Sejumalah penumpang kereta tiba di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Ahad (3/1/2020). Peningkatan mobilitas pada libur akhir tahun perlu dicegah agar kasus Covid-19 tak melonjak. | Prayogi/Republika.

Kabar Utama

Menko PMK: Akhir Tahun Jangan Mudik

28 Oct 2021, 03:50 WIB

Peningkatan mobilitas pada akhir tahun perlu dicegah agar kasus Covid-19 yang sudah melandai tak melonjak lagi.

SOLO --- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengimbau warga untuk tidak mudik pada akhir tahun. Peningkatan mobilitas pada akhir tahun perlu dicegah agar kasus Covid-19 yang sudah melandai tak melonjak lagi.

Muhadjir mengingatkan, pemerintah sudah menghapus cuti bersama Hari Raya Natal 2021 pada 24 Desember. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021 tentang Hari libur Nasional dan Cuti Bersama 2021, yang dikeluarkan pada Juni lalu.

"Pokoknya sementara jangan punya rencana mudik, jadi tidak usah beli tiket dulu," katanya saat melakukan kunjungan kerja di Solo, Rabu (27/10).

Menurut Muhadjir, pemerintah juga membuka kemungkinan untuk memperketat pembatasan aktivitas warga menjelang akhir tahun. Ia menekankan, Indonesia harus selalu waspada dan tidak boleh lengah walaupun kasus Covid-19 saat ini sudah menurun.

"Kemungkinan besar akan kami atur secara ketat seperti tahun lalu, jangan dicurigai macam-macam, ini demi keselamatan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sejumlah calon penumpang bersiap memasuki bus di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Berdasarkan data Dishub Terminal Kampung Rambutan per-tanggal 22 Desember 2020 jumlah pemudik yang diberangkatkan menuju luar Jakarta melalui Terminal Kampung Rambutan sebanyak 4.699 penumpang, sementara jumlah penumpang bus yang tiba di Jakarta sebanyak 11.397 penumpang. - (GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO)

Berkaca pada pengalaman sebelumnya, lonjakan kasus Covid-19 selalu terjadi setelah libur panjang atau momen-momen besar lainnya. Berdasarkan data Covid-19.go.id, kasus Covid-19 melonjak ke belasan ribu kasus per hari pada Januari 2021 atau sebulan setelah momen Natal dan Tahun Baru. Padahal, pada Desember 2020, kasus Covid-19 selalu berada di bawah 10 ribu kasus per hari.

Muhadjir mengatakan, pemerintah berusaha membatasi pergerakan warga guna mencegah terjadinya gelombang ketiga penularan Covid-19. Saat ini, kata dia, hampir semua negara Eropa sedang mengalami kenaikan kasus yang sangat drastis. Sejumlah negara di Asia juga mengalami hal serupa. "Singapura yang kemarin katanya paling hebat menangani Covid-19, sekarang justru mengalami keparahan yang luar biasa. Jepang dan Korea Selatan juga," katanya.

Muhadjir dalam keterangan tertulisnya pada Rabu kemarin mengatakan, pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di sejumlah destinasi juga mutlak dilakukan pada akhir tahun nanti. Pengetatan terutama diperlukan di tiga tempat, yakni di gereja pada saat perayaan Natal, di tempat perbelanjaan, dan destinasi wisata lokal.

Ia juga meminta agar pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi lebih dimaksimalkan di tempat-tempat umum. Hal itu penting untuk melakukan pengawasan dan tracing pada masyarakat. Dengan ragam kebijakan yang telah ditetapkan, Muhadjir berharap roda perekonomian tidak terganggu.

Ia meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memastikan destinasi wisata lokal tetap berjalan. Sementara, Kementerian Perdagangan diharapkan dapat terus menjaga pasokan bahan pokok.

"Yang harus kita pertimbangkan betul, bagaimanapun ketatnya, konservatifnya kita menerapkan berbagai macam ketentuan untuk mencegah penularan Covid-19, ekonomi kita harus tetap bergerak," ujarnya.

Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) menilai, kegiatan masyarakat untuk berwisata akan tetap mengalami peningkatan meski pemerintah meniadakan cuti bersama Natal. Pasalnya, momen akhir tahun merupakan waktu masyarakat untuk menikmati liburan.

"Momen tahun baru ini agak unik karena akhir tahun itu waktunya liburan, bukan kerja. Masyarakat sudah jenuh bekerja setahun," kata Wakil Ketua Asita Budijanto Ardiansjah kepada Republika, Rabu (27/10).

Budijanto memahami, kebijakan peniadaan cuti bersama ditiadakan pemerintah demi mencegah pergerakan masyarakat yang tinggi yang dapat menyebabkan penularan Covid-19 kembali meningkat.

Namun, momen akhir tahun dinilai sulit untuk mencegah masyarakat tidak memanfaatkan untuk liburan. Apalagi, kata Budi, perusahaan swasta justru banyak yang biasanya meliburkan diri menjelang pergantian tahun. Adapun lembaga pemerintah, program-program kerja maksimal diselesaikan sekitar tanggal 20 Desember.

Di satu sisi, pada masa pandemi, beban pekerjaan juga tidak begitu besar karena adanya keterbatasan aktivitas. "Saya tidak mau mengatakan kebijakan itu efektif mencegah kerumunan, tapi peniadaan liburan pada akhir tahun itu rasanya tidak akan memberikan efek yang besar," ujarnya.

Calon penumpang pesawat terbang menjalani tes usap PCR di Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Selasa (26/10). Pemerintah berencana menjadikan tes PCR syarat wajib perjalanan untuk pengguna semua moda transportasi guna mencegah lonjakan kasus Covid-19 jelang libur Natal dan tahun baru (Nataru). Foto: Republika/Abdan Syakura - (REPUBLIKA/ABDAN SYAKURA)

Adapun kebijakan pemerintah dalam menggeser tanggal merah pada hari-hari besar sepanjang tahun ini, dinilai Budi memang efektif mencegah kerumunan. Pasalnya, itu dilakukan memang bukan dalam momentum liburan, apalagi waktu libur juga terbatas.

Sejauh ini, Budi menyebut aktivitas wisata masih didominasi wisata jarak dekat. Khusus wisata jarak jauh yang memerlukan transportasi udara, kembali mengalami kendala akibat aturan pemerintah yang mewajibkan tes PCR.

"Kemarin sudah sempat menggeliat, cuma ada PCR jadi tersendat lagi. Kita masih menganalisis sejauh apa dampaknya. Meskipun biaya PCR diturunkan, tapi kan tidak semua orang punya uang berlebih," kata Budi.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai pemerintah telah belajar dari pengalaman sebelumnya mengenai kenaikan kasus Covid-19 setelah momen Natal dan tahun baru. Untuk itu, ia mendukung langkah pemerintah yang menghapus cuti bersama Natal dan tahun baru. "Tentunya, langkah diambil untuk melindungi rakyat Indonesia," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/10).

Sejumlah pemudik Nataru dari Kepulauan Riau tiba di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan Dumai di Dumai, Riau, Selasa (29/12/2020). Jumlah pemudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 dari Kepulauan Riau yang singgah di Pelabuhan Dumai per hari bisa mencapai sekitar 500 orang lebih yang diangkut dua armada kapal penumpang. - (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)

Pihak-pihak terkait diminta segera menindaklanjuti instruksi tersebut. Tujuannya agar masyarakat dapat segera tersosialisasi dan tak terkejut dengan pengumuman tersebut. "Tentunya, kita berharap dengan adanya aturan ini dapat mencegah gelombang ketiga, di mana kejadian lalu tidak kita kehendaki," ujar Dasco.

Ia juga mengimbau agar pemerintah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk menghadapi gelombang ketiga kasus Covid-19. "Saat ini, Covid-19 memang landai, tapi ancaman gelombang ketiga itu sangat menghantui atau kemungkinan ada di Indonesia," ujar Ketua Harian Partai Gerindra itu.

Pemerintah memperkirakan sebanyak 19,9 juta masyarakat akan melakukan perjalanan di Jawa-Bali pada masa libur Natal dan tahun baru. Sementara, sebanyak 4,45 juta masyarakat akan melakukan perjalanan di wilayah Jabodetabek.

Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (26/10) teah menginstruksikan seluruh kepala daerah mengatur dan mengelola periode libur Natal dan tahun baru untuk mencegah terjadinya kerumunan yang menyebabkan peningkatan kasus Covid-19.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat