JAKARTA -- Pemerintah resmi mengusulkan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI. Menteri Sekretaris Negara (Menseneg) Pratikno berharap DPR segera memproses surat presiden (surpres) yang baru dikirimkan hari ini.

Keputusan ini diambil sehubungan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah memasuki akhir masa jabatan pada November ini. Pratikno mengungkapkan, terkait itu Presiden sempat menimbang antara Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono atau Andika sebagai pengganti.

"Pak Presiden sudah memilih Angkatan Darat," kata Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/11). Keputusan itu menambah panjang rentang 11 tahun TNI AL absen dari jabatan panglima TNI. Sementara, Andika bakal jadi panglima dari TNI AD ketiga sepanjang masa kepresidenan Joko Widodo. 

Pratikno mengatakan, keputusan tersebut diambil sebelum Presiden terbang mengunjungi sejumlah negara. Andika memang tampak mengantarkan Presiden ke pesawat di Bandara Halim Perdanakusuma, akhir pekan lalu.

Ia menambahkan, pemerintah sangat mengharapkan bisa memperoleh persetujuan dari DPR secepatnya. "Dan juga Presiden segera bisa melantik panglima TNI yang baru sebelum panglima TNI yang sekarang ini berakhir masa jabatannya," kata Pratikno.

Ketua DPR Puan Maharani mengiyakan, DPR akan segera menindaklanjuti surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI tersebut melalui rapat pimpinan untuk kemudian dilakukan rapat paripurna. "Selanjutnya, Komisi I akan melaporkan hasil pelaksanaan fit and proper test dalam rapat paripurna untuk dapat mendapatkan persetujuannya," ujarnya.

Puan mengatakan, DPR dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan Presiden akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi. Puan meyakini, Panglima TNI yang disetujui DPR dapat menjaga tugasnya dengan baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang TNI.

"Tentu saja, persetujuan DPR terhadap calon panglima yang diusulkan oleh Presiden disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari tidak termasuk masa reses dan terhitung sejak permohonan," tuturnya. 

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa saat memberikan keterangan terkait permasalahan taruna Akademi Militer (Akmil) Enzo Zenz Allie di Mabes TNI Angkatan Darat, Jakarta, Selasa (13/8). TNI Angkatan Darat mempertahankan Enzo sebagai taruna Akmil, setelah menjalani tes lanjutan dan memperoleh indeks moderasi bernegara sebesar 84 persen. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Andika Perkasa lahir di Bandung, 21 Desember 1964 (56 tahun), dan merupakan lulusan Akademi Militer 1987. Ia mengawali karier sebagai perwira pertama infanteri Kopassus Grup 2/Para Komando dan Satuan-81/Penanggulangan Teror (Gultor) selama 12 tahun dan sempat bertugas di daerah konflik, seperti Aceh, Timor Leste, dan Papua.

Karir menantu mantan kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) AM Hendropriyono ini terus meningkat hingga menjadi perwira tinggi bintang satu dengan mendapatkan kepercayaan sebagai kepala dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) pada November 2013. Selanjutnya, pada Oktober 2014, Andika diangkat menjadi komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan pangkat mayor jenderal. 

Ia lalu ditunjuk sebagai panglima Kodam XII/Tanjungpura pada 30 Mei 2016, kemudian ditarik ke Jakarta memegang Komandan Kodiklat TNI-AD pada 2018. Enam bulan kemudian, ia ditunjuk menjadi panglima Komando Cadangan Strategis AD (pangkostrad).

Andika dilantik sebagai kepala staf Angkatan Darat (KSAD)  pada November 2018. Sepanjang menjabat KSAD, Andika rajin hadir di media sosial dengan ciri khas tubuh kekarnya. Kanal Youtube resmi TNI AD yang kerap menampilkan kegiatan Andika saat ini memiliki sejuta lebih subscriber.

Ia juga beberapa kali meluncurkan kebijakan-kebijakan terobosan. Terkini, Andika menghapuskan prasyarat tes keperawanan bagi perempuan yang hendak mendaftar sebagai tentara di TNI AD. 

Andika juga dikenal cakap dalam bidang akademik. Dia sempat melanjutkan studi di Universitas Harvard untuk jenjang magister. Lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat pada 2000 ini menyabet gelar doktoralnya di Universitas George Washington. Hingga berita ini ditulis, Andika maupun pihak Mabes TNI AD belum memberikan komentar soal penunjukan panglima TNI.

Sejauh ini, belum ada penolakan dari fraksi-fraksi di DPR, termasuk dari sisi oposisi  terkait penunjukan Andika sebagai panglima TNI. "Keputusan itu sangat tepat dan sesuai dengan kebutuhan TNI ke depan," kata anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Syarief Hasan, Rabu (3/11).

Meski begitu, ia mengatakan DPR akan menyoroti sejumlah tantangan yang bakal dihadapi Andika. "Tantangan yang paling di depan itu selesaikan Papua itu. KKB itu. Itu yang paling utama," kata Syarief.

Selain itu, pengamanan Pemilu 2024 dan penguatan alutsista juga menjadi sorotan. "Lalu, yang paling mendasar meningkatkan kualitas sumber daya manusia prajurit," ujar dia.

Tak Mengejutkan

Pengamat komunikasi politik dan militer dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Selamat Ginting menilai, penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI bukanlah hal yang mengejutkan. Ia menilai, Presiden Joko Widodo sebenarnya sudah mempersiapkan Andika sejak lama. 

"Dipersiapkan menjadi KSAD untuk kemudian menjadi panglima TNI menggantikan Hadi Tjahjanto," kata Ginting kepada Republika, Rabu (3/11). Kemudian, dalam satu bulan terakhir, sudah banyak isyarat bahwa Andika Perkasa akan dipilih menjadi calon panglima TNI. 

Salah satunya adalah kedatangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno ke Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Gambir, Jakarta Pusat pada 11 Oktober 2021. "Mensesneg diduga memberikan kabar dari Presiden mengenai penjajakan Jenderal Andika Perkasa akan menjadi calon panglima TNI," kata mantan wartawan senior Republika itu.

Ginting menuturkan, jika mengacu pada alasan pertama, sesungguhnya Presiden Jokowi telah memiliki kedekatan sosiologis dan psikologis dengan Jenderal Andika Perkasa. Menurut dia, hal inilah yang membuat Jokowi berat untuk pidah ke lain hati meski Andika hanya bisa menjabat setahun jika pensiunnya tak diperpanjang.

Dia mengatakan, jika Presiden Jokowi mau, bisa saja usia pensiun Andika diperpanjang menjadi 60 tahun. "Sehingga masih bisa menjabat sampai tiga tahun pada Desember 2024 atau masa peralihan kepemimpinan nasional pada Oktober 2024 mendatang," kata dia.

Preseden itu, menurut Ginting, sudah beberapa kali terjadi. Misalnya, ketika pada era Presiden Soeharto pada 1996, Jenderal Feisal Tanjung yang harusnya pensiun usia 55 tahun pada 1996, tetapi mendapatkan perpanjangan hingga pensiun menjelang usia 59 tahun. Saat itu, usia pensiun TNI masih 55 tahun.

Selain itu, Ginting menyebut, Andika juga memiliki pengalaman lengkap sebagai perwira. Di antaranya pernah memegang jabatan komandan lapangan, yakni menjadi komandan Batalyon 32/Apta Sandhi Prayuda Utama, dan Grup 3/Sandhi Yudha. 

Lalu, menjadi komandan wilayah, seperti komandan Resor Militer (Danrem) 023/Kawal Samudera, serta Kodam I/Bukit Barisan pada 2012. Setelah itu, Andika memulai kariernya sebagai perwira tinggi dengan menjadi kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) dan berlanjut ke komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres) pada 2014 hingga akhirnya menjadi kepala Staf Angkatan Darat pada 2018. 

"Andika yang banyak berkarier di bidang intelijen antiteror ini sudah matang dan waktunya untuk memimpin TNI," tutur Ginting. Di sisi lain, Ginting mengatakan, ada berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh Andika jika sudah resmi menjadi panglima TNI. 

Salah satunya adalah ancaman masalah kelompok separatis bersenjata. "Dari hakikat ancaman negara saat ini yang ada di depan mata adalah masalah Papua. Papua ini wilayah daratan yang harus dipimpin panglima dari matra darat yang lebih mengenal wilayah gerilya lawan, yakni Organisasi Papua Merdeka (OPM)," katanya. 

Selain itu, Ginting menambahkan, masalah Laut Cina Selatan baru sebatas potensi ancaman, belum menjadi ancaman nyata seperti yang terjadi di Papua. Oleh karena itu, Ginting menilai, dibutuhkan sosok panglima TNI yang paham tentang operasi militer dalam menghadapi hakikat ancaman terhadap NKRI.

Terpisah, pengamat militer Beni Sukadis mengungkapkan, tantangan yang bakal dihadapi oleh Andika jika nantinya menjabat sebagai panglima TNI adalah mendorong profesionalisme di tubuh TNI. Andika diharapkan dapat membawa TNI lebih fokus pada tugas pokok dan fungsinya. 

"Karena belakangan ini kok kelihatan militer terlibat pada tugas-tugas nonmiliter, yang seharusnya TNI tidak perlu dilibatkan. Salah satunya terlibat membantu Polri dalam tugas penanganan aksi unjuk rasa," ujar dia.

Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai, penunjukan Andika Perkasa sudah memenuhi persyaratan. Menurut dia, dalam uji kelayakan nanti ada sejumlah hal yang akan disoroti Komisi I.

Di antaranya soal pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista) serta upaya meningkatkan displin dan kapasitas prajurit. “Termasuk membahas situasi di Papua dan situasi aktual seputar Laut Cina Selatan, dan masalah lainnya," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat