WASHINGTON – Komite Kredensial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menunda akreditasi duta besar (dubes) kontroversial, yakni untuk Afghanistan dan Myanmar. Dengan demikian, kedua pihak itu belum diperkenankan mengutus dubes untuk PBB.

“Komite telah memutuskan untuk menunda keputusan kredensial dalam dua situasi ini. Laporan komite akan diumumkan setelah dikeluarkan, untuk dipertimbangkan oleh Majelis Umum (PBB),” kata Ketua Komite Kredensial PBB Anna Karin Enestrom kepada awak media pada Rabu (1/12).

Komite Kredensial PBB terdiri dari sembilan anggota. Mereka diberi mandat untuk memeriksa kredensial perwakilan negara-negara anggota dan melaporkannya ke Majelis Umum PBB. Sejak menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada Februari lalu, junta Myanmar belum memiliki utusan resmi untuk PBB. Kendati demikian, mereka sudah mengajukan kandidatnya.

Afghanistan saat ini dipimpin Taliban yang merebut negeri muali 15 Agustus silam. Sedangkan Myanmar dipimpin junta militer yang berkuasa melalui kudeta 1 Februari lalu.

Namun, dubes Myanmar untuk PBB dari pemerintahan Aung San Suu Kyi, Kyaw Moe Trun, telah meminta agar akreditasinya diperbarui. Dengan demikian, dia akan tetap menjabat sebagai dubes. Hal seperti ini turut dialami Taliban yang mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada pertengahan Agustus lalu.

Pada September lalu, Taliban mengajukan juru bicaranya, Suhail Shaheen, untuk mewakili mereka di PBB. Namun permintaan itu tak serta-merta diterima dan dikabulkan PBB. Dengan putusan penangguhan Komite Kredensial PBB, duta besar Afghanistan untuk PBB dari pemerintahan mantan presiden Ashraf Ghani, yakni Ghulam Isaczai, akan mempertahankan posisinya.

Myanmar mengecam

Keputusan PBB ini dikecam junta Myanmar. “Keputusan (PBB) ini tidak mencerminkan kenyataan di lapangan dan keberadaan negara kami,” kata juru bicara junta Myanmar Zaw Min Tun pada Kamis (2/12).

Dia menegaskan, junta Myanmar bakal mempertahankan dan melanjutkan proses pengajuan kandidatnya untuk mengisi kursi perwakilan di PBB. “Kami akan terus menyerahkan (ke PBB) seperti biasa sesuai dengan prosedur diplomatik serta hak perwakilan sesuai dengan hukum internasional dan lokal,” ujarnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat