JAKARTA—Komisi II DPR menuturkan, pembahasan tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 akan digelar Maret 2022. Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang mengaku, pembahasan dilakukan setelah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang baru terpilih.

"Tahapan pemilu kita harapkan Komisioner KPU, Bawaslu yang baru terpilih sudah melakukan lanjutan pemaparannya pada bulan Maret 2022 setelah masa reses DPR," kata Junimart dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/1/).

Politikus PDIP itu berharap pada pembahasan tahapan Pemilu mendatang dengan pertimbangan pandemi Covid-19 dan dampaknya serta masa pemulihan ekonomi. Hal itulah yang membuat usulan masa kampanye pemilu disingkat menjadi 50 hingga 75 hari saja.

"Untuk masa kampanye Pemilu, KPU menyampaikan usulan selama 120 hari. Saya memberi masukan dipersingkat lagi menjadi 50 sampai 75 hari saja mengingat pandemi dan dampaknya, masa pemulihan ekonomi dan antisipasi polarisasi gesekan antara para pendukung," ujarnya.

Komisioner KPU, I Kade Dewa Wiarsa Raka Sandi, mengatakan, pihaknya segera menetapkan Surat Keputusan (SK) KPU tentang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu. Selanjutnya, KPU akan melakukan pencermatan kembali serta penyempurnaan draf PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Raka mengatakan usulan memperpendek durasi kampanye akan dikonsultasikan setelah rancangan PKPU selesai. "Selanjutnya dilakukan harmonisasi. Jika sudah final baru diundangkan," ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan menegaskan, pemerintah mendukung pelaksanaan tahapan persiapan pemilu yang akan disusun KPU. Kemendagri juga akan melakukan koordinasi dan komunikasi lebih intens dengan KPU-Bawaslu "Koordinasi dan komunikasi akan dibangun lebih intens, sehingga jika ada hal-hal yang perlu diselesaikan secara bersama, dapat segera dituntaskan," ujar Benny.

Ia menjelaskan, salah satu yakni penajaman jadwal masing-masing tahapan pemilu dengan mempertimbangkan berbagai aspek. "Sehingga setiap tahapan dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien," katanya.

Tiga periode

Kesepakatan jadwal Pemilu 2024 dinilai menepis wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode. "Artinya spekulasi-spekulasi yang selama ini yang dikhawatirkan kita dan presiden sudah secara otomatis batal," kata Ketua Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer kepada Republika.

Ketua KPU Ilham Saputra (kanan) menyampaikan paparan dengan didampingi Komisioner KPU Pramono Ubaid (kiri) dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Kemendagri, dan Bawaslu membahas penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/1/2022). - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.)

SHARE    

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komunitas Jokowi-Prabowo (JokPro) 2024, Timothy Ivan Triyono, menegaskan gagasan untuk mencalonkan pasangan Joko Widodo-Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 tetap akan disuarakan. "Hal ini juga mematahkan argumen atau opini yang menginginkan pemilu diundur menjadi tahun 2027, sehingga gagasan Jokowi-Prabowo 2024 menjadi realistis kembali," kata Timothy.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, juga mengatakan spekulasi penundaan pemilu atau wacana penambahan masa jabatan tiga periode berakhir. "Dengan adanya kepastian pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari 2024 kita sudah cepat mengakhiri spekulasi tentang tanggal pelaksanaan pemilu tersebut," kata Eddy. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat