JAKARTA – Australia menegaskan komitmennya sebagai Mitra Dialog negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Australia mengatakan mendukung kawasan yang terbuka, inklusif, dan sejahtera dengan ASEAN sebagai pusatnya.

“Komitmen kami terhadap sentralitas ASEAN tetap teguh seperti sebelumnya, menyusul pengumuman bahwa kami akan membentuk kemitraan keamanan yang ditingkatkan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat–AUKUS,” kata Duta Besar Australia untuk ASEAN Will Nankervis dalam keterangan tertulis Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang diterima Republika, Selasa (21/9).  

Nankervis menegaskan, kerja sama itu bukan aliansi atau pakta pertahanan. "Perjanjian baru ini tidak mengubah komitmen Australia terhadap ASEAN maupun dukungan berkelanjutan kami untuk arsitektur regional yang dipimpin ASEAN. Kami berkomitmen untuk terus mendorong kawasan yang damai dan aman dengan ASEAN sebagai pusatnya, dan untuk melengkapi dan memperkuat rancangan yang telah ada, yang dipimpin oleh ASEAN," kata Nankervis.

Pada 15 September, tiga negara membentuk aliansi AUKUS, yaitu Australia, United Kingdom (Inggris), dan United States (AS). Ketiga negara itu sepakat untuk berbagi informasi di tiga bidang. Ketiga bidang itu adalah kecerdasan artifisial, kapabilitas pertahanan siber, dan pertahanan bawah laut.

Mereka mengumumkan rencana mendukung Australia memiliki kapal selam berkekuatan nuklir. Sebelumnya, AS hanya berbagi informasi teknologi pengembangan nuklir dengan Inggris. Rencana pembuatan kapal selam nuklir itu berujung pada pembatalan kontrak Australia dengan Prancis yang dijalin sejak 2016.

Keterangan tertulis ini disampaikan setelah Indonesia dengan tegas menentang perlombaan senjata nuklir di kawasan, dalam siaran persnya pekan lalu. Kementerian Luar Negeri Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai nonproliferasi nuklir.

Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation.

Nankervis mengatakan, Australia tetap teguh mendukung Perjanjian Non-Proliferasi (NPT). Australia akan bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap kewajiban NPT kami sebagai Negara Non-Senjata Nuklir. Dalam siaran pers tersebut Nankervis juga memastikan Australia mendukung semua negara untuk dapat menggunakan hak dan kebebasan mereka sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).

Pulau Hainan, RRC, berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. - (DOK EPA Gu Feng)

Dalam keterangan tersebut Nankervis menyinggung 20 juta vaksin yang Australia kirimkan ke Asia Tenggara dan Pasifik. Ia juga menyebut bantuan hibah tambahan sebesar 623 juta dolar Australia.

Sementara itu, Uni Eropa (UE) mendukung Prancis yang merasa dikecewakan atas keputusan Australia menghentikan kontrak pembangunan 12 kapal selam diesel-listrik dengan Prancis. “Salah satu anggota kami telah diperlakukan dengan cara yang tidak bisa diterima, jadi kami perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujar Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengacu kepada Prancis, Selasa (21/9).

Kemarahan juga ditujukan kepada AS. Para duta besar UE menunda persiapan peluncuran dewan perdagangan dan teknologi dengan AS. Seharusnya, peluncuran tersebut dilakukan pada 29 September.

Pemerintah Malaysia sejauh ini juga mengkritisi pembentukan pakta pertahanan AUKUS yang berencana mempersenjatai Australia dengan kapal selam nuklir.

Dalam percakapan telepon dengan Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton, Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein menekankan bahwa pembentukan AUKUS berpotensi mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan, terutama di Laut China Selatan.

“Meskipun Australia telah membedakan antara senjata nuklir dan aset militer bertenaga nuklir, sikap Malaysia tetap konsisten – semua pihak harus menahan diri untuk tidak menggunakan aksi militer yang dianggap provokatif, serta berpotensi meningkatkan ketegangan dan memicu konflik di kawasan,” kata Hussein dalam pernyataannya pada Senin malam.

Semua pihak, kata dia, juga harus menghormati sikap dan pendekatan Malaysia yang tetap berpegang pada hukum internasional termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS). Di akhir pembicaraan, Hussein menyuarakan komitmen Malaysia terhadap hubungan pertahanan bilateral dengan Australia, termasuk melalui Five Power Defence Arrangements (FPDA).

FPDA adalah aliansi pertahanan yang dibentuk Australia, Inggris, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia. Sejak ditandatangani pada tahun 1971, kelima negara FPDA memiliki perjanjian untuk saling membantu jika terjadi serangan dari luar.

Pada tahun 1995, ASEAN menetapkan perjanjian kawasan bebas senjata nuklir atau Southeast Asia Nuclear Weapon Free Zone untuk menjamin perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat