JAKARTA -- Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Ghufron Sakaril mengadukan sejumlah persoalan yang dialami rekan-rekannya kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Salah satunya, masih minimnya serapan tenaga kerja dari kelompok penyandang disabilitas.

"Meskipun sudah ada kuota 1 persen di perusahaan swasta, hari ini masih belum terpenuhi. Demikian juga di BUMN dan lembaga pemerintah, hanya sedikit yang bisa memenuhi kuota tersebut," kata Ghufron berbicara di samping Risma saat konferensi pers acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (1/12). 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengatur pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas sebanyak 2 persen dari total pekerja. Sedangkan, perusahaan swasta diwajibkan kuotanya sebanyak 1 persen.

Di perusahaan BUMN dan kementerian/lembaga, kata Ghufron, tak ada satu pun yang sudah memenuhi kuota sebagaimana diperintah undang-undang. "Kemensos sudah mendekati (target kuota penyandang disabilitas), tapi kementerian lain belum," ujarnya.

Ghufron mengatakan, rendahnya serapan tenaga kerja disabilitas di kementerian/lembaga terjadi karena dua faktor utama. Pertama, tentu karena rendahnya tingkat pendidikan. Oleh karena itu, dia berharap agar pemerintah membuka peluang seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas untuk mengakses pendidikan. 

Kedua, kementerian/lembaga masih minim membuka lowongan kerja yang sesuai dengan keahlian para penyandang disabilitas. Seharusnya, kata Ghufron, kementerian/lembaga tak hanya membuka lowongan dengan kualifikasi pendidikan tinggi, tapi juga lowongan sesuai keahlian penyandang disabilitas.

Di perusahaan swasta, kata Gufron, rata-rata serapan tenaga kerja penyandang disabilitasnya masih di angka 0,01 persen. Ghufron menyadari, perusahaan swasta bekerja dengan target produktivitas tertentu, sedangkan penyandang disabilitas banyak yang belum memenuhi kualifikasi sehingga produktivitasnya rendah.

Dia menambahkan, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 34 juta orang atau 12 persen dari total penduduk. Jumlah itu diketahui dari hasil Survei Sosial Nasional (Susenas) 2021.

Mensos Risma mengaku telah melakukan sejumlah hal untuk menyediakan lapangan kerja bagi penyandang disabilitas. Selain mendorong mereka untuk berwirausaha, Risma juga menyulap balai-balai milik Kemensos menjadi tempat pembuatan alat-alat bantu penyandang disabilitas yang pekerjanya juga para penyandang disabilitas.

Risma mengatakan, Kemensos juga menganggarkan bantuan senilai Rp 400 miliar untuk kelompok disabilitas pada 2022. "Kecil sebetulnya dibanding kebutuhan," kata Risma.

Komisi Disabilitas

Sementara, Presiden Joko Widodo resmi melantik anggota Komisi Nasional Disabilitas, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/12). Pelantikan keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaaan Komisi Nasional Disabilitas.

Ada tujuh anggota Komisi Nasional Disabilitas yang dilantik Presiden dan diambil sumpahnya. Mereka diantaranya Dante Rigmalia (ketua merangkap anggota), Deka Kurniawan (wakil ketua merangkat anggota), Eka Prastama Widianta (anggota), Kikin Purnawirawan Tarigan (anggota), Fatimah Asri Mutmainah (anggota), Jonna Aman Damanik (anggota), dan Rachmita Maun Harahap (anggota). 

Masa jabatan keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas yang dilantik hari ini yakni lima tahun sejak pelantikan. Presiden Jokowi memandu pengambilan sumpah jabatan pengangkatan tujuh Komisi Nasional Disabilitas tersebut. Dalam pelantikan kali ini, Presiden didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Pelantikan juga dihadiri sejumlah menteri yakni Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.

"Ya ini tadi baru saja presiden melantik Komite Disabilitas. Jadi ini adalah untuk pertama kalinya komite ini dibentuk dan ini untuk pertama kalinya ya komite ini nanti mulai bekerja," ujar Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam keterangannya di  Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (1/12).

Pratikno mengatakan, pelantikan keanggotaan Komisi Nasional Disabilitas ini juga serangkaian dengan peringatan Hari Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember. "Jadi besok kan juga sekaligus Hari Disabilitas nanti kita peringati sekaligus hari sebelumnya ada pelantikan komite disabilitas," ujarnya.

Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia menilai terbentuknya Komisi Nasional Disabilitas dan anggotanya adalah bukti perhatian dan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas. "Ini adalah bukti nyata bahwa pemerintah jelas dan tegas dalam memperhatikan atas perlindungan dan penghormatan hak-hak penyandang disabilitas," ujar Angkie.

Ia mengatakan, tujuh anggota KND yang dilantik hari ini juga telah melalui tahapan seleksi, sehingga diharapkan membawa KND mewujudkan cita-cita kesetaraan disabilitas dan menciptakan lingkungan yang inklusif serta ramah terhadap disabilitas. Angkie menyebut, tujuh anggota ini terdiri dari empat penyandang disabilitas dan tiga lainnya nondisabilitas.

"Inilah mereka pemimpin yang dalam sejarah akan memimpin komisi nasional disabilitas. Maka dari itu saya serahkan kepada ketua komisi nasional disabilitas sebagai perempuan dengan disabilitas ganda yang akan memimpin komisi nasional disabilitas masa depan ini," ujarnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat