JAKARTA — Ketua Umum DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Syamsuddin meminta pemerintah untuk memperhatikan madrasah swasta agar bisa menyelenggarakan pembelajaran tatap muka (PTM). Menurut dia, madrasah swasta perlu difasilitasi supaya dapat menggelar PTM.

"Madrasah, khususnya yang swasta, itu punya kesiapan untuk melakukan PTM dengan catatan ada bimbingan dan bantuan fasilitas pemerintah. Karena ini sangat dibutuhkan," ujar dia kepada Republika, Ahad (29/8).

Syamsuddin menjelaskan, madrasah swasta selama pandemi mengalami nasib yang memprihatinkan. Jumlah siswa pada tahun ajaran baru sekarang ini pun menurun. Sebab, biasanya ada lima kelas, tetapi kini hanya dua atau tiga kelas.

"Banyak yang setengah bangkrut. Ada uang SPP yang belum dibayar. Guru-gurunya itu kasihan. Karena itu, saya kira pemerintah wajib untuk turun membimbing dan memfasilitasi agar PTM di madrasah swasta ini bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai protokol kesehatan," kata dia.

Syamsuddin juga menyambut baik dibolehkannya madrasah dalam menggelar PTM untuk yang berada di zona hijau. Menurut dia, pembelajaran jarak jauh yang diterapkan selama ini memang tidak efektif. Para guru dan siswa, termasuk orang tua, sudah lama jenuh belajar daring.

Pembelajaran jarak jauh juga membuat banyak siswa tidak bisa belajar dengan maksimal meski ada juga siswa yang belajar dengan sungguh-sungguh karena punya fasilitas yang memadai. 

Dia mencontohkan,  para guru dan siswa di Banten harus mencari lokasi yang jaringannya memadai untuk bisa belajar secara daring. Menurut dia, ada pula guru yang harus mendatangi kediaman siswa sehingga bisa belajar bersama dengan kapasitas yang lebih sedikit untuk menerapkan protokol Covid-19. "Maka, dengan diberikannya alternatif seperti sekarang ini sebagai uji coba untuk madrasah, tentu banyak yang senang," ujar dia.

 

Banyak madrasah yang setengah bangkrut. Ada uang SPP yang belum dibayar. Guru-gurunya itu kasihan.

 

SYAMSUDDIN, Ketua Umum DPP Persatuan Guru Madrasah Indonesia

 

SHARE    

Kepala Sub Direktorat Kurikulum dan Evaluasi Direktorat KSKK Madrasah Kemenag Ahmad Hidayatullah menjelaskan, madrasah swasta diperbolehkan menggunakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk menyiapkan fasilitas protokol kesehatan (prokes) dalam rangka persiapan penyelenggaraan PTM. 

"Untuk fasilitas prokes, itu dipersilakan mengambil dana BOS. Jadi, itu memang di dana BOS," kata dia, kemarin.

Selain itu, Hidayatullah melanjutkan, pemerintah  telah memberikan bantuan berupa kuota internet baik untuk kalangan guru maupun siswa madrasah. Semua bantuan tersebut sudah digelontorkan sejak awal melalui dana BOS lewat pemerintah daerah. Menurut dia, pemda mendistribusikan seluruh bantuan tersebut tanpa pandang bulu. 

"Semua yang ada di wilayahnya itu perlu menjadi perhatian. Sedangkan di Kemenag memang ada bantuan-bantuan baik dari pusat ataupun provinsi, tapi sifatnya bukan pokok, penyegar saja,” kata dia.

Uji coba sudah dimulai

Direktur Kurikulum Sarana Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah Kementerian Agama (Kemenag) M Ishom Yusqi menyampaikan, uji coba penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM) di madrasah telah dilakukan sejak 10 Agustus. Ini merupakan upaya mempersiapkan PTM terbatas di beberapa madrasah setiap provinsi. "Persentase madrasah yang telah melakukan uji coba PTM sekitar 18 persen madrasah yang tersebar di 34 provinsi," kata dia.

Ishom menjelaskan, uji coba PTM atau persiapan sebelum melaksanakan PTM terbatas madrasah didasarkan pada Surat Edaran (SE) Dirjen Pendidikan Islam Kemenag pada 10 Agustus lalu. SE ini dikeluarkan untuk menindaklanjuti kajian Satgas Covid-19 yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas.

Madrasah yang memiliki kesiapan belajar diprioritaskan melakukan uji coba PTM. Kesiapan tersebut sebagaimana yang telah ditetapkan pada SKB empat menteri, yakni mendikbud, menteri agama, menteri dalam negeri, dan menteri hukum dan HAM. SKB ini menyebutkan bahwa keselamatan dan kesehatan warga madrasah menjadi prinsip utama.

Ishom menuturkan, SKB empat menteri itu selanjutnya ditunjukkan secara teknis dengan penegakan prokes di madrasah. Menurut dia, vaksinasi tidak menjadi prasyarat utama dalam perizinan PTM terbatas. Meski demikian, vaksinasi  tetap menjadi gerakan yang digalakkan untuk guru, pendidik dan tenaga kependidikan, serta siswa.

"Penyelenggaraan PTM terbatas lebih menekankan pada beberapa protokol kesehatan secara ketat, sebagaimana yang telah diatur oleh SKB empat menteri," ujarnya.

18 persen madrasah yang melakukan uji coba PTM hanya sebagai sampel sebelum memulai PTM terbatas. Karena itu, dia menekankan, bukan berarti sisa dari 18 persen tersebut tidak memiliki kesiapan untuk melakukan PTM.

Peserta Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Blitar mengikuti pembelajaran secara daring dari rumahnya di Blitar, Jawa Timur, Senin (12/7/2021). - (ANTARA FOTO/IRFAN ANSHORI)

SHARE    

"Uji coba PTM berlangsung dua pekan, berakhir pekan ini. Dan Senin 30 Agustus sudah dimulai PTM terbatas. Jadi, besok akan banyak madrasah yang merealisasikan PTM terbatas," kata dia.

Ishom menjabarkan, pihak yang menentukan boleh-tidaknya madrasah menyelenggarakan PTM terbatas adalah kantor Kemenag kabupaten/kota. Meski madrasah diberikan izin untuk mengadakan PTM terbatas, orang tua siswa yang masih ragu boleh tidak mengirim anaknya ke madrasah. "Jadi, tidak ada paksaan bagi orang tua siswa untuk mengikutsertakan anaknya dalam PTM terbatas ini," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat