JAKARTA -- Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDAI), dr Piprim Basarah Yanuarso, mengatakan, pihaknya telah mengajukan surat kepada pemerintah terkait kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM). Mereka meminta pemerintah tetap membiarkan anak memilih antara PTM atau pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Menurut dia, selain IDAI, ada lima profesi lainnya yang juga telah menganjurkan agar pemerintah tidak menerapkan PTM 100 persen. Sebab, PTM pada anak yang belum divaksinasi lengkap dan belum pandai akan protokol kesehatan (prokes) dinilai sangat mengkhawatirkan.

“Anak tetap diperbolehkan memilih tatap muka atau jarak jauh, masih ada pilihan berdasar profil risiko. Jadi, tidak semua bisa PTM. Banyak yang khawatir, khususnya buat anak yang punya komorbid dan belum divaksin,” kata Piprim dalam diskusi daring IDAI, Jumat (14/1/2022).

Piprim menjelaskan, prokes belum sepenuhnya dilakukan oleh anak yang melakukan PTM. Bahkan, kata dia, ditemukan kasus seorang anak yang akhirnya mengalami long Covid-19. “Itu kasihan sekali,” ujar dia.

Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara penuh di SDN 033 Jalan Asmi, Kota Bandung, Selasa (11/1/2022). Untuk keamanan, di Kota Bandung PTM dibagi beberapa kelompok dengan batasan tertentu. - (Edi Yusuf/Republika)

SHARE    

IDAI menyarankan khususnya agar anak yang punya komorbid untuk diperiksa terlebih dulu sebelum memulai PTM. Hanya anak yang sudah melengkapi imunisasi dan cakap Covid-19 yang dapat mengikuti PTM. Aturan PTM juga harus dibuat transparan untuk memberikan keamanan kepada publik. “Ada nggak mitigasinya? Diharapkan orang tua juga tetap memantau protokol kesehatan dengan baik,” kata dia menambahkan.

IDAI mengimbau untuk menahan diri melanjutkan PTM 100 persen mengingat varian Covid-19 omikron yang kini menjadi kekhawatiran seluruh dunia. Apalagi, semua anak usia 6-11 tahun belum mendapatkan vaksinasi.

Hal senada disampaikan Epidemiolog dari Universitas Sriwijaya, Iche Andriany Liberty. Ia mengatakan, seluruh anak usia 6-11 tahun harus dipastikan sudah divaksin sebelum pelaksanaan PTM 100 persen pada tingkat sekolah dasar. Ia menyarankan agar vaksin menjadi syarat pelaksanaan PTM karena anak termasuk golongan rentan terpapar Covid-19.

Menurut dia, anak usia SD kerap abai dalam penerapan prokes. “Namanya anak-anak, mereka berbeda dengan orang dewasa yang sudah mengurus diri sendiri,” ujar dia di Palembang, kemarin.

Padahal, anak-anak tergolong kelompok yang rentan terpapar Covid-19, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit penyerta. Untuk itu, semua pihak harus mendorong anak-anak untuk divaksin, terutama para orang tua.

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatakan, salah satu alasan diterbitkannya kebijakan PTM 100 persen adalah situasi pandemi Covid-19 yang sudah mulai membaik pada akhir 2021. Hal itu diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri.

Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri, pada Kamis (13/1), menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada rencana peninjauan ulang kebijakan PTM. Menurut Jumeri, standar operasional prosedur (SOP) yang baku sudah dibentuk untuk merespons apabila terjadi penularan Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan.

"Keputusan PTM itu dari (SKB) Empat Menteri. Tentang kasus di sekolah sudah ada SOP yang baku, jadi sampai ini hari belum ada rencana tinjau (ulang)," ujar Jumeri.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kemendikbudristek, Anang Ristanto, menyatakan, pihaknya akan selalu terbuka atas masukan terkait pengimplementasian PTM 100 persen itu. "Kami mengucapkan terima kasih dan selalu terbuka atas masukan dari berbagai pihak dalam implementasi SKB Empat Menteri," ujar Anang.

Siswa mengikuti Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SDN 1 Temulus, Mejobo, Kudus, Jawa Tengah, Jumat (14/1/2022). Pelaksanaan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen atau penuh untuk siswa SD dan SMP di wilayah itu yang dimulai sejak 3 Januari 2022 tersebut berjalan dengan baik dan lancar. - (ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/nz)

SHARE    

Menurut dia, penyusunan SKB telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan, di antaranya pakar epidemiologi, Satuan Tugas Covid-19, serta para pihak lintas kementerian dan lembaga. "Pembahasan SKB Empat Menteri, termasuk terkait evaluasi PTM terbatas, juga melibatkan perwakilan dari daerah, masyarakat, dan berbagai mitra organisasi profesi," kata dia menjelaskan. 

DKI lanjut

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, hingga kini ada penambahan sekolah ditutup dari 11 menjadi 15 sekolah. Penambahan itu, kata dia, setelah ada penambahan kasus Covid-19 saat pembelajaran tatap muka (PTM) 100 masih digelar.

“Kasus di PTM itu totalnya ada 19 kasus sekarang, menjadi 15 sekolah dari terakhir 11 sekolah,” kata Riza saat ditemui awak media di bilangan Jakarta Selatan, Ahad (16/1). Berdasarkan data terbaru, dia memerinci, dari 19 kasus tersebut, 16 di antaranya adalah siswa, dan tiga lainnya merupakan guru. Namun demikian, pihaknya masih berencana melanjutkan PTM meski kasus kian meninggi.

“Sekali lagi jumlah sekolah di Jakarta ini 10.429, tidak bermaksud mengecilkan, mengabaikan, keadaan 15 sekolah atau 19 kasus di PTM ini. Namun, DKI Jakarta memenuhi syarat melakukan PTM 100 persen,” jelas dia.

Petugas menyemprotkan disinfektan di SMPN 252, Jakarta yang tengah mengehentikan sementara kegiatan PTM (Pembelajaran Tatap Muka) setelah terdapat satu siswa yang positif Covid-19, Jumat (14/1/2022). Pemprov DKI Jakarta tetap akan menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen, walau saat ini sudah ada beberapa sekolah yang ditutup sementara akibat ditemukannya kasus covid saat PTM berlangsung.Prayogi/RepublikA - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Oleh sebab itu, pihaknya meminta para orang tua dan dewasa untuk memastikan anak yang kembali sekolah agar mematuhi protokol kesehatan. Dia meminta, para orang tua juga bisa memantau kepulangan anak dari sekolah. “Sebagaimana kita ketahui syarat PTM adalah provinsi di level satu dan dua,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Dwi Oktavia, juga menegaskan jika kasus Covid-19 di DKi varian omicron terus mengalami peningkatan. Dikatakan dia, hingga Sabtu (15/1) kemarin, setidaknya ada 720 kasus omicron.

"Dari 720 orang yang terinfeksi, 78,8 persennya atau sebanyak 567 orang adalah pelaku perjalanan luar negeri, sedangkan 153 lainnya adalah transmisi lokal," kata Dwi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (16/1).

Namun demikian, menurut dia, vaksinasi juga terus meningkat. Khusus di DKI, dosis pertama, kini mencapai 12.053.033 orang atau 119,5 persen dari target. Jumlah itu, mencakup 70 persen warga ber-KTP DKI dan 30 persen warga KTP non DKI. Sementara untuk dosis kedua, total kata dia, mencapai 9.369.114 orang atau 92,9 persen. “Dengan proporsi 71 persen merupakan warga ber-KTP DKI dan 29 persen warga KTP non DKI," jelas Dwi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat