OLEH MUHAMMAD IKHWANUDDIN, FITRIYANTO

Setelah 19 tahun menanti, Piala Thomas akhirnya kembali ke Tanah Air. Perjuangan para pemain membawa pulang piala turnamen beregu putra paling bergengsi itu diacungi jempol seantero negeri.

Kendati demikian, sukar melewatkan hal yang mengganjal saat piala diserahkan pada para pemain di di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Ahad (17/10) lalu. "Cukup sedih sih karena tidak ada bendera Merah-Putih. Mudah-mudahan masalah (dengan) WADA cepat beres," kata pebulutangkis ganda putra Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon dalam keterangan tertulis yang diterima Republika. 

Ia tetap merasa senang karena bisa menjuarai kompetisi bulutangkis beregu putra paling bergengsi itu untuk pertama kalinya dalam karier. Sebagai seorang warga negara, tentu ada perasaan mengganjal jika tak melihat bendera kecintaan berkibar di podium tertinggi. 

"Sedikit kurangnya karena bendera Merah-Putih tidak berkibar. Tapi semua orang tahu kalau PBSI adalah singkatan dari Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia. Kita tetap membawa nama Indonesia," ujar berupaya legawa.

Satu satunya kibaran bendera Merah-Putih terlihat saat selebrasi Jonatan Christie memastikan Indonesia menang 3-0 melawan Cina. Ofisial tim dan pemain lainnya lari berhamburan dari podium memeluk Jojo, sapaan Jonatan. Salah satu ofisial terlihat membawa satu bendera ke tengah lapangan dan mengibarkannya di tengah selebrasi Jojo. 

Sanksi Badan Antidoping Dunia (WADA) yang melarang Indonesia mengibarkan bendera di ajang internasional akibat kelalaian lembaga antidoping nasional juga membuat sesak para mantan juara.

"Ironis, pada saat merayakan kemenangan Thomas Cup, Merah Putih tidak bisa berkibar, memalukan," ujar mantan pemain ganda putra nasional Candra Wijaya. Candra adalah salah satu penggawa yang ikut menjuarai Piala Thomas pada 2002.

Hal senada juga disampaikan juara Olimpiade Athena 2004 Taufik Hidayat. "Sangat disayangkan, rasanya seperti makan kurang garam. Biasanya kan Merah-Putih dikibarkan bersamaan dengan lagu Indonesia Raya," kata Taufik yang juga mengangkat Piala Thomas pda 2002. 

Ia meyakini, para atlet yang bertanding sudah tahu kondisi ini. Dalam hal itu, konsistensi mereka dipuji Taufik. “Biar masalah ini negara yang mikirin," ujar Taufik. 

Sebelumnya diberitakan bahwa Indonesia bersama Korea Utara dan Thailand dinyatakan tidak patuh oleh WADA, sehingga dijatuhi sanksi. Salah satu sanksinya adalah atlet dari tiga negara tersebut masih diizinkan turun di kejuaraan regional, kontinental, dan dunia, namun tidak bisa mengibarkan bendera nasional mereka selain di olimpiade. 

Para pemain Indonesia melakukan selebrasi di lapangan setelah Jonatan Christie memastikan kemenangan tim Indonesia atas tim China dalam babak final Piala Thomas, di Aarhus, Denmark, Ahad (17/10/2021). Indonesia berhasil merebut Piala Thomas setelah berhasll mengalahkan China di babak final 3-0. - ( ANTARA FOTO/Ritzau Scanpix via Reutters/hp.)

SHARE    

Apa sebenarnya yang jadi persoalan? Republika mewawancarai ketua Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) periode 2017-2020, Zaini Khadafi Saragih terkait hal itu. Ia menuturkan, Indonesia sedianya sering mendapatkan teguran dari WADA.

"Permintaan dari WADA banyak, tiga bulan pasti dapat surat warning. Namun kita selalu melakukan komunikasi," kata mantan dokter timnas sepakbola itu, Selasa (19/10). 

Ia mencontohkan soal permintaan sampel doping, Indonesia selalu melakukan negosiasi. “Pernah diminta sampel sampai 200 dalam setahun, tapi dengan komunikasi kita bisa hanya 50 sampel saja. WADA sebenarnya mau mendengar apa masalah dari kita asalkan ada komunikasi." Ujar Zaini. 

Untuk sanksi yang baru saja dijatuhkan WADA kepada Indonesia, menurutnya selain masalah sampel juga ada pelanggaran yang tak kalah serius. Ia mengklaim mendengar kabar ada atlet Indonesia yang sudah diputuskan positif doping masih diikutkan di Olimpiade 2020 Tokyo. 

Bahkan, atlet dari cabor atletik tersebut juga tampil di PON XX Papua 2021. Zaini yang juga melakukan supervisi pencegahan doping di PON Papua terkaget-kaget mendengar kabar diatas. "Bisa jadi masalah tersebut yakni memainkan atlet yang sudah positif doping di Olimpiade kemudian PON menjadi dasar sanksi WADA selain masalah lainnya. Kita dulu kalau ada teguran ya kita patuhi, setelah sebelumnya kita komunikasikan dengan WADA." 

Kontingen Komite Olimpiade Rusia (ROC) dalam pembukaan Olimpide Tokyo , Juli 2021. Rusia tak bisa mengibarkan bendera negara mereka karena sanksi dari WADA. Indonesia terancam sanksi serupa. - (Kai Pfaffenbach/Reuters)

SHARE    

Bagaimanapun, Zaini melihat hingga kini LADI memang masih memiliki banyak keterbatasan. Sehingga, sulit bekerja maksimal. Keterbatasan itu merentang dari sumber daya manusia hingga keuangan. “Anggarannya berdasarkan proyek yang kita ajukan. Jadi biasanya bulan Januari dan Februari tidak ada kegiatan LADI karena proyek biasanya baru di bulan ketiga keatas. Untuk bayaran saja sangat kecil 300 ribu per bulan." 

Zaini berkilah, di akhir masa jabatannya sebenarnya sudah siap melakukan sosialisasi aturan doping 2021. Setelah semua siap aturan yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia tidak dapat disosialisasikan karena dirinya diminta tidak membawa nama LADI lagi.

"Ini kemudian banyak yang menyudutkan saya, padahal saya siap memberikan masukan. Saya membela LADI. Aneh kalau ada yang menuduh saya ingin menghancurkan," kata dia. 

Persoalan lainnya, Indonesia sejauh ini belum memiliki laboratorium doping yang memenuhi standar WADA. Zaini mengatakan, dengan kondisi dan pendanaan LADI selama ini, sangat berat dan hampir mustahil untuk membangun laboratorium antidoping sendiri. 

"Sanksi 2016 kita akibat tes doping dilakukan di laboratorium daerah di Jakarta yang tidak diakreditasi WADA. Kita belum punya laboratorium yang terakreditasi WADA. Terdekat laboratorium tes doping di Penang, Malaysia; Bangkok, Thailand; dan India," kata dia. 

Zaini menambahkan tidak semua negara harus punya Laboratorium antidoping karena persyaratan yang sangat berat. Salah satu syaratnya adalah kewajiban mengirim 3.000 sampel per tahun. Sedangkan Indonesia paling banyak hanya pernah mengirimkan 200 sampel. 

"LADI sekarang harus stand up, kita punya masalah, langkah untuk memetakan masalah sudah benar. Kemudian perkiraan waktu mencabut larangan WADA harus selesai, itu wujud pertanggungjawaban,” ujarnya. 

Sedangkan pihak pengurus LADI saat ini telah menyatakan permintaan maaf, Senin (18/10). "Izinkan pada hari ini kami Dewan Pengurus Harian LADI memohon maaf kepada Presiden RI dan seluruh rakyat Indonesia atas kejadian ini," kata Sekretaris Jenderal  LADI, drg Dessy Rosmelita dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (18/10).

 Dessy berdalih, sanksi tersebut menimpa LADI karena adanya tugas yang belum terselesaikan oleh pengurus sebelumnya, termasuk soal pemenuhan ambang batas minimal sampel pengujian (TDP) ."Kami akan berusaha mempelajari hal-hal yang menjadi pending matters dari pengurus yang lama,” ujarnya. 

Menurutnya, untuk menyelesaikan persoalan itu, Menpora telah membentuk tim guna mempercepat pencabutan sanksi WADA terhadap LADI. Tim itu beranggotakan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari, Sekjen KOI Ferry J Kono, dua perwakilan LADI, dua perwakilan induk federasi olahraga, dan satu perwakilan pemerintah. Tim ini selanjutnya akan dibantu para ahli yang dibagi dalam tiga kelompok, yakni akselerasi, investigasi, dan komunikasi.

Permohonan maaf juga disampaikan pemerintah RI melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). "Seharusnya kita menikmati kegembiraan (menjuarai) Piala Thomas tetapi menjadi kurang karena tidak ada bendera merah-putih," kata Menpora Zainudin Amali.

Padahal sebelumnya, saatawal sanksi dijatuhkan Menpora sempat berjanji bahwa masalah bendera ini sudah selesai dan WADA mengerti. Tidak ada masalah dengan kompetisi dan bendera Indonesia. 

Kemenpora tak menutup kemungkinan akan menyeret pihak yang dianggap menyalahi aturan ke jalur hukum. Hal tersebut, dilakukan untuk memperbaiki kinerja LADI sekaligus keluar dari jeratan sanksi WADA.

Revitalisasi 

"Merupakan sanksi dari WADA yang menilai bahwa  Lembaga Antidoping Indonesia (LADI) tak menerapkan program pengujian yang efektif," keluh Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/10).

Menurut Hetifah, persoalan ini terus di evaluasi dan menjadi perhatian penuh pemerintah. Baginya, peristiwa di Thomas Cup semakin membuktikan bahwa Indonesia harus serius untuk membenahi kelembagaan antidoping.  

"Saya meminta agar LADI terus lakukan evaluasi, mengukur kemampuan diri, serta bicara apa adanya. Transparansi terkait kapasitas ini sangat penting, agar pemerintah mengetahui fakta yang sebenarnya. Jangan sampai pemerintah menganggap semua berjalan baik padahal fakta dilapangan menunjukkan bahwa banyak yang harus dibenahi,” kata dia.

Hetifah melanjutkan, Kemenpora dan Komisi X DPR telah menyoroti masalah kelembagaan anti doping dengan serius. Bahkan, Komisi X DPR meminta Kementrian agar melakukan asesmen terhadap penugasan, pengawasan, kewenangan, dan tata kerja organisasi antidoping. 

"Asesmen ini akan menjadi masukan dalam substansi Rancangan Revisi Undang Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) Nomor 3 Tahun 2005 yang sedang kami bahas secara intensif,” papar politikus Partai Golkar itu.

Para pemain dan official Indonesia melakukan selebrasi seraya mengangkat Piala Thomas setelah pemberian medali dan penyerahan piala kepada tim Indonesia yang berhasil meraih gelar juara, di Aarhus, Denmark, Ahad (17/10/2021). Indonesia berhasil merebut Piala Thomas setelah berhasll mengalahkan China di babak final 3-0. - (ANTARA FOTO/Ritzau Scanpix via Reutters/hp.)

SHARE    

Dalam RUU SKN tersebut, kata Hetifah, Komisi X DPR dan Kemenpora memang telah berkali-kali melakukan pendalaman terkait regulasi yang mengatur LADI. "Setidaknya, ada 12 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam RUU SKN yang membahas mengenai lembaga anti doping diantaranya terkait penugasan, pengawasan, kewenangan, dan tata kerja organisasi. Kami secara intensif terus melakukan pembahasan terkait hal ini,” tutur Hetifah. 

Ketua Umum Komite Olimpiade Nasional (NOC) Indonesia, Raja Sapta Oktohari menegaskan permasalahan antidoping yang menyandung Indonesia menjadi tanggungjawab penuh LADI. 

Menurutnya, LADI wajib menyelesaikan persoalan administrasi yang menyebabkan WADA menyatakan Indonesia menjadi negara yang tidak patuh dalam mengirim sampel dari atlet untuk mencegah penggunaan doping terlarang.

Meski demikian, kata Okto, Indonesia tidak bisa memilih pihak selain LADI untuk mengambil sampel sekaligus menyelsaikan pekerjaanyang berkaitan dengan antidoping. 

"Di setiap negara, WADA menunjuk satu perwakilan yang diberi akses mengelola doping. Sifatnya mutlak dan tidak bisa dialihkan. Jadi kalau ada permasalahan seperti ini, LADI menjadi penanggungjawab," kata Okto, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers virtual dari Jakarta, Senin (18/10). 

Okto mengiyakan, insiden tak berkibarnya bendera merah-putih di ajang Piala Thomas 2021 menjadi pukulan keras lantaran gelar tersebut baru kembali diraih tim beregu putra Indonesia sejak 19 tahun terakhir.

"Kami masih butuh waktu satu bulan untuk merapikan data-data dar LADI. Setelah itu kami akan melobi pihak eksternal untuk mencabut sanksi terhadap Indonesia," ucapnya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat