BANDAR LAMPUNG – Panitia lokal Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan telah siap menggelar agenda muktamar. Acara yang berlangsung di Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung pada Rabu (22/12) dilaksanakan secara hibrida dan dihadiri Presiden Joko Widodo. 

Peserta muktamar yang hadir di tempat dibatasi hanya 500 orang, selebihnya dapat menyaksikan di tempat lain secara daring. Para peserta muktamar (muktamirin) yang diperkirakan 2.000 orang tidak semuanya dapat menyaksikan langsung pembukaan di kawasan Ponpes Darussa’adah. 

Mereka dapat menyaksikan langsung secara daring di tiga lokasi lain di Kampus UIN Raden Intan, Universitas Lampung (Unila), dan Universitas Malahayati (Unmal). Ketiga lokasi ini juga digunakan pada sidang atau pleno muktamar, selain di Ponpes Darussa’adah. 

Koordinator Humas Panitia Daerah Muktamar ke-34 NU Juwendra Asdiansyah mengatakan, pelaksanaan muktamar kali ini dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. “Hanya dibatasi 500 peserta yang bisa masuk saat pembukaan oleh Presiden. Selebihnya dapat menyaksikan di tiga tempat lainnya,” kata Juwendra Asdiansyah kepada Republika, Ahad (19/12). 

Anggota Pagar Nusa berjaga saat diselenggarakannya Rapat Harian Syuriyah dan Harian Tanfidziyah Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (7/12/2021). Rapat yang masih berlangsung hingga malam hari tersebut digelar untuk memutuskan penetapan jadwal Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. - (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

SHARE    

Penutupan muktamar menurut agenda yang telah disepakati pada Kamis (23/12) malam. “Jika tidak memungkinkan, akan dilakukan Kamis (24/12) pagi. Tapi hanya penutupan oleh Wapres KH Ma’ruf Amin,” ujarnya. 

Ia mengatakan, agenda pelaksanaan muktamar seperti sidang/pleno dan lainnya dilaksanakan di Ponpes Darussa’adah, UIN Raden Intan, Unila, dan Unmal. Namun, agenda pemilihan ketua umum PBNU akan dilaksanakan di Ponpes Darussa’adah sekaligus penutupan. 

Panitia Daerah Muktamar ke-34 NU juga telah menggelar rapat di PWNU Lampung pada Jumat (17/12). Sejumlah agenda muktamar banyak dilakukan perubahan sehubungan dengan majunya pelaksanaan dari agenda semula 23-25 Desember 2021 menjadi 22-24 Desember 2021. 

Juwendra menuturkan, selama muktamar akan diturunkan juga pengamanan dari Pagar Nusa dan Banser sebanyak 1.500 orang. Mereka tersebar di berbagai lokasi muktamar membantu aparat kepolisian dan TNI. Selama muktamar, akan digelar juga bazar dan pameran di Lapangan Merah Enggal, Pusat Kegiatan Olah Raga (PKOR) Way Halim, dan Sport Center UIN Raden Intan. 

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj (tengah) meninggalkan ruangan usai Rapat Harian Syuriyah dan Harian Tanfidziyah Nahdlatul Ulama terkait penetapan jadwal Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Gedung PBNU, Jakarta, Selasa (7/12/2021) malam. - ( ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

SHARE    

Ketua Panitia Pelaksana Daerah Prof Mukri mengatakan, muktamirin dari Pulau Jawa dapat menghadiri muktamar di Lampung menggunakan jalur darat. Sedangkan muktamirin dari Indonesia bagian timur diperkenankan menggunakan transportasi udara dari Makassar. Panitia telah meminta gubernur untuk menambah armada kapal di jalur Merak-Bakauheni untuk mengantisipasi menumpuknya penumpang. 

Rapat panitia daerah yang dihadiri pihak Polda Lampung dan Korem 043 Gatam tersebut juga telah mempersiapkan sistem pengamanan pada Muktamar ke-34 NU. Di antaranya rekayasa lalu lintas, pengamanan di penginapan, hotel dan lainnya, juga transportasi, termasuk pengamanan lokasi muktamar. 

Sementara, Pemprov Lampung siap mensukseskan jalannya Muktamar ke-34 NU. Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, Muktamar NU ini merupakan kegiatan nasional. “Ini hajat nasional, jadi kita siap mensukseskannya, tentunya tetap memerhatikan protokol kesehatan,” kata Fahrizal Darminto, Ahad (19/12). 

Ia mengatakan, pemprov sudah berkoordinasi dengan panitia muktamar terkait pelaksanaan dan upaya antisipasi pandemi Covid-19 agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama muktamar dan setelahnya. Pemprov juga telah berkoordinasi dengan PT ASDP Bakauheni terkait melonjaknya penumpang pada saat muktamar berlangsung. 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj (tengah) berfoto bersama para pengurus wilayah NU usai memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (8/12/2021). Said Aqil Siraj mengumumkan kesediaannya untuk maju sebagai calon Ketua Umum PBNU periode 2021-2026 di Muktamar ke-34 NU, Lampung. - (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

SHARE    

Sebelumnya, Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah akan membahas empat masalah dalam agenda Muktamar ke-34 NU. Keempat masalah yang dianggap krusial itu menyangkut persoalan tanah atau reforma agraria, perubahan iklim, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP), dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). 

Ketua Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah, KH Mujib Qulyubi menjelaskan beberapa kriteria pembahasan yang akan dibawa ke muktamar. Di antaranya, regulasi yang bersifat nasional, melibatkan kepentingan orang banyak, dan belum pernah dibahas atau sudah dibahas tetapi belum ada respons positif dari semua pihak. 

Dari ketentuan yang telah ditetapkan itu, menurut dia, Komisi Bahtsul Qanuniyah Muktamar ke-34 NU akhirnya memutuskan untuk membahas empat masalah. “Inilah peran NU dalam muktamar agar turun dan terlibat. Bukan hanya mengurusi diri sendiri, kontestasinya, tetapi kita berpikir keberpihakan kepada rakyat kecil dan persoalan internasional, serta kepentingan orang banyak,” ujar Kiai Mujib, pekan lalu. 

Sekretaris Komisi Bahtsul Masail Qanuniyah Muktamar NU, Idris Masudi, kemudian mengungkapkan alasan dibahasnya reforma agraria. Ia menegaskan, soal tanah ini sangat krusial karena berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Bahkan, persoalan ini akan dibahas di dua Komisi Bahtsul Masail yang lain, yakni Waqi’iyah dan Maudhu’iyah. 

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo (kiri) berbincang bersama Katib Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (kanan) saat acara dialog dengan GP Ansor di Jakarta, Kamis (29/10/2020). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Idris menegaskan bahwa tingkat ketimpangan alokasi sumber agraria sudah semakin parah. Sebagai langkah antisipasi dampak strukturnya, maka pemerintah diminta untuk menghentikan pemberian alokasi tanah dalam skala luas kepada korporasi besar.

Sebab, hal itu mengancam penguasaan tanah oleh rakyat serta menimbulkan ketidakpuasan di daerah. “Itu rumusan awal draf yang akan kami bawa di Muktamar NU Lampung soal agraria,” ucap Idris.   

Yang tak kalah penting, Muktamar ke-34 NU juga akan menentukan ketua umum Pengurus Besar NU periode mendatang. Sejauh ini yang diketahui bakal bersaing adalah pejawat KH Said Aqil Siroj dan Katib Aam PBNU Yahya Cholil Staquf. Dukungan terhadap keduanya belakangan terus disampaikan kalangan internal NU.

Yang terkini, Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Aqil Irham melemparkan dukungan untuk Gus Yahya. "Gus Yahya memprioritaskan program untuk memberdayakan cabang (NU) di seluruh Indonesia," kata Aqil dalam keterangan, kemarin. 

Menurut dia, luasnya jaringan nasional maupun internasional yang dimiliki Gus Yahya, merupakan modal strategis yang bisa dioptimalkan dalam mengonsolidasikan Pengurus Cabang PC (PCNU) di tengah masyarakat melalui program kerja yang konkret. 

Sebaliknya, Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU (LPBI NU) Muhammad Ali Yusuf menyebut Kiai Said membawa NU aktif melayani masyarakat, terutama yang terkena bencana. "Kiai Said selalu menegaskan bahwa NU harus dapat memberikan pelayanan kemanusiaan yang terbaik bagi seluruh warga dan masyarakat yang terdampak bencana," kata Ali dalam keterangan, kemarin. 

Menurut Ali, sejak 2017, melalui NU Peduli, organisasi kemasyarakatan keagamaan itu telah berkontribusi secara masif dalam urusan penanganan bencana dan aksi kemanusiaan.

"Di balik keterlibatan NU Peduli tersebut ada peran Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj yang selalu mendukung kiprah NU Peduli di tengah-tengah masyarakat," kata Ali. Selain di dalam negeri, kata Ali, NU Peduli juga beberapa kali terlibat dalam aksi kemanusiaan di luar negeri. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat