Presiden Joko Widodo memberikan salam usai memberikan pidato awal masa jabatan presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10/2019). | AKBAR NUGROHO GUMAY/ANTARA FOTO

Internasional

16 Sep 2021, 03:45 WIB

Presiden RI akan Pidato di Sidang PBB

Isu utama Majelis Umum PBB ke-76 antara lain pemulihan pandemi dan perubahan iklim.

NEW YORK – Presiden Republika Indonesia Joko Widodo akan menyampaikan pidato dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-76. Sidang kali ini akan dipimpin presiden Majelis Umum yang baru, Menteri Luar Negeri Maladewa Abdulla Shahid.

"Presiden RI Joko Widodo direncanakan akan menyampaikan pidato nasional secara pre-recorded pada Rabu (22/9) waktu New York pada sesi sore pukul 15.00-21.00. Indonesia berada pada urutan ke 5 dari 17 negara, dan diperkirakan akan berbicara pada pukul 16.00 waktu New York," ujar Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A Ruddyard dalam pengarahan virtual pada Rabu (15/9).

Sidang yang digelar di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat (AS) dibuka pada Selasa (14/9) waktu New York. Sedangkan sesi debat umum tingkat tinggi atau high level week akan berlangsung pada 21-27 Septermber 2021.

“Jiwa kemitraan, mencari persamaan, adalah detak jantung tugas kita di sini, PBB,” kata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pembukaan sidang, yang dikutip laman resmi PBB, Selasa. Ia juga menyambut kepemimpinan Shahid sebagai presiden baru Majelis Umum.  

Penyelenggaraan sidang kali ini dilakukan dalam format hibrida atau campuran antara kehadiran fisik dan daring yang memberikan kesempatan kepala negara untuk menyampaikan pidato umumnya melalui video yang telah direkam sebelumnya atau secara langsung namun daring. Sementara sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota PBB diperkirakan akan hadir untuk memperkuat kembali jejaring antara negara anggota.

Febrian mengatakan, tema besar dalam SMU PBB ke-76 kali ini berkutat pada perhatian dunia pada pemulihan pandemi Covid-19, tantangan perubahan iklim, kepedulian pada penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM), dan upaya revitalisasi peran PBB. Indonesia juga bakal membawa beberapa isu utama yang menjadi fokus pada rangkaian SMU PBB ke-76.

"Tantangan pendemi yang belum usai soal ketimpangan vaksinasi global menjadi isu utama kita," ujarnya.

Selain itu isu utama lain yakni mendorong terciptanya perdamaian melalui dialog dan solusi politik seperti kasus Palaestina, Afghanistan, dan Myanmar. Isu utama berikutnya penguatan mekanisme PBB dan multilateralisme sheingga memperkokoh solidaritas antar bangsa. Indoneisa juga bakal mengangkat perannya sebagai anggota Dewan HAM 2020-2022, anggota Dewan ECOSOC 2021-2021, serta presidensi G-20 pada 2022.

Presiden G-20

Sementara itu, Indonesia bersiap menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 pada 2022 mendatang.  Tongkat estafet presidensi G-20 akan diserahkan secara resmi oleh Perdana Menteri Italia kepada Jokowi pada 30 sampai 31 Oktober 202 di Roma, Italia. 

Ini merupakan kali pertama Indonesia menjadi presidensi G-20, sejak forum ini dibentuk pada 1999 lalu.  G-20 merupakan forum ekonomi global yang dibentuk sebagai respons terhadap krisis ekonomi pada 1997/1998.

G-20 beranggotakan 19 negara utama penggerak ekonomi dunia, termasuk Indonesia, dan satu perwakilan regional yaitu Uni Eropa, yang memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar di dunia. 

Kelompok negara ini berkontribusi pada 85 persen PDB dunia, 75 persen perdagangan dunia, dan 80 persen investasi global, serta meliputi dua pertiga populasi penduduk dunia. Dalam menentukan presidensi, G-20 memiliki mekanisme regional basket rotation, saat ini giliran negara yang berada di basket Asia.

Presidensi G-20 Indonesia pada 2022 merupakan kali pertama bagi Indonesia, karena dari basket Asia, baru empat negara yaitu Jepang, Cina, Korea Selatan dan Saudi Arabia yang sudah pernah menjadi tuan rumah presidensi G-20.


×