Pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) melakukan perawatan pada jaringan listrik dalam keadaan masih bertegangan di Desa Ngasem, Kediri, Jawa Timur, Jumat (23/7/2021). Pemerintah mengalokasikan anggaran perpanjangan stimulus progam ketenagalistrikan saat | ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

Ekonomi

PLN Butuh Rp 700 Triliun untuk EBT

Menteri ESDM merilis RUPTL 2021-2030 yang isinya didominasi porsi EBT.

JAKARTA — Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merilis rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) periode 2021-2030. Dalam RUPTL ini porsi pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) jauh lebih besar dibandingkan pembangkit fosil.

Direktur Perencanaan Korporat PLN Evy Haryadi mengatakan, agar bisa mewujudkan porsi pembangkit EBT 51 persen hingga 2030 mendatang PLN perlu merogoh kocek sampai Rp 700 triliun.

"Total investasi ini tapi juga termasuk untuk transmisi pembangunan gardu distribusi. Untuk khusus pembangkit berkisar antara Rp 400 triliun- Rp 500 triliun," kata Evy dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/10).

PLN tidak sendirian karena pemerintah membuka peluang produsen listrik swasta atau IPP untuk ikut serta dalam membangun pembangkit. Evy menjelaskan, pihak swasta bisa masuk dalam porsi pembangunan pembangkit berbasis EBT dengan capaian investasi berkisar Rp 560 triliun.

Evy mengatakan, ke depan PLN akan fokus melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP). "Harapannya tingkat keberhasilan dari dua proyek ini bisa cukup cepat. Harapannya PLTP bisa mencapai 1,4 gigawatt (GW) dan PLTA serta PLTMH bisa mencapai 4,2 GW," ujar Evy.

PLN sudah melakukan beberapa inisiasi agar bisa mengejar target EBT 23 persen pada 2025. Salah satu langkah strategis yang dilakukan PLN adalah pada 2030 akan mulai mengganti pembangkit- pembangkit tua yang subcritical. Selain itu, melaksanakan program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan, peta jalan itu dapat menjawab semua permasalahan sektor ketenagalistrikan dalam kerangka kebijakan transisi energi yang sekarang menjadi fokus pemerintah.

"RUPTL ini lebih hijau karena porsi penambahan pembangkit energi baru terbarukan mencapai 51,6 persen lebih besar dibandingkan dengan penambahan pembangkit fosil yang hanya sebesar 48,4 persen," kata Arifin.

Dari target penambahan pembangkit sebesar 40,6 GW, kapasitas pembangkit energi baru terbarukan mencapai 20,9 GW dan kapasitas pembangkit energi fosil hanya sebesar 19,6 GW.

Arifin mengatakan, pemerintah akan mendorong PLN untuk lebih fokus berinvestasi pada pengembangan dan penguatan sistem penyaluran tenaga listrik serta peningkatan pelayanan konsumen.

Arifin menjelaskan, percepatan penambahan pembangkit sebesar 40,6 GW selama 10 tahun ke depan akan membuka peran perusahaan listrik swasta atau IPP dalam pengembangan pembangkit berbasis EBT.

"Pembangunan PLTU yang baru tidak lagi menjadi opsi kecuali yang saat ini sudah committed dan dalam tahap konstruksi. Hal ini juga untuk membuka peluang dan ruang cukup besar untuk pengembangan energi baru terbarukan," ujar Arifin.

Saat ini, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya mengingat harga komponen makin murah dan masa pembangunan yang lebih cepat sehingga dapat mewujudkan target pencapaian bauran energi baru terbarukan sebesar 23 persen pada 2025.

Selain itu, pencapaian target bauran energi baru terbarukan juga akan dipenuhi oleh co-firing PLTU dengan biomassa dengan tetap memperhatikan lingkungan untuk ketersediaan feed stock.

Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini menyampaikan ucapaan terima kasih atas pengayaan dan penajaman substansi yang diberikan oleh tim Kementerian ESDM dalam rangka penyusunan RUPTL 2021-2030 tersebut.

Proses penyusunan RUPTL ini dimulai sejak rancangan awal RUPTL 2020-2029 pada 18 Agustus 2020 sampai kemudian tersusunnya rancangan RUPTL 2021-2030 pada 28 Desember 2020.

"Selanjutnya telah dilakukan beberapa kali revisi akhirnya terbentuklah revisi terakhir, yaitu revisi keempat yang telah kami sampaikan kepada Kementerian ESDM tanggal 27 September 2021. RUPTL 2021-2030 disusun dalam ketidakpastian demand yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19,” kata Zulkifli.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat