Foto aerial kawasan Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (28/8/2019). Sepaku dan Samboja, Kutai Kartanegara akan menjadi lokasi ibu kota negara baru Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/hp. | ANTARA FOTO

Ekonomi

Sukuk Dukung Proyek Ibu Kota Negara

Pembiayaan proyek Ibu Kota Negara melalui Sukuk SBSN mencapai Rp 175,38 triliun.

JAKARTA -- Surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara turut berkontribusi dalam pembangunan proyek infrastruktur penyangga di ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Sepanjang 2021, pemerintah mencatat penerbitan sukuk negara khusus untuk membiayai proyek pembangunan di Kaltim mencapai Rp 1,1 triliun. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, instrumen SBSN digunakan untuk membiayai proyek-proyek seperti pembangunan kampus, madrasah, dan proyek infrastruktur lainnya. “Proyek yang dibiayai SBSN seperti bandar udara, kompleks prajurit kepolisian maupun TNI,” ujarnya di Balikpapan, Kaltim, Rabu (5/1).

Sri turut melakukan prosesi seremoni penandatanganan Prasasti Penanda Aset SBSN bertempat di Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Aset-aset tersebut meliputi Bandara APT Pranoto, gedung pembelajaran terpadu ITK, gedung laboratorium terpadu ITK, gedung Politeknik Balikpapan, gedung MAN Insan Cendekia Paser, dan perumahan negara prajurit TNI tipe 45.

Sri mengungkapkan, SBSN digunakan untuk berbagai proyek di Kalimantan Timur sebesar Rp 6,48 triliun sejak 2014 sampai 2022. Proyek prioritas yang dibiayai oleh instrumen SBSN di Kaltim mayoritas dikelola oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar 83,34 persen.

“Hal tersebut karena memang sebagian besar proyek yang dibiayai SBSN ditujukan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara baru seperti jalan dan jembatan yang ada di bawah Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR,” ucapnya.

Sri menyampaikan, sebanyak 15,13 persen atau sisa proyek yang dibiayai instrumen SBSN di Kalimantan Timur meliputi sejumlah sektor seperti transportasi, pendidikan, kampus, madrasah, hingga pertahanan keamanan. Ke depan, Sri berharap agar seluruh proyek yang dibiayai SBSN pada 2021 bisa segera rampung.

Pemerintah mencatat total pembiayaan proyek melalui SBSN sejak 2013 sampai 2022 sebesar Rp 175,38 triliun. Pembiayaan ini digunakan untuk pembangunan sebanyak 4.713 proyek pada 11 kementerian/lembaga yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan, tren pembiayaan jumlah proyek dan kementerian/lembaga melalui SBSN terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Hal ini menunjukkan adanya perkembangan dalam memanfaatkan pembiayaan SBSN untuk melaksanakan kegiatan pembangunan berbagai bidang khususnya infrastruktur,” ujarnya.

Alokasi terbesar proyek SBSN digunakan untuk infrastruktur perhubungan, jalan, jembatan, hingga sumber daya air yang berjumlah Rp 144 triliun atau sekitar 82 persen. Pelaksanaannya sebagian besar dilakukan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.

"Sisanya digunakan untuk infrastruktur pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial yang mencapai kurang lebih senilai Rp 30 triliun atau 17 persen," ucapnya.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by DJPPR Kementerian Keuangan RI (djpprkemenkeu)

Ia menjelaskan, tahun lalu merupakan tahun kesembilan pembiayaan proyek SBSN. Terdapat beberapa catatan yang cukup menggembirakan sebagai buah dari hasil integritas berbagai pihak termasuk di Kalimantan Timur.

Sepanjang 2021, realisasi pembangunan proyek yang dibiayai oleh SBSN sebesar 85 persen. Meski begitu, masih akan ada tambahan waktu tiga bulan untuk menyelesaikan beberapa proyek tersebut sehingga proyek yang dibiayai SBSN pada 2021 diperkirakan terealisasi sebesar 95 persen sampai 96 persen.

“Berbagai proyek strategis telah dihasilkan melalui pembiayaan SBSN yang terasa langsung manfaatnya oleh masyarakat di antaranya infrastruktur Kereta Api Trans Sulawesi Pare-Pare-Makassar hingga Trans Sumatera,” ucapnya.

Selain itu, Jembatan Youtefa di Papua dan Jembatan Pulau Balang di Kalimantan Timur juga termasuk infrastruktur yang dibiayai oleh SBSN. Beberapa bandar udara hingga madrasah di lingkungan Kementerian Agama pun terbangun berkat adanya sukuk negara tersebut. 

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by DJPPR Kementerian Keuangan RI (djpprkemenkeu)

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat