JAKARTA — Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) melakukan survei dan hasilnya sekitar 53,9 persen responden meminta jalan berbayar elektronik (JBE) diberlakukan pada 2022. Pengamat kebijakan dan perencanaan tata kota, Frans Ari Prasetyo, mengatakan, pemberlakuan sistem JBE di DKI Jakarta memang hal baik yang perlu diberlakukan.

“Jalan berbayar itu kan seperti hukuman pada orang yang menggunakan kendaraan pribadi di jalan itu. Untuk mengurangi hukuman, pemerintah tentu harus menyiapkan lebih banyak transportasi publik yang murah dan mudah,” kata Frans saat dikonfirmasi Republika, Kamis (16/12).

Dia menambahkan, di kota besar, tata kelola ruas jalan memang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang aman, selamat, dan tertib. Karena itu, kata dia, penelusuran siapa pengelola 18 ruas jalan yang akan diberlakukan JBE di DKI juga penting dilakukan.

Jika jalan-jalan itu tidak sesuai tupoksinya, penanganannya tentu akan berbeda. Pasalnya, keterkaitan pengelolaan jalan itu sendiri, kata dia, juga akan bersinggungan dengan jalur pedestrian atau fasilitas publik lainnya.

Menurut Frans, pemberlakuan JBE itu juga akan penting jika hasil pembayaran dari pengguna kelak dialihkan pada hal esensial, alih-alih dari pembayaran dan perawatan semata. Paling masuk akal, kata dia, menjadi pendapatan asli daerah (PAD) atau dibuat demi memperbaiki ruas jalan dan perbaikan angkutan umum massal lainnya.

“Saya memang senang dengan adanya JBE. Itu tandanya pemerintah sadar bahwa ada deadlock terkait dengan kapasitas jalan yang tidak memadai,” ujar dia.

Sementara, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penerapan sistem JBE di 18 ruas jalan di Ibu Kota hingga 2039. Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik Dinas Perhubungan DKI Jakarta Zulkifli mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan 18 koridor ruas jalan sepanjang 174,04 kilometer untuk diterapkan JBE dalam Raperda tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta (RITJ).

"Kami sudah masukkan di Rencana Induk Transportasi Jakarta. Pada tahun 2022 akan kami bahas. Total 18 koridor ruas jalan, hampir 174,04 kilometer jalan yang akan di-ERP-kan," kata Zulkifli.

Adapun lelang dan pembangunan ERP di ruas jalan tersebut diperkirakan dimulai pada 2022, sedangkan operasional jalan berbayar pada 2023. Dishub DKI juga telah mengusulkan besaran tarif ERP berkisar Rp 5.000 sampai Rp 19.900 untuk sekali melintas.

Ditinjau

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau progres pembangunan proyek MRT Jakarta Fase 2A CP 201 dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia sampai Monas sambil bersepeda sore dari Balai Kota.

"Bersepeda dari Balai Kota untuk mengecek beberapa pekerjaan fasilitas publik di Ibu Kota, pertama-tama mampir ke Stasiun MRT Monas (MRT Jakarta Fase 2A)," ujar Anies dalam unggahan di akun Instagram resminya, Kamis.

Anies menjelaskan, progres fisik pembangunan MRT Jakarta Fase 2A yang menghubungkan Bundaran HI-Kota telah mencapai 25,83 persen atau masih dalam target yang sesuai. Saat ini, pengerjaan yang sedang dilakukan yaitu menyiapkan lubang (shaft) untuk mesin bor terowongan (tunnel boring machine/TBM) yang sudah tiba di Jakarta pada akhir November lalu. Kegiatan pengeboran bawah tanah (tunneling) direncanakan mulai bulan depan.

Tak hanya MRT, Anies juga mengecek pekerjaan revitalisasi JPO Karet. Progres revitalisasi JPO ini telah mencapai 95 persen dan akan tuntas akhir tahun ini. Tangga yang curam dan sempit di JPO Karet kini sudah digantikan ramp yang landai dan lebar. JPO Karet juga akan dilengkapi dengan lift ekstra besar untuk memfasilitasi pesepeda yang ingin menyeberang.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat