JAKARTA – Pemerintah memastikan memulai program vaksin dosis penguat atau booster di 2022. Sebanyak 208 juta jiwa ditargetkan pemerintah menerima vaksin dosis ketiga.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (14/12), menerangkan vaksinasi booster dibagi dalam dua skema: gratis dan biaya mandiri. Target vaksinasi booster dalam beban APBN akan diberikan kepada 83,1 juta orang atau 92,4 juta dosis. Sedangkan vaksin booster non-APBN akan diberikan ke 125 juta orang atau sekitar 139 juta dosis.

"Untuk vaksinasi lansia dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) nonlansia itu akan ditanggung oleh negara. Sedangkan untuk yang mandiri dan nonlansia itu akan kita buka agar perusahaan-perusahaan farmasi bisa impor vaksinnya dan langsung menjual ke masyarakat sehingga terjadi keseimbangan di pasar dan akses masyarakat pilihannya akan lebih banyak," kata Budi.

Semua vaksin booster harus mendapatkan izin dari WHO dan BPOM terlebih dahulu. "Vaksin booster ini juga ditinjau oleh ITAGI (Indonesian Technal Advisory Group on Immunization) dan ITAGI nanti akan bisa memberikan rekomendasi, yang kita harapkan bisa keluar sebelumnya," jelasnya.

Saat ini target 70 persen masyarakat tervaksinasi dua dosis belum terpenuhi. Isu penumpukan vaksin hingga akan segera kedaluwarsa pun muncul di beberapa tempat. Vaksin tersebut memicu pemberian dosis ketiga secara tidak resmi ke masyarakat.  

Koordinator Advokasi Lapor Covid-19 Firdaus Ferdiansyah mengungkap belum pernah mendapatkan laporan terkait penggunaan vaksin yang akan kedaluwarsa untuk booster. Namun, terkait pemberian vaksin dosis ketiga ke warga yang bukan tenaga kesehatan, Lapor Covid-19 sempat mendapatkan 18 laporan pada beberapa waktu lalu.

"Terkait vaksin yang kedaluwarsa kami pernah mendengarnya di beberapa media. Mungkin barangkali ada yang kurang tepat dari perencanaan sebelumnya, atau karena hal lain. Tapi kami sendiri belum pernah menerima laporan serupa terkait vaksin kedaluwarsa, " kata Firdaus.

Lapor Covid-19 secara umum menemukan ada relasi kuasa di pemberian booster. “Misal, kami mendapatkan laporan terkait pemberian vaksin booster oleh oknum pejabat tinggi otoritas kesehatan setempat, termasuk di antaranya kami juga menemukan adanya pemberian vaksin booster kepada tokoh agama tertentu," terangnya.

Relawan mengikuti vaksinasi massal Covid-19 dosis tiga di Graha Wana Bhakti Yasa, Yogyakarta, Selasa (30/11/2021). Vaksinasi Covid-19 dosis tiga atau vaksin booster untuk relawan ini menggunakan vaksin Moderna. - (Wihdan Hidayat / Republika)

SHARE    

Laporan penyuntikan  booster kepada nonnakes yang diterima Lapor Covid-19, tujuh di antaranya berasal dari warga DKI Jakarta, empat laporan dari warga Jawa Timur, dua laporan dari warga Banten dan sisanya masing-masing satu laporan dari Jawa Tengah, Sumatra Utara, dan Kalimantan Timur.

Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, mengimbau pemerintah untuk segera memperbaiki manajemen pendistribusian vaksin. Tujuannya agar vaksin tepat guna dan tidak menumpuk stoknya hingga kedaluwarsa.

Selain itu, manajemen stok vaksin juga dirasa perlu diperbaiki. Ketika stok vaksin di gudang nasional sudah mau kedaluwarsa, maka pemerintah wajib mendistribusikan ke daerah. Kemudian koordinasi antara provinsi dan daerah juga penting dibenahi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat