JAKARTA -- Kinerja DPRD Kota Tangerang mendapat sorotan tajam dari masyarakat terkait pengadaan baju dinas merek Louis Vuitton, beberapa waktu lalu. Pengadaan baju dinas bagi 50 anggota dewan dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo, pun memutuskan untuk membatalkan rencana pengadaan baju dinas tersebut. Tidak hanya itu, Gatot Wibowo juga menginstruksikan agar Fraksi PDIP DPRD Kota Tangsel untuk menolak rencana pembangunan kantor dewan yang menelan anggaran Rp 40 miliar.

Gatot menyebut, pembangunan gedung DPRD Kota Tangerang yang baru dijadwalkan mulai 2022. Karena alasan pandemi dan ekonomi terpuruk, pihaknya memilih menolak pembangunan gedung baru. Keputusan itu juga sesuai dengan arahan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Saya instruksikan kepada Fraksi PDI Perjuangan untuk kembali batalkan rencana pembangunan kantor dewan sebesar Rp 40 miliar seperti tahun sebelumnya. Ini komitmen saya, taat dan patuh terhadap arahan Ibu Megawati agar anggaran dapat dialokasikan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat,” ucap Gatot ketika ditemui di Kota Tangerang, Banten, Ahad (29/8).

Ketua DPC PDIP Kota Tangerang itu juga memerintahkan jajarannya di Fraksi PDIP untuk mengawal anggaran yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Alokasi anggaran pemulihan ekonomi sebesar Rp 600 miliar, pelayanan publik Rp 915 miliar, serta peningkatan sarana dan prasarana sebesar Rp 1,1 triliun harus diawasi secara ketat.

Gatot juga menyinggung anggaran peningkatan sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp 1,7 triliun yang dialokasikan pemkot mesti dikawal supaya tidak ada penyelewengan. Secara khusus, ia meminta pembangunan sekolah negeri di Kecamatan Pinang dan pendirian rumah sakit umum daerah (RSUD) Kecamatan Benda, perlu dipelototi.

“Kami juga terus mendorong agar anggaran pemulihan ekonomi masyarakat ditingkatkan, serta bidang lainnya, seperti pelayanan publik serta sarana prasarana masyarakat yang di dalamnya bidang pendidikan, bidang kesehatan terus difokuskan sesuai dengan amanat UUD," kata Gatot.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Tangerang, Andri S Permana, mengaku, siap mengamankan instruksi pembatalan pembangunan gedung dewan di saat rakyat sedang susah. Pihaknya juga berjanji mengawasi setiap kebijakan Pemkot Tangerang, seperti implementasi penyaluran dana bansos kepada masyarakat yang berpotensi terjadi penyimpangan.

“Dan, juga anggota fraksi telah ditugaskan untuk serap aspirasi mengawasi implementasi program bantuan sosial pemerintah, seperti PKH, BPNT yang sarat dengan permasalahan,” ucap Andri.

Tidak hanya itu, Andri melanjutkan, Fraksi PDIP DPRD Kota Tangerang juga berbuat aksi nyata. Caranya dengan membagikan paket sembako gratis kepada masyarakat di wilayah Karang Tengah, yang terdampak kebijakan PPKM. Dia menyebut, aksi bagi sembako juga bakal dilakukan secara bertahap di seluruh 104 kelurahan yang ada di Kota Tangerang.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat