JAKARTA -- Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyediakan dana Rp 138 miliar lebih untuk bantuan sosial (bansos) bagi anak yatim, piatu, atau yatim dan piatu akibat orang tuanya meninggal karena Covid-19. Dana Rp 138.687.903.000 berasal dari anggaran Kemensos yang belum terserap.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Harry Hikmat, mengatakan, hasil estimasi, anggaran itu diperkirakan cukup untuk 173.360 anak hingga akhir tahun ini jika setiap anak menerima bansos rata-rata Rp 200 ribu per bulan selama empat bulan, yakni September, Oktober, November, dan Desember.

"Dari seluruh anggaran yang ada, alhamdulilah perkiraan tahun ini bisa meng-cover 173 ribu lebih untuk anak yatim piatu," kata Harry dalam webinar, Rabu (8/9).

Namun, Kemensos berencana membedakan besaran bansos bagi anak yang bersekolah dan belum bersekolah. Harry menyebut, Kemensos merencanakan bansos senilai Rp 300 ribu untuk anak yang belum bersekolah. Artinya, dalam empat bulan, masing-masing anak akan menerima Rp 1,2 juta.

Sedangkan untuk anak yang sudah bersekolah direncanakan bansos senilai Rp 200 ribu per bulan atau Rp 800 ribu selama empat bulan. Republika berupaya meminta penjelasan tambahan tentang alasan perbedaan besaran dana bansos usai webinar ini tetapi belum direspons.

Saat ini, Kemensos masih melakukan pendataan terhadap anak yatim piatu terdampak Covid-19. Hingga 7 September 2021, Harry mengatakan, jumlah anak yatim piatu terdampak Covid-19 yang sudah terdata mencapai 25.202 anak.

Anak yatim piatu itu tersebar di seluruh provinsi. Jumlah anak yatim piatu terbanyak ada di Provinsi Jawa Barat dengan 9.639 anak, lalu Jawa Tengah dengan 9.293 anak, dan DKI Jakarta 2.178 anak.

Sementara, jumlah anak yatim piatu paling sedikit berada di Papua Barat dengan tiga anak. "Ini baru yang terlaporkan, teridentifikasi. Data ini belum menggambarkan populasi. Boleh jadi, populasi anak yatim itu lebih besar dari pada yang dilaporkan," kata Harry.

Harry mengatakan, data tambahan terus masuk setiap harinya dari pemerintah kota/kabupaten sehingga jumlahnya bisa terus bertambah. Kemarin, misalnya, Kemensos menerima data dari tiga kabupaten dan akan segera diolah.

Jika angkanya bergerak melebihi ketersediaan anggaran maka anak yang belum dapat bansos akan diberikan tahun depan. "Kalau tidak bisa tahun ini, kita lanjut tahun depan. Tahun depan direncanakan bansos untuk 4 juta anak yatim piatu, yang kami usulkan (anggarannya) ke Kementerian Keuangan," ujarnya.

Harry juga mengungkapkan sejumlah kendala dalam proses pendataan seperti pemerintah kabupaten memberikan data yang tidak lengkap. Ia mencontohkan, pemerintah daerah hanya memberikan data berisikan nama dan alamat anak, tetapi tidak menyertakan nomor Kartu Keluarga (KK), nama dan NIK ibu kandung, atau nama dan NIK walinya.

"Ya itulah tantangan dalam data dan verifikasi data. Kalau alamat cukup jelas, petugas bisa cek langsung keberadaan anak dan kebenaran status orang tua (meninggal karena Covid-19)," kata Harry.

Dia menambahkan, data ini sangat penting untuk memastikan bantuan pemerintah bagi anak yatim bisa tepat sasaran. Selain bansos, Kemensos juga memberikan bantuan berupa rehabilitasi sosial.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat