JAKARTA — Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan, setoran dividen kepada negara telah sesuai dengan perjanjian dalam prospektus perbankan, yakni minimal 25 persen. Hal ini sejalan komitmen pemerintah dalam mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar memberikan kontribusi kepada negara.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Mucharom mengatakan, dari tahun ke tahun pemberian dividen BNI ke pemegang saham, termasuk ke pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas, telah sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam prospektus BNI. 

“Yakni minimal 25 persen dari laba bersih perseroan setiap tahunnya,” kata Mucharom ketika dihubungi Republika di Jakarta, Selasa (14/9).

Mucharom menjelaskan, pembayaran dividen tahun buku 2020 yang dibayar tahun 2021, sebagaimana telah disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 29 Maret 2021, dividen diberikan sebesar 25 persen dari laba bersih sekitar Rp 820,1 miliar. Hal ini memperhitungkan komposisi saham milik pemerintah yang sebesar 60 persen, BNI akan menyetorkan dividen sebanyak Rp 492,58 miliar ke rekening kas umum negara.

Adapun dividen bagian publik atas kepemilikan 40 persen saham senilai Rp 327,52 miliar akan diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.

Direksi perseroan dengan hak substitusi akan menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tahun buku 2020 sesuai dengan ketentuan. Sedangkan, sebanyak 75 persen dari laba bersih tahun lalu atau senilai Rp 2,46 triliun akan digunakan sebagai saldo laba ditahan.

Mucharom mengatakan, BNI telah mengambil sejumlah langkah, strategi, dan kebijakan yang bertujuan untuk mempertahankan kinerja di tengah kondisi yang cukup sulit ini. “Komisaris secara konsisten turut pula mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank tahun 2020, antara lain, melalui evaluasi terhadap rencana bisnis bank serta kinerja keuangan tahun 2020,” ujar Mucharom.

Sementara, Sekretaris Perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rudi As Aturridha mengatakan, penentuan besaran dividen payout akan mempertimbangkan perolehan laba akhir tahun serta kebutuhan penggunaan modal masa mendatang, yakni kebutuhan ekspansi bisnis dan pemenuhan capital adequacy ratio (CAR) yang optimal.

“Berdasarkan keputusan pemegang saham pada RUPST dalam dua tahun terakhir, Bank Mandiri telah memberikan dividen payout ratio sebesar 60 persen laba bersih tahun anggaran sebelumnya,” kata Rudi.

Bank Mandiri membagikan dividen dengan total Rp 10,27 triliun atau sekitar Rp 220 per saham. Dividen tersebut diambil dari 60 persen laba bersih 2020 senilai Rp 17,11 triliun.

Pemerintah memiliki 28 miliar unit saham Bank Mandiri per 28 Februari 2021 atau setara 60 persen dari total saham. Dengan demikian, negara mendapatkan pembagian dari dividen Bank Mandiri sebesar Rp 6,16 triliun dan sisanya dibagikan kepada pemegang saham publik. "Besaran dividen tersebut sejalan dengan komitmen manajemen untuk bisa berkontribusi secara optimal kepada negara,” ujar Rudi.

Kemudian sisa 40 persen laba bersih yang tidak dijadikan dividen menjadi laba ditahan yang rencananya digunakan untuk pengembangan layanan digital. Rudi mengatakan, Bank Mandiri ingin menjadi mitra finansial utama pilihan nasabah, salah satunya dengan layanan perbankan digital.

Sekretaris Perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Aestika Oryza Gunarto menambahkan, perseroan berkomitmen untuk memberikan dividen kepada para pemegang saham pada tingkat yang masih preferable. Pada 2020, perseroan membagikan dividen sebesar Rp 12,13 triliun atau setara 65 persen dari laba konsolidasian. “Saat ini kami optimistis mampu memenuhi target setoran dividen pemerintah,” kata Aestika.

Berdasarkan data dari Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, tercatat BRI menjadi kontributor dividen terbesar dari total dividen BUMN pada tahun lalu, yakni 26,4 persen. Emiten berkode saham BBRI itu menyumbang dividen sebesar Rp 11,7 triliun dari total Rp 45 triliun dividen yang diterima negara dari BUMN pada 2020.

Posisi kedua adalah Bank Mandiri sebesar 22,2 persen. PT Pertamina (Persero) di urutan ketiga dengan kontribusi 19,1 persen. Selanjutnya, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan kontribusi 17,8 persen dan BNI berada di urutan kelima dengan kontribusi dividen 5,2 persen.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat