JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) memastikan tidak akan menghentikan pemberangkatan jamaah umrah. Hal yang dilakukan saat ini adalah mengevaluasi sistem one gate policy (OGP) atau kebijakan satu pintu ketika diterapkan dalam empat pemberangkatan pada tanggal 8, 10, 12, dan 15 Januari 2022 lalu.

Pada Ahad (16/1), Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief mengatakan, penghentian sementara pemberangkatan jamaah umrah dilakukan untuk mengevaluasi OGP. Sistem OGP adalah pemberangkatan umrah satu pintu melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Seluruh jamaah umrah akan menjalani skrining kesehatan, termasuk tes PCR, dan pengecekan kelengkapan dokumen di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, sebelum pemberangkatan.

Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, ada kesalahan persepsi mengenai diksi “dihentikan”. Maksud dari kata itu adalah terkait dengan evaluasi terhadap kebijakan satu pintu, bukan berarti Kemenag menghentikan pemberangkatan umrah.

Menurut dia, ada kesalahan persepsi. Hal yang direncanakan akan dicabut atau dihentikan adalah kebijakan satu pintu, bukan pemberangkatan umrah.

“Bukan umrah yang diberhentikan, tapi one gate policy yang diberhentikan per tanggal 15 Januari. Kemarin Pak Dirjen (Penyelenggaraan Haji dan Umrah) mau mencabut pengaturan one gate policy itu. Tapi, saya minta ke Pak Dirjen tidak boleh diberhentikan, tetap one gate policy. Jangan sampai tiap daerah bisa terbang sendiri (memberangkatkan jamaah),” kata Menag Yaqut saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, di Jakarta, Senin (17/1).

Menag ingin kebijakan satu pintu atau OGP tetap berlaku. Ia memutuskan tak mencabut OGP karena melihat perkembangan kasus omikron cukup mengkhawatirkan, baik di Indonesia maupun di Arab Saudi. Bahkan, ada 11 anggota tim advance atau tim pendahulu yang bertugas memetakan dan mempersiapkan jamaah umrah di Arab Saudi terkonfirmasi positif varian omikron.

“Kita pakai one gate policy saja masih ada yang kena, apalagi los (tidak OGP), akan sangat riskan,” kata dia.

Gus Yaqut menambahkan, Asrama Haji Pondok Gede belum bisa menjadi tempat karantina kepulangan jamaah karena belum mendapatkan persetujuan dari Satgas Covid-19. Saat ini, Dirjen PHU terus melakukan koordinasi agar asrama haji bisa diterima menjadi tempat karantina saat jamaah kembali ke Tanah Air. “Karena otomatis lebih murah,” ujar dia.

Kemenag saat ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan umrah. Namun, keseluruhan hasilnya baru bisa disampaikan pekan depan. Sebab, 414 jamaah umrah kelompok pertama baru kembali ke Indonesia pada Senin (17/1) malam.

Dirjen PHU Hilman Latief mengatakan, Kemenag akan menerapkan sistem buka-tutup umrah. Rencana itu merupakan bagian dari evaluasi setelah 11 dari 25 tim advance terkonfirmasi positif varian omikron sepulang dari Saudi. “Memang kita dalam beberapa hari ini setelah tanggal 15 tidak memberangkatkan jamaah lagi,” kata Hilman kepada Republika, Senin (17/1).

Bersabar

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengapresiasi keputusan menunda sementara pemberangkatan umrah per 15 Januari. Menurut dia, kebijakan itu diambil semata untuk melindungi jamaah dari risiko penularan Covid-19, khususnya dari varian omikron. Wagub mengimbau masyarakat Jawa Tengah, khususnya yang telah mempersiapkan dan hendak berangkat ibadah umrah, dapat bersabar untuk sementara waktu.

“Saya berharap kawan-kawan yang akan umrah bisa memahami dan tentunya juga bisa bersabar karena untuk kebaikan semua berkaitan dengan situasi yang berkembang pada saat ini,” ujar Gus Yasin.

Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia (RHI) Ade Marfuddin menilai penundaan sementara untuk evaluasi wajar dilakukan karena kondisi saat ini masih belum normal. Langkah bijak itu harus dipahami masyarakat dan biro perjalanan umrah. “Ini kondisinya belum normal, masih uji coba, trial and error. Kalau misal gelombang pertama dan dua lancar, tidak ada indikasi Covid-19 maupun varian baru yang bisa mengancam nyawa manusia, ini harus dievaluasi,” kata dia.

Sejumlah calon jamaah umrah mengantre untuk pemeriksaan dokumen di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu (8/1). Sebanyak 419 orang berangkat melaksanakan ibadah umrah setelah beberapa tahun terakhir Indonesia tidak mengirimkan jamaah akibat pandemi Covid-19. Republika/Putra M. Akbar - (Republika)

SHARE    

Ade melihat keputusan yang diambil oleh Kemenag merupakan langkah yang bijak karena pelaksanaan umrah tidak dihentikan secara tiba-tiba atau total. Masyarakat dan pihak biro umrah pun harus memahami dan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk meregulasi hal tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini disebut untuk melindungi manusia, tamu-tamu Allah atau jamaah umrah. Ade mengingatkan, jangan sampai niat baik justru berujung tidak baik. Karena itu, semua pihak perlu mengambil hikmah dan menyiapkan ibadah dengan sebaik-baiknya.

Ibadah umrah, kata Ade, bukan hanya saat di lokasi, tapi juga persiapan mental, mematangkan ilmu tentang umrah, serta menerima kondisi saat ini dengan arif dan bijaksana.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat