JAKARTA -- Aliansi Anak Bangsa Peduli Riset dan Kemajuan Bangsa mengeluarkan surat terbuka yang meminta Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) hanya sebagai koordinator riset di Indonesia dan tak perlu meleburkan berbagai lembaga riset yang ada.

Aliansi meminta lembaga penelitian yang dilebur tersebut dikembalikan seperti semula. "BRIN tidak perlu meleburkan berbagai lembaga riset yang ada," kata inisiator pembuatan surat terbuka itu, Achmad Nur Hidayat, saat dikonfirmasi, Ahad (9/1).

Para penanda tangan surat terbuka sepakat bahwa perlu ada upaya membenahi dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi lembaga penelitian. Namun, peleburan lembaga riset justru menimbulkan persoalan organisasi yang menghambat masa depan penelitian Indonesia.

"Urusan peleburan lembaga tersebut ternyata terbentur dengan aturan birokratisasi peneliti yang berujung pada tidak terekrutnya para peneliti terbaik di lembaga tersebut. Padahal, mereka adalah peneliti teruji yang berpendidikan S-3, S-2, dan S-1," ujar Hidayat.

Peleburan 33 lembaga penelitian dan diikuti dengan enam lembaga riset lain akan mengakibatkan hilangnya peneliti, yang diprediksi sekitar 1.500-1.600 peneliti non-PNS. Karena itu, aliansi mendorong presiden mengoreksi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 yang mengamanatkan peleburan tersebut. Aliansi juga bersedia menyampaikan pemikiran dan ide-ide terkait persoalan lembaga riset.

Petugas keamanan berjaga di depan Kantor Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman di Jakarta, Rabu (5/1/2022). LBM Eijkman dinyatakan resmi melebur bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kini, Nama LBM Eijkman telah berubah menjadi Pusat Riset Biologi Molekuler (PRBM) Eijkman. Terintegrasinya LBM Eijkman ke dalam BRIN diharapkan akan memperkuat kompetensi periset biologi molekuler di Indonesia. Prayogi/Republika. - (Prayogi/Republika.)

SHARE    

Untuk mengatasi persoalan mendasar riset, Co-Founder Narasi Institute Fadhil Hasan mengatakan, perlu reformasi yang hanya dapat tercapai jika didukung oleh kehendak politik presiden. "Kami juga mendesak Presiden Joko Widodo membentuk sebuah tim independen yang fokus untuk memberi rekomendasi terbaik bagi riset Indonesia," kata dia.

Cendekiawan Azyumardi Azra, yang turut mendukung gerakan ini, menyebut pengintegrasian lembaga penelitian nonkementerian (LPNK) ke BRIN sebagai malapetaka riset dan inovasi Indonesia. Menurut Azyumardi, BRIN sebagai pusat koordinasi riset seharusnya membentuk empat klaster.

Klaster pertama, yakni klaster badan-badan pusat penelitian dan pengembangan yang ada di kementerian dan badan-badan lain yang nonkementerian. Klaster kedua berupa klaster Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

Klaster ketiga, dia mengatakan, dapat berupa klaster perguruan tinggi. Klaster keempat, dia menyarankan, klaster berisi lembaga-lembaga yang memang digenjot oleh pemerintah untuk melakukan riset unggulan dan inovasi. 

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, mengatakan, suka atau tidak suka peleburan lembaga penelitian nonkementerian (LPNK) ke BRIN sudah diamanatkan oleh Peraturan Pesiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2021 tentang BRIN. Dia menilai, saat ini yang perlu dilakukan adalah mendorong BRIN agar menjaga lingkungan riset dengan memberikan hak kepada para periset secara memadai.

Sejauh ini, 33 lembaga riset dari kementerian/lembaga telah terintegrasi dengan BRIN dan masih ada enam lagi yang akan menyusul. Integrasi itu meliputi seluruh sumber daya riset, yakni sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, serta penganggaran. 

Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, meluruskan sejumlah informasi terkait proses integrasi. Dia menyinggung soal proses integrasi Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman.

Seorang peneliti memperagakan pemasangan implan tulang pengganti sendi panggul di Pusat Riset Metalurgi dan Material Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRMM-BRIN) Puspiptek Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (4/1/2022). Produk implan hasil karya anak bangsa tersebut diharapkan dapat segera diproduksi massal sebagai alat pengganti untuk korban patah sendi tulang panggul. - (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

SHARE    

Menurut dia, pengintegrasian salah satu unit proyek di Kementerian Riset dan Teknologi itu bukan sebuah upaya menghilangkan lembaga penelitian tersebut. Dia menilai, langkah itu justru akan semakin memperkuat kelembagaan LBM Eijkman.

Handoko juga membantah adanya pemecatan. "Isu tersebut tidak benar. Kondisi sebenarnya adalah kontrak mereka telah berakhir pada Desember 2021," ujar dia.

Selain itu, ia mengatakan, lembaga pemerintah sudah tidak diperbolehkan merekrut personel sebagai individu, kecuali dengan skema PNS dan PPPK dengan batas hingga 2023. Di sisi lain, sesuai regulasi, tenaga honorer hanya bisa dikontrak selama satu tahun anggaran.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat