Becak membawa menumpang di dekat parkiran bus pariwisata Jalan Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Ahad (5/9/2021). Wisata Yogyakarta mulai menggeliat meski status masih PPKM Level 4. Objek wisata di Yogyakarta hingga saat ini masih di tutup. Namun, puluhan bus par | Wihdan Hidayat / Republika
07 Sep 2021, 06:31 WIB

Pemerintah Buka 20 Tempat Wisata

Uji coba pembukaan dilakukan di 20 tempat wisata di wilayah yang masuk zona PPKM Level 3.

 

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di wilayah yang masuk zona Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 pada pekan ini.

Luhut mengatakan, pembukaan tempat wisata tersebut tetap diberlakukan protokol kesehatan yang ketat. "Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan Level 3 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform PeduliLindungi," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (6/9).

Namun, Luhut tidak memerinci 20 tempat wisata tersebut. Sementara untuk wilayah yang masuk level 2, kata dia, pemerintah juga mengizinkan pembukaan tempat wisata dengan menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk screening

Terkait

Sementara di wilayah aglomerasi, Luhut mengatakan, pemerintah memperbolehkan restoran di dalam mal menyediakan layanan makan di tempat. Jika pekan lalu durasi makan 30 menit, pada pekan ini durasi makan di tempat bisa 60 menit.

Dari wilayah aglomerasi, DI Yogyakarta berhasil turun ke level 3, sementara Bali diperkirakan masih membutuhkan waktu sepekan lagi untuk turun dari level 4 ke level 3. Luhut mengatakan, Bali masih berada di level 4 karena perawatan pasien di rumah sakit yang masih tinggi.

Kecuali wilayah aglomerasi, Luhut mengatakan, tercatat tinggal 11 kabupaten/kota di Jawa Bali masih menerapkan PPKM Level 4. Menurut dia, kondisi tersebut mengalami perbaikan yang cukup berarti lantaran sebelumnya ada 25 kabupaten/kota di Jawa-Bali yang masih menerapkan PPKM Level 4.

"Situasi perkembangan Covid-19 di Jawa-Bali terus mengalami perbaikan yang berarti. Hal ini ditandai dengan semakin sedikitnya kota/kabupaten yang berada di level 4, di mana per tanggal 5 September 2021, hanya 11 kota/kabupaten di Jawa-Bali yang ada di level 4 dari sebelumnya yang berjumlah 25 kota/kabupaten," katanya.

Luhut mengingatkan capaian saat ini bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. "Kelengahan sekecil apa pun yang kita lakukan ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa pekan ke depan. Ini adalah sesuatu yang harus kita hindari," kata dia.

photo
Pengunjung berswafoto di destinasi wisata Pantai Sedari, Cibuaya, Karawang, Jawa Barat, Ahad (5/9/2021). Kemenparekraf terus berupaya mewujudkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkualitas serta berkelanjutan melalui tiga pilar pemulihan yaitu inovasi, adaptasi dan kolaborasi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya sektor pariwisata. - (ANTARA FOTO/M Ibnu Chazar/aww.)

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengatakan, implementasi PPKM dengan level 1-4 harus tetap dilakukan demi mengendalikan mobilitas masyarakat. Sebab, setiap kali terjadi kenaikan mobilitas masyarakat selalu disertai dengan peningkatan kasus Covid-19.

Ia mengingatkan, prinsip kehati-hatian harus dikedepankan, meskipun saat ini terjadi penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air. Menurut dia, penurunan kasus Covid-19 saat ini justru saat tepat untuk melakukan penguatan terhadap ketahanan medis.

Sebab, ketahanan medis itu penting karena beberapa kasus itu terjadi juga peningkatan di beberapa tempat. Ia juga mengingatkan, vaksinasi tidak menjamin kasus Covid-19 tak kembali muncul.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Kemenko Kemaritiman&Investasi (kemenkomarves)

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta masyarakat agar tidak lengah dan selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan yang ketat, meskipun angka Covid-19 di sejumlah daerah mengalami penurunan dibandingkan pada periode Juni-Juli lalu.

"Lemahnya penerapan protokol kesehatan oleh masyarakat turut menambah beban bagi relawan penanggulangan pandemi Covid," ujar Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB) PP Muhammadiyah, Budi Setiawan, dalam keterangan tertulis.

Budi mengatakan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah belum berkorelasi dengan kesadaran prokes di masyarakat, terutama di level mikro. Sebagian masyarakat terkesan abai, bahkan masih ada sebagian dari mereka yang menyepelekannya.

"Sikap tersebut menyebabkan terjadinya kucing-kucingan antara masyarakat dengan aparatur negara yang bertugas mengawasi penerapan PPKM," kata dia. 

Sumber : Antara


×