JAKARTA — Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun untuk memperbanyak penyaluran minyak goreng dengan harga Rp 14 ribu per liter di tingkat konsumen. Penyediaan minyak goreng khusus ini akan dilakukan di seluruh Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, langkah ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Sampai saat ini, harga minyak goreng masih tinggi meskipun periode Natal dan tahun baru telah berakhir.

“Penyediaan ini berlaku untuk enam bulan ke depan. Lalu, akan dievaluasi pada Mei dan dapat diperpanjang," kata Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/1).

Ia menyebutkan, volume yang disiapkam selama enam bulan sebanyak 1,2 miliar liter. Menurut dia, dana sebesar Rp 3,6 triliun yang bakal dikucurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk menutup selisih harga ditambah dengan pajak pertambahan nilai (PPN).

“Komite pengarah memutuskan BPDPKS (menyediakan dan melakukan pembayaran sejumlah Rp 3,6 triliun," ujar Airlangga.

BPDPKS, dia menjelaskkan, dapat menunjuk surveyor dan menyetujui perubahan postur anggaran. Airlangga menambahkan, Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi mendapat penugasan terkait kepastian ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Mendag juga diminta menyiapkan regulasi terkait harga eceran tertinggi (HET).

Adapun BPBDKS diminta menyediakan anggaran untuk enam bulan, termasuk PPN, dan menyiapkan perjanjian kerja sama dan penetapan surveyor independen. "Berikutnya, menteri keuangan akan menyiapkan tata pemungutan dan setoran PPN atas selisih harga dan ini mengadopsi aturan dirjen pajak. Dukungan lembaga lain, termasuk kementerian perindustrian terkait SNI (Standar Nasional Indonesia)," tutur Airlangga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) bersama Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi (kanan) dan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman (kiri) bersiap memberikan keterangan pers soal kebijakan pemerintah tentang harga minyak goreng, di Gedung Ali Wardhana, Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (5/1/2022). - (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

SHARE    

Direktur Utama BPBDKS Eddy Abdurrachman mengatakan, pihaknya telah diberi tugas menutup selisih harga antara harga pasar dan HET yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

Ia menyatakan, kondisi ketersediaan dana BPDPKS cukup untuk bisa mendanai program itu. "Insya Allah, bisa dilakukan sampai enam bulan ke depan," kata dia menjelaskan.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan, produksi minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp 14 ribu per liter direncanakan pada pekan ini. Paling lambat pada awal pekan depan.

“Kita akan mulai mudah-mudahan produksi akan segera berlangsung. Mudah-mudahan akhir pekan ini sudah mulai,” kata Lutfi.

Penyediaan minyak goreng harga murah tersebut, kata dia, akan melibatkan setidaknya 70 industri minyak goreng dan 225 packer. Hanya saja, untuk penyediaan awal, pemerintah akan bekerja sama dengan lima industri minyak goreng besar. “Kita akan meminta lima dulu yang besar untuk segera mengalokasikan untuk minyak goreng kemasan sederhana ini agar bisa jalan,” ujar dia.

Dia menargetkan, distribusi minyak goreng itu dapat menjangkau seluruh pasar yang dipantau oleh Kementerian Perdagangan pada akhir pekan depan. Ia berharap langkah ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat atas kenaikan harga minyak goreng saat ini.

Walau menyediakan minyak goreng kemasan sederhana, Lutfi menegaskan pemerintah akan tetap mempertahankan minyak goreng kemasan premium. "Jangan sampai minyak goreng semua jadi kemasan sederhana, yang premium jadi tidak ada," kata dia.

Kementerian Perdagangan, ia menegaskan, memastikan semua barang memiliki harga keseimbangan atau ekuilibrium meski masif sekali. Sambil menunggu jalannya produksi, Mendag menyatakan, pemerintah juga terus melakukan operasi pasar (OP) untuk 11 juta liter minyak goreng pada 47 ribu gerai pasar modern. Per Rabu (5/1), operasi pasar sudah mencapai 4 juta liter.

"Jadi, 7 juta liter on going dilaksanakan,” ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rabu (5/1).

Pekerja mengemas minyak goreng curah ke dalam kantong plastik di salah satu agen penjualan minyak goreng curah di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (5/1/2022). Pemerintah sebelumnya berencana memberlakukan larangan penjualan minyak goreng curah mulai 1 Januari 2022, tapi batal diterapkan dan mengizinkan minyak goreng curah untuk tetap ada di pasaran. - (ANTARA FOTO/Patrik Cahyo Lumintu)

SHARE    

Lutfi sebelumnya menyampaikan, Kemendag berkomitmen memastikan stok minyak goreng tetap tersedia secara nasional dengan harga terjangkau. Kementerian menyatakan, penyaluran minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp 14 ribu per liter selama masa Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 telah dilakukan melalui ritel modern. Penyaluran akan diperluas melalui pasar tradisional dan tetap melaksanakan operasi pasar.

Menurut Kemendag, kenaikan harga minyak goreng saat ini dipengaruhi harga Crude Palm Oil (CPO) dunia yang naik menjadi 1.340 dolar AS per MT. Kenaikan harga CPO ini menyebabkan harga minyak goreng ikut naik cukup signifikan.

Pantauan Kementerian Perdagangan per Senin (3/1), harga minyak goreng curah sebesar Rp 17.900 per liter dan minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 18.500 per liter. Lalu, minyak goreng premium sebesar Rp 20.300 per liter.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono mengatakan, kebijakan pemerintah memperluas operasi pasar minyak goreng hingga pasar tradisional akan mempercepat kestabilan harga minyak goreng di pasaran.

Apalagi, mayoritas minyak goreng di pasaran adalah minyak goreng curah atau bukan kemasan yang banyak dikonsumsi masyarakat," kata Edy di Gedung Bina Graha Jakarta, dikutip dari siaran resmi KSP, Rabu (5/1).

Edy mengakui, operasi pasar yang sudah dilakukan pemerintah memang belum membuat harga minyak goreng stabil. “Memang butuh waktu. Yang terpenting masyarakat jangan panik," ujar Edy menjelaskan.

Untuk mengawal kebijakan tersebut, KSP akan melakukan pemonitoran pelaksanaan operasi pasar di lapangan bersama Kemendag. “Jika ada hambatan, KSP siap melakukan debottlenecking sesuai tugas dan kewenangan KSP," ujarnya.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri berharap ada operasi pengendalian harga minyak goreng. Harga komoditas tersebut saat ini masih melonjak di pasaran.

"Operasi pengendalian harga (yang dimaksud) didorong penguatan produksi di pasar tradisional. Bukan di luar pasar, sehingga harganya bisa lebih turun," ujar dia kepada Republika, Rabu (5/1).

Saat ini, kata dia, permintaan minyak goreng di pasar tradisional sedang turun. Dengan begitu, dampak kenaikan harga masih belum terlalu terasa. "Kalau permintaan (minyak goreng) sedang tinggi. Ini cukup berbahaya dengan harga segini," kata Abdullah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat