 2009-2014 dan sampai saat ini. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat