JAKARTA -- Tahun depan pemerintah mewacanakan vaksin dosis ketiga atau booster berbayar bagi masyarakat dalam kategori mampu. Langkah tersebut diambil untuk memperluas cakupan vaksinasi ketika Covid-19 menjadi endemi.

Anggota Komisi IX DPR, Rahmad Handoyo, menilai kebijakan tersebut perlu dikaji. "Saya kira itu pantas untuk dipertimbangkan karena tentu kita juga belum tahu sampai kapan pandemi ini akan selesai," kata Rahmad kepada Republika, Rabu (1/9).

Menurutnya, tidak ada yang bisa menjawab keniscayaan untuk vaksin ketiga bahkan keempat. Daya tahan penyuntikan vaksin dosis pertama dan kedua itu juga menurun seiring waktu. "Artinya begitu sudah disuntikkan satu dua itu tidak berlangsung selamanya seumur hidup, ini tentu menjadi pemikiran," kata Rahmad. 

Dari sisi pemerintah, Rahmad memandang kebijakan vaksin berbayar untuk masyarakat mampu dapat mengurangi beban APBN. Anggaran yang tadinya difokuskan kepada vaksin, diharapkan bisa dialokasikan untuk pembangunan dan pembiayaan lain.

"Kalau catatan saya seirama dengan apa yang disampaikan pemerintah bahwa pada dasarnya vaksin yang ketiga berbayar nanti adalah vaksin yang diperuntukkan bagi yang mampu," ujarnya.

Politikus PDIP itu berharap sebelum diambil keputusan, pemerintah perlu meminta masukan seluruh pihak. Apalagi, kata Rahmad, apabila Vaksin Merah Putih berhasil maka stok vaksin akan bertambah.

"Saya kira ini perlu dipertimbangkan untuk dipikirkan bersama baik buruknya. Kalau kita menunggu semua gratis saya kira juga proses terbentuknya herd immunity perlu waktu. Tetapi perlu kaji kembali yang mendalam untung ruginya konsep untuk berbayar. Kalau toh pada akhirnya diputuskan berbayar, saya wanti-wanti masyarakat menengah bawah wajib hukumnya itu, harus tanggung jawab negara," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dipantau dari video yang ditayangkan YouTube Farmalkes TV mengatakan, tahun depan pemerintah berencana menghentikan pemberian vaksin Covid-19 ke masyarakat menengah atas. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah pernah mengutarakan wacana ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, rencana vaksinasi mandiri bisa mempercepat program vaksinasi nasional selain dari anggaran pemerintah. "Di dalam RAPBN memang disebutkan kemungkinan vaksin mandiri, tapi kita tetap mencadangkan anggaran pengadaan vaksin," ujarnya berdasarkan data APBN KiTA, dikutip Kamis (26/8).

Sri Mulyani menyebut program vaksinasi tahun depan akan mengikuti situasi dan kondisi yang ada. “Bagi mereka yang melakukan booster, maka memungkinkan dibuka vaksin mandiri. Pak Menkes nanti akan menentukan mereknya apa saja," ungkapnya.

Tak hanya itu, dia mengungkapkan, harga vaksin berbayar juga nantinya ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Pemerintah pun melibatkan BPJS Kesehatan untuk mendata yang perlu mendapat vaksin gratis dan bisa ikut vaksin mandiri. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat