JAKARTA -- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta program vaksinasi dosis penguat atau booster tidak mengganggu vaksinasi reguler. Pemerintah rencananya menggelar program booster pada 12 Januari 2022.

"Pemerintah mengatakan, vaksin booster akan dimulai pada 12 Januari 2022 dengan target 21 juta orang dewasa. Terkait hal ini, catatan YLKI adalah pemerintah harus menjamin bahwa vaksinasi booster tidak akan mengganggu pelaksanaan vaksinasi reguler," kata Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dalam keterangan tertulis, Rabu (5/1).

Jika vaksin booster harus berbayar, dia melanjutkan, YLKI meminta kelompok rentan ekonomi atau penerima bantuan iuran (PBI) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan haruslah gratis. YLKI bersyukur jika semua bisa digratiskan.

Catatan lainnya, YLKI meminta pemerintah harus menetapkan harga eceran tertinggi (HET) vaksin berbayar dengan margin profit yang wajar. Tulus mewanti-wanti, jangan sampai ada praktik komersialisasi vaksin booster, apalagi upaya eksploitasi harga vaksin pada masyarakat.

"Pemerintah harus melakukan post market control secara ketat. Tujuannya, agar tidak terjadi pelanggaran pada HET yang telah ditetapkan," ujarnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan, vaksin booster tidak melalaikan fokus pencapaian target 70 persen suntikan dosis kedua. Termasuk program vaksin anak 6-11 tahun yang sedang dimulai.

"Rencana vaksin booster jangan sampai melalaikan fokus pencapaian vaksinasi nasional. Dosis kedua baru 54,88 persen dari target 70 persen. Artinya, prioritas utama belum selesai," kata Mufida.

Mufida meminta jumlah kebutuhan vaksin booster dikaji lebih seksama, termasuk kelompok sasaran spesifik yang membutuhkan. Sebab, ia mendapati, sebagian epidemiolog menyinyalir Indonesia sudah mencapai herd immunity yang di antaranya berasal dari kekebalan dari dalam tubuh penyintas Covid-19. "Jumlah penyintas Covid ini diyakini cukup banyak di luar data resmi yang dilansir pemerintah," ujar Mufida.

Mufida juga mengingatkan agar pemerintah tidak menjadikan vaksin booster sebagai ajang bisnis bagi sekelompok orang yang menjadi pengimpor vaksin dengan kembali mengimpor vaksin dalam jumlah besar. Ia menekankan supaya pemerintah tak berbisnis dengan rakyat.

"Kalau memang harus dilakukan booster vaksin maka sedapat mungkin digratiskan bagi rakyat, terutama menengah ke bawah. Kalau ada perusahaan yang ingin melakukan vaksin booster mandiri bagi karyawannya, boleh-boleh saja, selama tidak memotong dari gaji karyawannya," ucap politikus PKS itu.

Selain itu, data vaksinasi nasional harus tepat sasaran. Sehingga, diharapkan tak muncul lagi kasus joki vaksin. "Belajar dari permasalahan joki vaksin, data cakupan vaksinasi antardaerah yang kurang tepat dan pemberian vaksin booster kepada orang yang bukan prioritas, maka ini harus diperbaiki dan jangan terulang lagi," ucap Mufida.

Pemerintah secara resmi belum memaparkan harga vaksin dosis penguat. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan RI, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, proses penetapan harga melibatkan berbagai pihak. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat