JAKARTA -- Utusan Khusus Gubernur DKI Jakarta untuk Perubahan Iklim Irvan Pulungan mengatakan salah satu faktor yang meningkatkan potensi Jakarta tenggelam di tengah dampak perubahan iklim adalah penggunaan sumber daya air secara masif yang menyebabkan penurunan muka tanah.

"Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan potensi tenggelamnya Jakarta, yaitu letak geografis DKI Jakarta yang memang 40 persen wilayahnya berada di bawah permukaan laut, tingkat urbanisasi yang masif menyebabkan pembebanan pembangunan, serta penggunaan sumber air yang masif menyebabkan turunnya permukaan tanah," kata Irvan dalam diskusi virtual Ancaman Tenggelamnya Kota Pesisir Pantai Utara Jawa, Apa Langkah Mitigasinya? di Jakarta, Kamis.

Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan sejumlah kebijakan strategis terutama untuk pengendalian bencana perubahan iklim, pengendalian banjir dan perlindungan pesisir, serta perlambatan penurunan muka tanah. Untuk pengendalian bencana perubahan iklim, Pemerintah DKI mengeluarkan sejumlah kebijakan/regulasi terkait seperti rencana aksi daerah penurunan gas rumah kaca, bangunan gedung hijau, perlindungan dan pengelolaan pohon, dan tim kerja mitigasi dan adaptasi bencana iklim.

Aksi yang telah dilakukan terkait pengendalian untuk perubahan iklim antara lain zona rendah emisi di kawasan Kota Tua, peningkatan kuantitas dan kualitas ruang terbuka hijau, kerja sama antar pemerintah daerah hulu dalam pengelolaan daerah aliran sungai dan tata kelola wilayah tangkapan air, serta perluasan layanan air bersih melalui subsidi air minum.

Sementara aksi yang telah dilakukan terkait pengendalian banjir dan perlindungan pesisir antara lain pengerukan sungai untuk memberikan ruang tambahan bagi aliran air, sumur resapan, penanaman mangrove di pesisir Jakarta dan Kepulauan Seribu, pembangunan tanggul pantai, peningkatan adaptasi masyarakat atas bencana banjir, dan penyusunan rencana kontijensi banjir serta garis komando dalam pelaksanaan evakuasi kejadian banjir.Irvan menuturkan perlunya inovasi dalam tata kelola kawasan perkotaan, dan pendekatan pengelolaan sumber daya yang lebih sirkular.

Pemerintah DKI Jakarta juga mendorong kolaborasi aksi pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat sipil dan organisasi akademik dalam menanggulangi krisis iklim melalui pembentukan Tim Kerja Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Di sisi lain, melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 57 Tahun 2021, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan subsidi air bersih untuk mendorong terwujudnya perluasan layanan air bersih bagi warga Jakarta yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi penggunaan air tanah yang mengakibatkan penurunan muka tanah di Jakarta.

Jakarta antisipasi banjir

Analisis BMKG menyebutkan, cuaca ekstrem terjadi akibat mulai aktifnya sejumlah fenomena dinamika atmosfer yang melewati wilayah Indonesia. Fenomena seperti Madden Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby Ekuatorial, dan gelombang Kelvin itu, mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas.

Menyusul peringatan cuaca ekstrem tersebut, dilansir melalui laman www.bmkg.go.id, Rabu (15/9), BMKG  mengimbau, masyarakat di sejumlah wilayah untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas lebat yang disertai kilat/petir dan angin kencang.

BMKG juga menetapkan, sejumlah wilayah berada pada status siaga banjir yang berlaku untuk tanggal 13-20 September 2021. Provinsi yang ditetapkan siaga banjir adalah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui BPBD DKI menyatakan, pekan ini, Jakarta berstatus siaga dalam menghadapi dampak dari cuaca ekstrem. Dikatakan, durasi itu akan berlaku dari 13-20 September 2021.

"Berdasarkan siaran pers BMKG, 27 provinsi berpotensi dilanda hujan lebat disertai kilat/petir/angin kencang, salah satunya DKI Jakarta," ujar BPBD DKI, dikutip Republika dari akun resmi Instagram @dkijakarta, Rabu (15/9).

Dikatakan mereka, Jakarta juga berpotensi terdampak bencana hidrometeorologi, berupa banjir. Termasuk banjir bandang, dan atau tanah longsor dari cuaca ekstrem dengan level siaga.

"Itu berdasarkan perkiraan cuaca berbasis dampak IBF (Impact Based Forecast)," tambahnya.

Dengan adanya peringatan tersebut, Pemprov DKI melalui BPBD memperingatkan warga DKI agar meningkatkan kesiapsiagaan. BPBD juga mengatakan, jika suatu saat menemukan kondisi darurat, bisa menghubungi kontak 112.

"Pada aplikasi JAKI bisa dipantau aplikasi banjir melalui fitur JakPantau. Sedangkan, jika menemukan genangan, bisa melaporkan melalui fitur JakLapor," ujarnya.

Dengan melapor, lanjut BPBD, masyarakat bisa membantu petugas untuk mengetahui lokasi dan langsung menindaklanjutinya. Laporan tersebut, lanjutnya, juga akan terintegrasi dengan JakPantau. "Mari waspada dan siapkan antisipasi bersama," katanya.

Diketahui, BMKG telah menetapkan status DKI Jakarta sebagai wilayah dengan status siaga banjir sejak 13 hingga 15 September 2021. Namun demikian, siaga tersebut ditingkatkan hingga 20 September nanti.

Menanggapi persiapan banjir DKI, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria, mengaku, pihaknya sudah melakukan rapat sejak beberapa hari lalu. Rapat koordinasi itu, kata dia, dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan.

"Kita pastikan sumber daya yang kami miliki, SDM, alat semua akan kita fungsikan semaksimal mungkin," ujar Riza saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut dia, pihaknya sudah belajar dari banjir di tahun-tahun sebelumnya. Utamanya, antisipasi pencegahan penanganan pengendalian banjir, termasuk rehabilitasi.

"Semua sektor mulai dari pengerukan, gerebek lumpur, polder pompa, waduk, setu, semua kita kerahkan," katanya.

Menyoal penanganan, kata dia, pelibatan dilakukan oleh banyak instansi terkait. Bahkan, dia menegaskan, semua jajaran Pemprov DKI juga akan terlibat aktif.

"Tidak hanya Dinas SDA. Yang paling penting masyarakat harus patuh, disiplin, waspada. Apalagi, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai, di sekitar daerah yang selalu tergenang air," ucap dia.

Warga Cipinang Melayu, Kelurahan Makasar, Jakarta Timur, Aldo (33 tahun) mengatakan, tak mau lagi mengalami banjir di musim penghujan. Pasalnya, masih pertengahan tahun ini saja, dia mengaku, sudah tiga kali setidaknya mengalami banjir.

Menyoal peringatan banjir, dia meminta, agar segala upaya juga bisa dilakukan pemprov. Khususnya, setiap upaya yang bisa mengantisipasi terjadinya banjir. "Mau berapa kali lagi? Hahaha. Capek bersihinnya kalo banjir," kata Aldo.

Dia mengaku, harapan menyoal tidak adanya banjir memang sangat besar digaungkan kepada Pemprov DKI. Namun demikian, dirinya merasa mafhum karena wilayah domisilinya itu merupakan langganan banjir.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Vina (27) warga yang kini tinggal di Kemang, Jakarta Selatan. Menurut dia, banjir di lokasinya tersebut tidak hanya mengganggu, tetapi juga kerap kali memutus akses di beberapa titik dan membuatnya terpaksa harus mengungsi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat