TEL AVIV -- Organisasi hak asasi manusia (HAM) B'Tselem yang berbasis di Israel mencatat, pasukan Israel membunuh 313 warga Palestina sepanjang 2021. B’Tselem dalam laporan terbarunya pada Selasa (4/1) menyatakan, ada sebanyak 236 warga Palestina terbunuh di Jalur Gaza.

Sebagian besar kematian terjadi ketika Israel melancarkan serangan selama 11 hari ke wilayah itu pada Mei tahun lalu.

Dalam laporan itu, juga disebutkan bahwa ada sebanyak 77 warga Palestina dibunuh di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur. Dari jumlah tersebut, sembilan di antaranya merupakan anak-anak. 

Menurut B'Tselem, terdapat tiga warga Palestina yang tewas akibat serangan pemukim Yahudi ekstremis atau pasukan yang mengawal pemukim.

"Anak Palestina lainnya ditembak oleh seorang warga sipil Israel dan, setelahnya, oleh polisi perbatasan. Dua warga Palestina dibunuh oleh pemukim bersenjata," ungkap B'Tselem dalam laporannya, dikutip laman Middle East Monitor, Rabu (5/1).

B'Tselem menyatakan, 14 Mei 2021 merupakan hari paling mematikan di Tepi Barat sejak 2002. "Sebanyak 13 warga Palestina terbunuh. Di antara mereka adalah Nidal Safadi, Awad Harb, dan Ismail Tubasi. Ketiganya dibunuh pemukim bersenjata atau oleh tentara yang mengawal mereka," katanya.

B'Tselem menyebut, terdapat 336 insiden kekerasan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina sepanjang 2021. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan angka kekerasan oleh pemukim pada 2020, yakni sebanyak 251 kasus.

"Insiden-insiden ini memperjelas bahwa kekerasan pemukim bukanlah inisiatif pribadi, tapi alat lain yang kurang formal, yang digunakan rezim apartheid Israel untuk mengambil alih lebih banyak tanah Palestina," kata B'Tselem.

Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid pada Senin lalu mengungkapkan, Israel tidak akan merundingkan solusi dua negara dengan Palestina. Kebijakan tersebut bakal diterapkan, bahkan ketika Lapid menjadi perdana menteri menggantikan rekan koalisinya, Naftali Bennett, pada 2023 mendatang.

“Bahkan setelah rotasi koalisi, saya akan tetap dengan orang-orang yang sama dan perbedaan pendapat yang sama. Saya berencana mendukung kesepakatan yang saya buat dengan mitra saya,” ujar Lapid dalam sebuah pernyataan, dikutip laman Jerusalem Post.

Naftali Bennett dan partainya, Yamina, memang menentang pembentukan negara Palestina. Partai Menteri Kehakiman Israel Gideon Sa’ar, yakni New Hope Party, juga menolak berdirinya negara Palestina. Namun, partai-partai lain dalam koalisi pemerintahan Bennett dan Lapid mengambil sikap sebaliknya. Mereka mendukung kemerdekaan Palestina.

Koalisi pemerintahan Israel saat ini memiliki mayoritas sempit. Dengan demikian, mereka tidak dapat kehilangan dukungan dari salah satu partainya. Jika keretakan terjadi, pemilu dini dapat terjadi.

 

Tidak ada alasan bagi saya untuk menipu Palestina dan membuka proses diplomatik yang tidak memiliki koalisi di belakangnya.

 

 

SHARE    

“Karena itu, tidak ada alasan bagi saya untuk menipu Palestina dan membuka proses diplomatik yang tidak memiliki koalisi di belakangnya. Itu akan merusak kredibilitas kami, yang mana penting,” ujar Lapid.

Dia mengatakan, tidak ada tekanan internasional yang signifikan untuk bernegosiasi dengan Palestina. Namun, dia menyatakan keprihatinan bahwa Israel akan digambarkan sebagai pihak yang menolak perdamaian. Sementara, di sisi lain, Palestina mengejarnya.

“Tanpa pembicaraan diplomatik, (delegitimasi) akan semakin buruk,” ujar Lapid.

Lapid membuat pernyataan itu beberapa hari setelah Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz bertemu Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Lapid mengungkapkan, dia belum menjalin pembicaraan dengan Abbas.

Namun, ia berdialog dengan pejabat senior Palestina lainnya tentang isu-isu tertentu. Namun, Lapid enggan mengungkapkan dengan pejabat Palestina siapa saja dia berdiskusi.

Dukungan OKI

Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Hissein Brahim Taha menegaskan kembali dukungan penuh OKI untuk perjuangan Palestina. Hal ini disampaikan dalam pertemuan dengan Wakil Tetap Palestina untuk OKI, Maher al-Karaki, di markas besar Sekretariat Jenderal OKI di Jeddah, Arab Saudi.

Dalam pernyataan OKI, Brahim Taha menekankan komitmen yang tak tergoyahkan OKI untuk mendukung tujuan utama umat Islam di kancah internasional. Dukungan tersebut juga demi membela hak-hak yang sah rakyat Palestina.

"Termasuk hak mereka atas kemerdekaan dan perwujudan Negara Palestina yang berdaulat dengan Al-Quds Ash-Sharif (Yerusalem) sebagai ibu kotanya di perbatasan 1967," kata dia sebagaimana dilansir dari laman Wafa, Selasa (4/1) waktu setempat.

Selama pertemuan itu, mereka membahas perkembangan politik dan situasi lapangan terbaru di Palestina dan cara-cara untuk memperkuat perjuangan rakyat Palestina. Pada akhir 2021, OKI juga mengecam keras meningkatnya penyerangan yang dilakukan pemukim Yahudi ekstremis terhadap warga Palestina.

ASerangan udara dilakukan militer Israel yang menyasar sebuah gedung di Gaza City, 13 Mei 2021. Serangan udara ini menyisakan debu. - (AP/Hatem Moussa)

SHARE    

OKI menyebut, Israel bertanggung jawab atas fenomena tersebut. Aksi-aksi serangan yang dilakukan pemukim Yahudi ekstremis terhadap warga Palestina merupakan pelanggaran mencolok hukum humaniter internasional. Sebab, di wilayah pendudukan, warga Palestina dalam posisi tak berdaya.

"(Israel) bertanggung jawab atas pelanggaran berulang dan kejahatan terhadap warga Palestina," kata OKI dalam sebuah pernyataan.

Kantor Koordinator Urusan Kemanusiaan PBB di Palestina telah mendokumentasikan 287 insiden serangan yang dilakukan pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Angka pelanggaran itu dicatat sejak awal tahun hingga Oktober lalu.

Tak hanya menyerang, para pemukim Yahudi ekstremis juga merusak atau melakukan aksi vandalisme terhadap properti milik warga Palestina. Hukum internasional menganggap Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan. Karena itu, semua aktivitas Israel di sana, termasuk pembangunan permukiman, adalah ilegal. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat