JAKARTA — Pemerintah resmi membentuk holding pariwisata dan aviasi melalui PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). Hal tersebut dipastikan dengan ditetapkannya susunan komisaris dan direksi Aviasi Pariwisata Indonesia.

Dalam susunan komisaris tersebut, mantan kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf ditunjuk sebagai komisaris utama sekaligus komisaris independen. Selain itu, Odo Manuhutu dan Wihana Kirana Jaya juga ditunjuk menjadi komisaris Aviasi Pariwisata Indonesia. Selanjutnya, Elwin Mok ditunjuk sebagai komisaris independen.

Beralih ke jajaran direksi Aviasi Pariwisata Indonesia, mantan wakil direktur utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Dony Oskaria ditunjuk dari direktur utama dan Wakil Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Edwin Hidayat Abdullah menjadi wakil direktur utama.

Sementara, mantan direktur Human Capital PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Herdy Rosadi Harman ditunjuk menjadi direktur Aviasi Pariwisata Indonesia.

Aviasi Pariwisata merupakan nama baru dari PT Survai Udara Penas yang ditunjuk sebagai induk holding pariwisata dan aviasi pada November tahun lalu.

"(Holding pariwisata) sudah resmi. Tahap selanjutnya adalah penandatanganan rancangan peraturan pemerintah (RPP) oleh Bapak Presiden (Joko Widodo)," kata Triawan kepada Republika, Senin (4/10).

Sayangnya, Triawan mengaku belum bisa mengungkapkan rencana yang disiapkan untuk holding pariwisata dan aviasi. Hal tersebut karena penunjukan komisaris dan direksi Aviasi Pariwisata Indonesia baru dilakukan pada Senin. "Kami belum rapat pertama karena direksi langsung ke Labuan Bajo. Setelah itu ya,” ujar Triawan.

Holding aviasi dan pariwisata diharapkan dapat menghadirkan paket lengkap untuk mendongkrak industri penerbangan dan pariwisata. "Sebenarnya pariwisata dan transportasi itu kan simbiosis mutualisme, saling membutuhkan. Jadi, mungkin bisa dibuat paket-paket dari hulu sampai hilir," kata pengamat penerbangan Gatot Rahardjo kepada Republika.

Menurut Gatot, paket tersebut bisa dari transportasi, layanan di bandara, hingga layanan di tempat wisata. Dengan begitu, ia menilai wisatawan bisa mendapatkan kemudahan dan harga yang murah.

Gatot menambahkan, holding pariwisata dan aviasi juga harus bisa menyisir kelemahan dan kekuatan masing-masinh anggotanya. Misalnya untuk penerbangan, apa permasalahan yang membuat maskapai berat, seperti avtur, sewa pesawat, slot, aturan tarif, dan lainnya.

Gatot menegaskan, holding pariwisata dan aviasi diharapkan dapat berkontribusi dalam memecahkan masalah tersebut. Dengan demikian, kata Gatot, operasional maskapai jadi lebih baik, biaya bisa ditekan, dan pada akhirnya dapat memberikan layanan yang lebih murah.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menargetkan holding pariwisata dan aviasi terbentuk pada 2023. Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto menjelaskan, holding BUMN pariwisata akan bernama InJourney yang menjalankan bisnis pariwisata terintegrasi.

Susyanto mengatakan, saat ini pembentukan holding memasuki tahap pertama, yakni pembentukan holding pariwisata diawali melalui pengalihan saham seri B sejumlah BUMN, yakni PT Hotel Indonesia Tour (Persero), PT Sarinah (Persero), PT TWC (Persero), serta PT Angkasa Pura I dan II (Persero) sebagai tambahan penyertaan modal negara ke dalam modal saham Aviasi Pariwisata Indonesia.

"Proses pertama ini sudah dalam tahapan pembentukan holding, tinggal menunggu tanda tangan dari Menteri BUMN," kata Susyanto, beberapa waktu lalu.

 

Proses pertama ini sudah dalam tahapan pembentukan holding, tinggal menunggu tanda tangan dari Menteri BUMN

 

 

SHARE    

Selanjutnya, memasuki tahap kedua, yakni pada kuartal IV 2021, akan dilakukan proses inbreng PT Pengembang Pariwisata Indonesia atau ITDC. Proses inbreng akan dilakukan jika penyertaan modal negara ke ITDC sebagai persero sudah disetujui.

Lalu, tahap ketiga akan dilakukan pada tahun depan. Pemerintah akan fokus pada Garuda Indonesia sebagai maskapai pelat merah yang akan melakukan proses restrukturisasi.

"Penyelarasan strategis dilakukan dengan virtual holding atau konsep kerja sama operasional. Jadi, kalau ini selesai tahun 2023 nanti, In Journey yang kita idam-idamkan akan mendukung pariwisata dari hulu ke hilir,” kata Susyanto.

Kolaborasi sembilan anak usaha BUMN pariwisata dan pendukung dalam memberikan layanan terintegrasi terdiri atas anak usaha AP I, yakni PT Angkasa Pura Suports, PT Angkasa Pura Hotel, dan PT Angkasa Pura Logistik, anak usaha AP II, yakni PT Angkasa Pura Solusi, PT Gapura Angkasa, PT Angkasa Pura Kargo, dan PT Angkasa Pura Propertindo, anak usaha Garuda Indonesia, seperti PT Aero Systems Indonesia dan PT Aerojasa Cargo.

Holding pariwisata dan aviasi tidak hanya mengandalkan BUMN. Pihak swasta juga akan dilibatkan agar sektor pariwisata dan aviasi di Tanah Air berkembang.

Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, 100 persen holding pariwisata dan pendukung dimiliki pemerintah. Dengan begitu, fleksibilitas restrukturisasi dan pengembangan model akan lebih mudah.

Erick menjelaskan, anggota holding pariwisata dan pendukung akan memiliki fokus masing-masing, seperti ITDC yang fokus di manajemen destinasi dan pengembangan destinasi wisata seperti Mandalika.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat